Pemerintah sayap kanan Israel telah mencatat rekor sepanjang tahun ini untuk jumlah persetujuan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat dan legitimasi pos-pos ilegal. Menurut laporan LSM sayap kiri Israel, Peace Now, Israel telah mendukung 12.855 unit rumah untuk pemukim di seluruh Tepi Barat sejak Januari. Ini merupakan jumlah tertinggi yang dicatat oleh lembaga itu sejak mulai melacak aktivitas permukiman pada 2012.
Pemerintah Israel juga telah melegalkan 22 pos ilegal. Lembaga tersebut menyatakan bahwa dalam tujuh bulan pertama tahun ini, lebih banyak pos terdepan telah diberikan status hukum dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terjadi setelah otoritas Israel mengumumkan niat mereka untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan pemukiman pada Juni lalu. Selain itu, mereka juga memberi Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, otoritas yang lebih luas untuk menyetujui perluasan permukiman ilegal.
Di bawah hukum internasional, semua permukiman dan pos terdepan di wilayah jajahan adalah ilegal. Israel, bagaimanapun, telah membuat aturan yang membedakan antara permukiman yang disahkan dan pos terdepan yang didirikan oleh pemukim dengan harapan nantinya bisa mendapatkan izin. Namun, menurut Peace Now, sejak Kesepakatan Oslo 1993, sekitar 160 pos terdepan tetap tidak dievakuasi.
Pekan lalu, banding terhadap pos terdepan ilegal Homesh di Tepi Barat mendesak evakuasi untuk memungkinkan pemilik tanah Palestina mengakses tanah mereka. Akan tetapi, pengajuan banding dengan segera ditolak oleh Pengadilan Tinggi Israel.
Permukiman Israel sering dimulai dari pos-pos ilegal. Ini adalah strategi kolonial yang dilakukan oleh setiap negara kolonial-pemukim dalam pengambilalihan tanah dan wilayah milik penduduk asli. Dalam kasus Homesh, pos ilegal didirikan pada 1978 di atas tanah yang disita milik penduduk Palestina di Desa Burqa. Ini adalah salah satu cara Israel untuk menciptakan fakta palsu di lapangan dengan cara yang tidak bermoral dan meningkatkan kolonialisme pemukim ilegal.
LSM Israel juga mengungkapkan bahwa Israel pada Juni telah menyetujui rencana bagi lebih dari 5.700 tempat tinggal ilegal Yahudi di Tepi Barat dan melegalkan tiga pos terdepan. Keputusan tersebut termasuk persetujuan akhir untuk 818 tempat tinggal baru di permukiman ilegal seperti Elkana, Revava, Givat Ze’ev, Carmel, dan Harmesh.
Yoni Mizrahi, kepala tim pemantau permukiman di Peace Now, mengatakan kepada Times of Israel, bahwa “Posisi Smotrich memungkinkan dia untuk beroperasi di Area C Tepi Barat dalam kondisi yang mirip dengan aneksasi de facto. Dia berhasil mengendalikan aktivitas tentara sesuai keinginannya dan mendirikan permukiman di seluruh Tepi Barat. Semakin lama dia memegang peran tersebut, semakin bermasalah kenyataan di lapangan.”
“Ketika permukiman semakin dekat ke kota-kota dan desa-desa Palestina, terutama pos-pos ilegal, semakin banyak pula gesekan dan kekerasan antara dua kelompok yang akan kita lihat,” tambahnya. Kekerasan oleh pemukim selalu mendapat dukungan dari sayap kanan dan pemerintah. Perkiraan menunjukkan sekitar 700.000 pemukim ilegal Israel tinggal di 300-an permukiman ilegal di Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem) Timur hingga saat ini.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
