Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Ahad (15/02) bahwa anggota “Dewan Perdamaian” telah menjanjikan $5 miliar untuk membantu membangun kembali Jalur Gaza. Selain itu, mereka juga akan mengerahkan ribuan personel untuk misi stabilisasi dan kepolisian internasional di wilayah tersebut.
“Dewan Perdamaian akan terbukti menjadi Badan Internasional paling berpengaruh dalam sejarah. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menjabat sebagai ketuanya,” kata Trump dalam unggahan media sosial yang mengumumkan janji-janji tersebut. Dia menambahkan bahwa janji-janji tersebut akan ia konfirmasi secara resmi selama pertemuan pertama dewan pada hari Kamis di Washington, DC.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Uni Eropa, rekonstruksi Jalur Gaza akan menelan biaya $70 miliar setelah pengeboman tanpa henti oleh Israel terhadap wilayah tersebut sejak Oktober 2023. Menurut PBB, serangan Israel telah menghancurkan sekitar 80 persen dari seluruh bangunan dan unit perumahan di Gaza.
Pembentukan Dewan Perdamaian merupakan bagian dari gencatan senjata di Jalur Gaza. Badan tersebut bertujuan untuk mengakhiri genosida selama dua tahun di Gaza. Selama dua tahun, Israel telah membunuh lebih dari 72.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di jalur tersebut.
Piagam dewan tersebut memberikan kekuasaan yang luas kepada Trump sebagai ketua. Hal ini memungkinkannya untuk menunjuk dan memberhentikan negara-negara anggota. Keputusan tersebut hanya dapat batal jika mendapatkan mayoritas dua pertiga suara.
Pengumuman janji tersebut muncul ketika para pemimpin Eropa mengkritik “Dewan Perdamaian”. Kritik tersebut muncul karena dewan mengabaikan mandat PBB yang mendukung pembentukannya, dengan mengubah ruang lingkupnya dari Gaza menjadi peran internasional yang lebih luas.
Pada Konferensi Keamanan Munich, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri, Kaja Kallas, mengkritik badan tersebut karena tidak menyebutkan Gaza atau PBB sama sekali. Dia menambahkan bahwa resolusi asli menetapkan bahwa dewan tersebut akan “dibatasi waktunya”. Resolusi tersebut memberikan kesempatan bagi masukan dari Palestina, dan bahwa resolusi tersebut secara eksplisit merujuk pada Gaza. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, dan Senator Demokrat AS Chris Murphy juga mengkritik inisiatif tersebut.
Sumber: Middle East Eye
