Salah satu tantangan kesehatan Indonesia adalah stunting, yaitu anak yang tumbuhnya tidak normal karena kekurangan asupan energi protein dan infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Dampaknya, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas masa depan anak dapat terganggu. Jika hal ini dibiarkan, maka Indonesia berpotensi tertinggal dalam berbagai bidang perkembangan dari negara-negara di dunia. Di lingkungan negara Asia Tenggara prevalensi stunting adalah Myanmar 35%, Vietnam 23%, Malaysia 17%, Thailand 16%, Singapura 4% dan Indonesia 24% (Desember, 2021).
Kantor Staf Presiden (KSP) menilai perlu penguatan surveilans atau pengawasan gizi pada balita sehingga pemerintah dapat secara optimal mencapai target penurunan prevalensi stunting. Dari hasil survei status gizi Indonesia 2021, sebaran stunting ditemukan di seluruh 34 provinsi. Terendah di Bali 10,9%, DKI 16,5%, Yogyakarta 17,3%, Kepulauan Riau 17,6%, dan Lampung 18,5%. Sementara yang tertinggi di NTT 37,8%, Sulawesi Barat 33,8%, Aceh 33,2%, NTB 31,4%, dan Sulawesi Tenggara 30,2%. WHO sendiri menetapkan batas normal stunting atau prevalensi rendah yaitu di bawah 20%. Tenaga Ahli Utama KSP, Brian Sri Prahastuti menyebutkan, sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu mendapatkan perhatian khusus
Brian menjelaskan bahwa penguatan pengawasan gizi tersebut menjadi penting karena stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Dia mengatakan, stunting adalah akumulasi dari kondisi dari sebelum menikah (anemia dan kekurangan gizi), saat hamil (kurang konsultasi dokter dan kurang suplemen ibu hamil), dan pascakelahiran (rendahnya pengetahuan terkait ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang tidak cukup protein). “Intervensi dalam penanganan stunting tidak hanya bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi harus lintas sektor. Intervensi juga tidak bisa dilakukan hanya ketika sudah ditemukan kasus stunting (hilir), tetapi harus dimulai dari sebelum penemuan kasus (hulu),” jelasnya.
Dalam mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024, Indonesia harus dapat menurunkan 2,7% setiap tahun. Sementara, sekarang Indonesia baru mencapai penurunan 1,6% tiap tahun dengan kondisi penurunan tidak stabil. Kepala staf kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa stunting merupakan masalah penting untuk diselesaikan. Hal tersebut karena tingkat stunting di Indonesia akan menentukan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan intervensi spesifik dan sensitif dalam menangani stunting.
Selama ini diketahui bahwa upaya percepatan pencegahan stunting menyasar penyebab langsung (kesehatan) dan penyebab tidak langsung (di luar kesehatan). Kedua intervensi tersebut mesti dilakukan dan mendapat dukungan semua pihak. Mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, hingga pemerintahan desa, dan nonpemerintah (pemberdayaan masyarakat, swasta). Intervensi di sini mencakup ketahanan pangan, akses pangan bergizi, pengasuhan gizi ibu dan anak, dan peningkatan penyediaan air bersih. Sementara akses terhadap layanan dasar bagi ibu hamil dan anak balita yang tersedia, belum memadai. Hanya 28,7% dari balita yang memiliki akses layanan dasar secara simultan. Bahkan yang mendapatkan delapan layanan dasar tak lebih dari 1% balita. Kiranya demikian pula yang terjadi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Rendahnya akses layanan dasar yang dibutuhkan dalam rangka mencegah stunting dan melahirkan generasi unggul terus terjadi.
Jika intervensi spesifik dapat dicapai dalam jangka pendek dengan sasaran prioritas (ibu hamil, ibu menyusui, bayi 0 – 23 bulan, remaja putri, pasangan usia subur), maka intervensi sensitif butuh jalan yang panjang dengan sasaran keluarga dan masyarakat luas. Negara-negara Amerika Latin membutuhkan 8 hingga 30 tahun dalam menurunkan stunting. Maka, intervensi dalam pencegahan stunting baru akan terlihat 20 tahun mendatang sehingga penanganan hari ini menjadi modal ke depan yang sangat berharga.
Sumber:
https://makassar.antaranews.com
https://mataram.antaranews.com
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
