Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu, mengusulkan relokasi penduduk Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, sebuah usulan kontroversial yang sebelumnya ditentang oleh pemerintahan Joe Biden, sebagaimana dilaporkan Anadolu.
Dalam konferensi pers di Air Force One menuju Miami, Trump mengungkapkan bahwa ia telah membahas isu ini melalui panggilan telepon dengan Raja Abdullah II dari Yordania dan berencana berbicara dengan Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi pada Minggu.
“Saya berkata kepada Raja Yordania bahwa saya ingin mereka menampung lebih banyak orang karena saya melihat Gaza saat ini benar-benar kacau,” ujar Trump. “Saya ingin Yordania dan Mesir menerima para penduduk Gaza. Anda berbicara tentang lebih dari satu juta orang, dan kita bisa membersihkan area itu sepenuhnya.”
Trump menyebut Gaza sebagai “Area yang dipenuhi pembongkaran” dan memerlukan solusi besar. Ia menambahkan bahwa relokasi ini dapat bersifat sementara maupun permanen. “Saya lebih suka melibatkan negara-negara Arab untuk membangun perumahan di lokasi lain, sehingga mereka mungkin bisa hidup damai,” katanya.
Namun, pemerintahan Biden menolak gagasan relokasi tersebut dan tetap mendorong solusi dua negara, dengan mengembalikan warga Gaza ke rumah mereka setelah tercapainya perdamaian.
Sementara itu, sejumlah menteri Israel menyatakan dukungan terhadap usulan Trump. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyebut gagasan ini sebagai “solusi baru yang dapat membawa perdamaian dan keamanan.” Ia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu guna mengembangkan rencana operasional untuk implementasi ide tersebut.
Mantan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga memuji inisiatif Trump. Dalam akun media sosialnya, ia menulis, “Ketika presiden dari negara adidaya seperti AS mengusulkan ide ini, pemerintah Israel harus segera menerapkannya.”
Namun, usulan relokasi ini muncul di tengah situasi yang sangat kritis. Sejak 7 Oktober 2023, agresi Israel di Gaza telah membunuh lebih dari 47.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang. Serangan ini juga menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, sementara wilayah Gaza mengalami kehancuran besar-besaran dan krisis kemanusiaan.
Gencatan senjata yang diberlakukan pada 19 Januari bertujuan untuk memberikan jeda bagi warga sipil, di tengah kondisi Gaza yang memburuk. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional.
Dengan latar belakang ini, usulan relokasi dari Trump dan dukungan dari sejumlah pejabat Israel dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah yang kontroversial dan memancing perdebatan global tentang solusi bagi agresi yang telah berlangsung puluhan tahun.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
