Ketika sirene serangan udara meraung di langit Israel akibat serangan rudal Iran, ribuan warga bergegas mencari perlindungan ke bunker. Namun, bagi sebagian warga Palestina yang tinggal di dalam wilayah Israel, pintu-pintu perlindungan itu justru ditutup bagi mereka.
Di Jaffa, Nasir Ktelat (63), yang tinggal tepat di seberang sebuah bunker bawah tanah di Jalan Yehuda Hayamit, mengaku awalnya diizinkan masuk bersama sekitar 12 hingga 15 warga lainnya, baik Muslim maupun Kristen. Namun, keesokan harinya, mereka diberi tahu bahwa kode akses tempat perlindungan telah diganti karena mereka adalah orang Arab. “Kami tidak diinginkan di sana. Mereka jelas-jelas mengatakan itu,” ujar Ktelat.
Pengalaman serupa juga dialami Samar al-Rashed, seorang ibu tunggal asal Akka. Saat sirene berbunyi, ia menggandeng putrinya yang berusia lima tahun dan berlari menuju tempat perlindungan. Namun, seorang tetangga menutup pintu di depan wajah mereka setelah mendengar Samar berbicara dalam bahasa Arab. “Dia hanya berkata, ‘Bukan untukmu,’” kenangnya.
Kisah-kisah seperti ini bukan kejadian di satu tempat. Di Haifa, Mohammed Dabdoob yang bekerja di toko reparasi ponsel, mendapati pintu tempat perlindungan publik terkunci meskipun ia telah mencoba kode akses dan memohon dalam bahasa Ibrani. Rudal pun jatuh tak jauh dari tempatnya berdiri, membuat kaca-kaca pecah dan menyisakan trauma mendalam.
Tak hanya soal penolakan masuk tempat perlindungan. Warga Palestina di Israel—yang mencakup sekitar 20–21% populasi—juga menghadapi kekurangan infrastruktur perlindungan. Di kota Tamra, empat warga Palestina terbunuh setelah rumah mereka dihantam rudal Iran. Padahal, kota dengan lebih dari 35.000 penduduk itu tidak memiliki satu pun tempat perlindungan publik. Sebaliknya, komunitas Yahudi terdekat, Mitzpe Aviv, memiliki setidaknya 13 tempat perlindungan untuk 1.100 pemukim.
Menurut laporan Kantor Pengawas Negara Israel tahun 2022, lebih dari 70% rumah di komunitas Arab tidak memiliki ruang perlindungan yang sesuai standar. Banyak bangunan tua di wilayah Palestina juga tidak mendapatkan penguatan struktural atau pendanaan pertahanan sipil yang memadai.
Yara Srour, mahasiswi keperawatan berusia 22 tahun dari Lydd, menceritakan bagaimana ia dan keluarganya diusir saat mencoba mengungsi ke bagian kota yang memiliki tempat perlindungan. “Kami mengetuk pintu, memohon, tapi hanya diintip dari balik lubang pintu,” katanya. “Kami melihat langit menyala karena rudal, dan orang-orang hanya menonton kami dalam diam.”
Bagi banyak warga Palestina di Israel (Palestina yang dijajah), pengalaman ini mempertegas kenyataan bahwa meskipun mereka memiliki kewarganegaraan, mereka tetap diperlakukan sebagai orang asing. Bahkan dalam situasi darurat sekalipun, perlindungan tidak selalu tersedia bagi mereka.
Abed Abu Shahada, aktivis asal Yaffa, menyebut penolakan akses ke tempat perlindungan sebagai wujud rasisme sistemik. “Ini bukan hanya soal serangan, melainkan juga soal bagaimana warga Arab diposisikan dalam masyarakat—tidak dianggap setara, bahkan ketika nyawa dipertaruhkan,” tegasnya.
Samar kini pindah sementara ke rumah orang tuanya di Galilea, mempertimbangkan untuk mengungsi ke Yordania demi keselamatan putrinya. “Saya ingin bertahan di tanah ini,” katanya. “Tapi setiap hari, kami dihadapkan pada pilihan antara bertahan atau menyelamatkan diri.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memang menyatakan bahwa rudal Iran menyerang semua warga Israel tanpa membedakan Yahudi dan Arab. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa akses terhadap perlindungan—dan rasa aman—tidak didistribusikan secara merata.
Sebagaimana kata Mohammed Dabdoob, “Negara menuntut loyalitas kami saat perang, tapi ketika kami butuh perlindungan, kami tak dianggap ada.”
Sumber:
https://www.middleeasteye.net/news/palestinians-jaffa-denied-access-bomb-shelter-israeli-neighbours
https://www.aljazeera.com/opinions/2023/11/21/palestinians-in-israel-also-face-a-nakba
