Arahan pemerintah Israel yang menempatkan pembatasan tambahan pada pengibaran bendera Palestina di ruang publik di Israel adalah serangan berani terhadap hak kebangsaan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul secara damai, Amnesti Internasional mengatakan pada Rabu (11/1). Arahan tersebut, yang dikeluarkan pada Minggu oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, Itamar Ben-Gvir, menggambarkan bendera Palestina sebagai simbol “terorisme” dan menginstruksikan polisi Israel untuk memindahkannya dari tempat umum.
Pihak berwenang Israel mengatakan arahan itu ditujukan untuk menghentikan “hasutan” terhadap Israel, tetapi itu terjadi di tengah gelombang tindakan yang dirancang untuk membungkam perbedaan pendapat dan membatasi protes, termasuk yang diadakan untuk membela hak-hak Palestina, kata Amnesti. Langkah-langkah tersebut termasuk tindakan keras yang meningkat terhadap masyarakat sipil Palestina, dan melonjaknya jumlah penangkapan dan perintah penahanan administratif yang digunakan untuk menghukum para aktivis Palestina.
“Upaya mengerikan untuk menghapus identitas rakyat Palestina ini adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan yang telah diperkenalkan oleh otoritas Israel untuk melegitimasi rasisme dan diskriminasi terhadap warga Palestina. Alasan konyol untuk kebijakan ini tidak dapat menutupi fakta bahwa otoritas Israel semakin kejam dalam upaya mereka untuk menghancurkan semua yang menentang sistem apartheid,” kata Heba Morayef, Direktur Regional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesti International.
“Sebagai pihak Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Israel telah berkomitmen untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai untuk setiap orang yang hidup di bawah kendalinya. Israel juga memiliki kewajiban untuk melarang hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan melalui advokasi kebencian nasional, ras atau agama. Arahan ini bertentangan dengan kewajiban-kewajiban ini.
“Selama beberapa dekade, bendera Palestina telah menjadi simbol persatuan dan perlawanan terhadap pendudukan ilegal Israel, dan digunakan di seluruh dunia sebagai lambang solidaritas dengan rakyat Palestina. Sangat ironis bahwa otoritas Israel mencoba untuk membenarkan langkah ini atas dasar hasutan, ketika arahan itu sendiri menyulut kebencian rasial dan menabur perpecahan. Itu adalah salah satu dari banyak kebijakan Israel, yang diberlakukan dalam sistem apartheid, yang dirancang untuk meminimalkan kehadiran dan visibilitas warga Palestina, dan untuk membungkam suara mereka.”
Otoritas Israel telah lama berusaha untuk membatasi pengibaran bendera Palestina. Meskipun hukum Israel tidak melarang pengibaran bendera di Israel, polisi dan pasukan keamanan memiliki hak untuk mencopot bendera jika dianggap mengancam ketertiban umum.
Dua bulan setelah menduduki wilayah Palestina pada 1967, otoritas Israel mengeluarkan perintah militer yang menghukum dan mengkriminalisasi warga Palestina karena menghadiri dan mengadakan protes, perkumpulan, atau acara berjaga yang dihadiri 10 orang atau lebih untuk masalah yang “dapat dianggap politis”, kecuali jika mereka memiliki izin. Perintah tersebut, secara efektif melarang protes, termasuk protes damai. Itu juga melarang pengibaran bendera, lambang, publikasi materi apa pun yang “memiliki signifikansi politik” tanpa izin dari komandan militer Israel. Perintah itu terus berlaku di Tepi Barat.
Pada Mei 2022, pasukan Israel di Yerusalem Timur dengan kasar menurunkan bendera yang dibawa oleh warga Palestina yang berkabung atas kematian jurnalis Shireen Abu Akleh, yang dibunuh oleh pasukan Israel. Pada 1 Juni 2022, RUU yang melarang pengibaran bendera Palestina di lembaga-lembaga yang didanai negara di Israel lolos dari pembacaan awal.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
