Presiden AS Donald Trump secara resmi menguraikan struktur “Dewan Perdamaian”, yang diharapkan dapat “memenuhi” 20 poin rencana Trump untuk Gaza, beberapa hari setelah utusan AS Steve Witkoff meluncurkan “fase kedua” dari rencana yang ditengahi Amerika Serikat untuk mengakhiri genosida Israel di Gaza.
Sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada Sabtu (17/01) merinci struktur kekuasaan tiga tingkat – “Dewan Perdamaian” yang dipimpin AS terdiri dari para miliarder dan tokoh-tokoh yang dekat dengan Israel. Meskipun Washington membingkai hal ini sebagai peta jalan untuk “rekonstruksi dan kemakmuran”, pengecualian warga Palestina dari badan pengambilan keputusan tertinggi menunjukkan bahwa mereka akan memiliki sedikit suara dalam menentukan struktur pemerintahan di masa depan.
“Dewan Eksekutif Pendiri” berada di puncak piramida. Badan ini memegang kendali anggaran dan menetapkan visi strategis. Badan ini diketuai oleh Presiden Trump, yang tetap memiliki hak veto. Adapun susunan Dewan Eksekutif Pendiri di antaranya adalah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusu AS Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta beberapa tokoh lain seperti presiden Bank Dunia dan pengusaha.
Di bawah dewan pendiri terdapat “Dewan Eksekutif Gaza” yang bertugas melakukan koordinasi regional. Dewan Eksekutif, yang memiliki perwakilan dari negara-negara Arab, telah diberi tugas untuk membantu “mendukung tata kelola yang efektif” di Gaza. “Dewan tersebut akan membantu mendukung tata kelola yang efektif dan penyediaan layanan terbaik yang memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi rakyat Gaza,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Di bagian paling bawah hierarki terdapat satu-satunya komponen Palestina: Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Dalam sebuah wawancara dengan media Mesir, Ketua Komite Ali Shaath mengkonfirmasi susunan resmi tim tersebut. Tim yang beranggotakan 12 orang ini seluruhnya terdiri dari para profesional yang bertugas mengelola sektor layanan tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa menempatkan warga Palestina di tingkatan ini akan merampas kekuatan politik mereka.
Wissam Afifa, seorang penulis dan analis di Gaza, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa struktur ini menegaskan kekhawatiran akan “mandat baru.” “Warga Palestina telah direduksi menjadi pegawai pemerintah daerah,” kata Afifa. “Mereka ditugaskan untuk membersihkan saluran pembuangan dan membangun kembali sekolah, tetapi mereka tidak memiliki suara sama sekali dalam masa depan politik tanah mereka. Ini adalah model tanpa kedaulatan di mana ‘Komite Nasional’ menerima perintah dari ‘Perwakilan Tinggi,’ yang menerima perintah dari Gedung Putih.”
Sumber: Al Jazeera, The Guardian, Middle East Eye, Middle East Monitor
