Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa fase kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza “akan segera dimulai”, meski demikian serangan Israel tetap berlangsung dan terus membunuh warga Palestina di seluruh wilayah.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, dua tahun setelah agresi Israel yang tanpa henti di Jalur Gaza. Namun sejak itu, lebih dari 360 warga Palestina terbunuh akibat pelanggaran Israel.
“Kami kini memiliki perdamaian di Timur Tengah yang didukung 59 negara. Dukungan internasional sangat penting,” kata Trump dari Gedung Putih. Qatar, sebagai mediator, juga menyatakan berharap pembicaraan fase kedua dapat dimulai “sangat, sangat segera”.
Dalam fase pertama dari rencana 20 poin Trump, Israel membebaskan ribuan tawanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan para tawanan yang sebelumnya ditahan di Gaza. Hamas dan Jihad Islam telah menyerahkan 20 tawanan hidup dan 47 jenazah, dengan satu jenazah tawanan Israel yang masih tersisa di Gaza. Militer Israel pada Kamis juga mengonfirmasi identifikasi jenazah warga Thailand yang diserahkan dari Gaza.
Kesepakatan tersebut juga mewajibkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun Israel terus menghambatnya. Organisasi bantuan menegaskan bahwa jumlah bantuan yang diizinkan masuk jauh dari cukup, sehingga kebutuhan dasar jutaan warga tetap tidak terpenuhi.
Fase kedua rencana Trump mencakup pembentukan otoritas transisi di Gaza tanpa keikutsertaan Hamas, serta pasukan keamanan lokal yang akan dilatih negara-negara Arab dan Muslim. Rencana ini juga menuntut semua kelompok perlawanan Palestina melucuti senjata, tuntutan yang ditolak Hamas selama Israel masih menguasai Gaza secara militer.
Di tengah klaim diplomasi ini, Israel kembali menyerang tenda pengungsi di Al-Mawasi, Khan Younis, membunuh lima orang dan melukai banyak lainnya, termasuk anak-anak. Hamas menyebut serangan tersebut sebagai “kejahatan perang terang-terangan”, menegaskan bahwa Israel melanggar gencatan senjata dan berupaya menghindari kewajibannya.
Hamas meminta para mediator segera bertindak menghentikan serangan dan mencegah Israel yang terus mengincar warga sipil, area permukiman, dan kamp pengungsian.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, saat ini tengah dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Sejak Oktober 2023, ofensif Israel telah membunuh lebih dari 70.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Sumber:
