Terlepas dari janji baru-baru ini yang dibuat pada KTT Sharm El-Sheikh untuk menangguhkan unit permukiman baru, zionis Israel mengeluarkan tender untuk 1.029 unit permukiman, kelompok hak asasi Israel Peace Now mengungkapkan pada Jumat (24/3). Menurut Peace Now, tender dikeluarkan untuk 940 unit permukiman baru di permukiman ilegal Efrat, Beitar Illit, dan 89 di Yerusalem Timur.
“Ini adalah satu lagi inisiatif konstruksi yang berbahaya dan tidak perlu, sebagai bagian dari kudeta mesianis yang berlangsung bersamaan dengan kudeta rezim,” kata Peace Now. “Pemerintah sayap kanan paling ekstrem dalam sejarah negara ini tidak hanya menginjak-injak demokrasi tetapi juga kemungkinan kesepakatan politik di masa depan, dan hubungan kita dengan AS dan negara-negara sahabat,” tambah kelompok hak asasi sayap kiri itu.
Peace Now menekankan bahwa “kebohongan dan pelanggaran” terhadap komitmen yang dibuat beberapa hari yang lalu “adalah cara yang pasti untuk mengubah Israel menjadi negara yang terisolasi.” Kelompok hak asasi menunjuk pada janji Israel yang dibuat selama KTT Sharm El-Sheikh antara Israel, Otoritas Palestina, Mesir, Yordania, dan AS pada 19 Maret, mencatat bahwa diputuskan untuk menghentikan pembangunan selama empat bulan dalam upaya untuk menenangkan ketegangan.
“Terlepas dari komitmen Israel kepada sekutunya di seluruh dunia, tampaknya Israel terus mempromosikan keinginannya yang merusak peluang kesepakatan politik dan meningkatkan ketegangan antara Israel dan Palestina baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” kelompok itu menyimpulkan.
Sehari setelah pengumunan, Palestina mengecam Israel tentang tender untuk membangun hampir 1.000 unit permukiman baru Yahudi tersebut di wilayah pendudukan Palestina. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pemerintah Israel melanjutkan kejahatan memperluas permukiman dan melanjutkan rezim Apartheid. Persetujuan permukiman baru berarti Israel meremehkan reaksi AS dan masyarakat internasional, yang menganggap permukiman itu ilegal, katanya. Ini mendesak masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Israel untuk menghentikan permukiman ilegal.
Pada hari yang sama, Yordania juga mengecam keras tindakan Israel tersebut. “Kegiatan untuk membangun permukiman adalah pelanggaran berat dan lancang terhadap hukum internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sinan Majali dalam sebuah pernyataan. Dia menekankan bahwa kebijakan pembangunan permukiman Israel merusak peluang perdamaian dan kemungkinan solusi dua negara. Langkah sepihak Israel “adalah ilegal, tidak dapat diterima dan ditolak dan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional,” kata juru bicara itu.
Selain Yordania, Arab Saudi juga menunjukkan keprihatinan terkait dengan pengumuman Israel tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan keputusan Israel “mewakili kelanjutan dari pelanggaran mencolok yang dilakukan oleh otoritas pendudukan [Israel].” Kementerian meminta masyarakat internasional “untuk memikul tanggung jawabnya salam mengakhiri pendudukan Israel dan menghentikan praktik provokatifnya, yang akan menghalangi jalan solusi politik berdasarkan Prakarsa Perdamaian Arab, dan merusak upaya perdamaian internasional.”
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
