Israel bereaksi keras pada Ahad setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui negara Palestina, bertepatan dengan penyelenggaraan Sidang Umum PBB ke-80 di New York.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negara Palestina “tidak akan pernah ada di sebelah barat Sungai Yordan.” Ia menyebut pengakuan tersebut sebagai “hadiah besar bagi terorisme”. Netanyahu juga menegaskan bahwa kabinetnya telah menggandakan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan akan terus memperluasnya. Ia berjanji akan memberikan “respons penuh” setelah kembali dari Amerika Serikat.
Kementerian Luar Negeri Israel mengecam langkah itu sebagai “imbalan bagi Hamas.” Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyebut pengakuan tersebut sebagai “hadiah bagi para pembunuh” dan menyerukan agar Israel segera memberlakukan kedaulatan penuh di Tepi Barat serta menghancurkan Otoritas Palestina. Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menegaskan bahwa “hari-hari ketika Inggris atau negara lain menentukan masa depan Israel telah berakhir,” sembari mendorong aneksasi wilayah Tepi Barat.
Namun, tidak semua pihak di Israel sejalan. Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat Israel, menilai pengakuan internasional itu memperlihatkan “kegagalan politik besar” Netanyahu dan Smotrich, serta menjadi pukulan telak bagi keamanan Israel.
Gelombang pengakuan terhadap Palestina kini semakin meluas. Sembilan negara yaitu Inggris, Prancis, Australia, Kanada, Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, San Marino, dan Portugal menyatakan akan mengakui Palestina dalam sidang PBB kali ini. Dengan demikian, Palestina akan diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB. Dukungan Inggris, Prancis, dan Portugal juga menandai bahwa empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB kini mengakui Palestina. Hanya Amerika Serikat yang tetap menolak.
Bagi Palestina, pengakuan ini menjadi terobosan politik dan hukum penting yang memperkuat kampanye keanggotaan penuh di PBB serta menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang. Namun, sejumlah pengamat menilai langkah ini datang terlambat. Genosida yang masih berlangsung di Gaza serta pembersihan etnis di Tepi Barat tidak bisa dihentikan hanya dengan pengakuan diplomatik. Bagi rakyat Palestina, kebutuhan mendesak tetaplah tindakan nyata untuk menghentikan agresi Israel, bukan sekadar pernyataan politik.
Sumber:
Qudsnen
