Dua Tahun Genosida: Bagaimana Israel Menjerumuskan Gaza ke Dalam Kelaparan

Setelah dua tahun agresi tanpa henti, Gaza kini menghadapi kelaparan buatan akibat taktik sistematis Israel yang menggunakan makanan dan air sebagai senjata perang dan alat genosida, sebagaimana ditegaskan oleh Ramy Abdu, Ketua Euro-Med Human Rights Monitor yang berbasis di Jenewa.

Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 460 warga Palestina, termasuk lebih dari 150 anak-anak, telah meninggal akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Pada Agustus 2025, PBB secara resmi menyatakan kondisi kelaparan di Gaza, disusul laporan komisi penyelidikan independen yang menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di wilayah tersebut.

Kelaparan sebagai Senjata

Abdu menegaskan bahwa kelaparan di Gaza bukan akibat bencana alam atau krisis ekonomi semata, tetapi hasil dari taktik terencana untuk mencekik kehidupan. “Israel menjadikan makanan dan air sebagai senjata untuk membunuh secara perlahan,” ujarnya.

Sejak blokade diberlakukan pada 2006, Israel mengontrol seluruh pintu perbatasan Gaza, bahkan pernah menghitung jumlah kalori yang boleh dikonsumsi setiap warga Palestina. Hingga 2023, empat dari lima penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan, sementara tingkat pengangguran kaum muda mencapai 67%.

Kondisi itu semakin memburuk pada 9 Oktober 2023, ketika Israel mengumumkan “pengepungan total”, menghentikan suplai makanan, air, bahan bakar, dan listrik. Pertanian dibombardir, kapal nelayan dilarang beroperasi, dan konvoi bantuan diblokir. Gaza terjerumus dalam kegelapan dan kelaparan.

Pengungsian Massal dan Krisis Kemanusiaan

Serangan udara dan perintah evakuasi berulang memaksa lebih dari dua juta warga Palestina mengungsi, meninggalkan rumah tanpa membawa apa pun. Anak-anak dan perempuan hamil menjadi kelompok paling rentan, menderita akibat penyakit, kekurangan air bersih, dan gizi buruk.

Pada awal 2024, Israel memperluas serangan terhadap UNRWA, badan kemanusiaan utama di Gaza. Gudang yang menampung bantuan kemanusiaan dibom, konvoi dicegat, dan pendanaan ditangguhkan. Penutupan perlintasan Rafah pada Mei 2024 memutus satu-satunya jalur keluar Gaza ke dunia luar.

Sebagai gantinya, Israel mendirikan Gaza Humanitarian Foundation (GHF) pada Mei 2025 dengan dukungan AS. Namun, lembaga ini justru dikritik keras karena memiliterisasi bantuan kemanusiaan. Lebih dari 1.760 warga Palestina terbunuh saat mencoba mencapai “zona bantuan” GHF—sekitar 1.000 di antaranya di dekat lokasi distribusi.

Genosida yang Terencana

Abdu menyebut semua langkah ini sebagai blokade panjang, penutupan perbatasan, penghancuran lahan pertanian, pelarangan nelayan, serangan terhadap gudang makanan, hingga pembentukan GHF, sebagai bagian dari “taktik kelaparan yang direkayasa” untuk menghancurkan Gaza secara perlahan.

Pada September 2025, Komisi Penyelidikan Internasional PBB menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan empat dari lima tindakan genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Genosida 1948, yaitu pembunuhan massal, menyebabkan penderitaan fisik dan mental serius, menciptakan kondisi hidup yang mematikan, serta mencegah kelahiran.

“Label genosida seharusnya memicu tanggung jawab dunia untuk mencegah dan menghukum pelaku,” kata Abdu. “Namun dalam kenyataannya, dunia hanya diam.”

Panggilan untuk Akhiri Kebijakan Kelaparan

Komisi tersebut mendesak Israel untuk berhenti melaparkan penduduk Palestina, mencabut blokade, dan memastikan akses penuh bantuan kemanusiaan, termasuk bagi staf PBB dan lembaga internasional seperti UNRWA.

Namun, hingga kini, tidak ada tindakan nyata dari komunitas internasional. “Pengakuan atas genosida hanya akan bermakna jika diikuti kemauan politik dan langkah hukum untuk menghentikan kejahatan ini,” tutup Abdu.

“Israel mengubah kerentanan yang diciptakannya selama bertahun-tahun menjadi senjata pemusnah perlahan.” – Ramy Abdu, Euro-Med Human Rights Monitor

Sumber:
Anadolu Agency, Euro-Med Human Rights Monitor