Knesset Israel telah menyetujui anggaran negara baru untuk dua tahun ke depan yang mencakup investasi 3,5 miliar shekel ($941 juta) untuk memperluas permukiman Israel di Tepi Barat.
Menurut Times of Israel, sebagian besar dana akan digunakan untuk membuka jalan baru dan memperbaiki jalan yang sudah ada, termasuk jalan raya untuk melewati wilayah Palestina yang semakin memisahkan pemukim Israel dan Palestina. Selain itu, ratusan juta shekel telah dialokasikan untuk menyetujui permukiman ilegal yang tidak pernah mendapat izin dari pemerintah.
Total dana dari anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan dan mengaspal jalan baru di Tepi Barat telah disepakati antara Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Perhubungan Miri Regev. Mereka memutuskan dari jumlah ini, untuk mengalokasikan sejumlah $134 juta untuk memperluas jalan antara permukiman Ariel dan Persimpangan Tapuach di Tepi Barat utara; $98 juta untuk meningkatkan akses jalan ke area Dewan Regional Beit El.
Mereka juga setuju untuk menyumbang $81 juta dari anggaran untuk membiayai jalan baru antara permukiman ilegal Migron dan Qalandia di utara Al-Quds (Yerusalem), yang akan melewati kamp pengungsi Qalandia dan menyita ribuan hektar tanah milik Palestina. Selain itu, ratusan juta lainnya dialokasikan untuk jalan di dalam dan sekitar Al-Quds (Yerusalem) Timur.
Investasi tersebut terdiri dari 25 persen dari anggaran Kementerian Perhubungan untuk infrastruktur jalan di seluruh negeri, lapor Times of Israel, meskipun populasi di permukiman ilegal hanya terdiri dari lima persen dari hampir sepuluh juta warga Israel. Smotrich merayakan anggaran yang disetujui oleh Knesset Israel dengan menyebutnya “luar biasa”.
Sementara itu, Yoni Mizrachi, seorang peneliti Peace Now, mengatakan: “Semua pemerintah Israel memprioritaskan permukiman Tepi Barat dalam anggaran, tetapi pemerintah ini telah melangkah lebih jauh dan telah mengambil uang dari dana inti dan memberikannya kepada kelompok kecil yang tinggal di Tepi Barat. Kami melihat upaya di sini untuk memperdalam kehadiran Israel di Tepi Barat,” tambahnya.
Pada tanggal 30 Maret, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas laporan tentang permukiman dan dampaknya terhadap hak-hak rakyat Palestina, yang disampaikan oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Volker Turk. Dalam laporannya, Turk menekankan bahwa “jumlah pemukim Israel di Tepi Barat, termasuk Al-Quds (Yerusalem), meningkat dari 520.000 menjadi lebih dari 700.000 selama dekade terakhir.”
Laporan tersebut mendokumentasikan adanya hubungan antara perluasan permukiman Israel dan serangan pemukim terhadap warga Palestina selama dekade terakhir, mencatat bahwa PBB telah memverifikasi 3.372 insiden kekerasan pemukim, yang mengakibatkan cedera pada 1.222 warga Palestina.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
