Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyatakan, jumlah balita stunting di Surabaya menurun signifikan dari 12.788 anak pada 2020 menjadi 923 anak pada akhir 2022. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes, prevalensi angka stunting di Surabaya menurun secara signifikan. Pada 2021 prevalensinya mencapai 28,9%, dan pada 2022 berada di angka 4,8%. Nanik menjelaskan, data 923 balita stunting di Surabaya, terdapat 826 balita murni stunting dan 97 balita dengan penyakit komorbid. Menurut data SSGI Kemenkes, lanjut Nanik, prevalensi stunting Kota Surabaya terendah se-Jawa Timur (Jatim) bahkan se-Indonesia.
Berdasarkan persentase prevalensi stunting 2022, Indonesia ada di angka 21,6%, sedangkan di Jatim 19,2%. Sementara itu Surabaya, persentase prevalensinya menjadi yang paling rendah di antara kota/kabupaten di seluruh Indonesia, yakni hanya 4,8%. “Sampai dengan akhir Desember 2022, berada di angka 923 balita stunting. Di 2023, tentu menjadi perhatian kami agar balita di Surabaya mendapat intervensi supaya lekas lolos dari stunting. Mulai dari intervensi spesifik, maupun fisik,” kata dia.
Untuk menuju zero stunting, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa bekerja sendiri. Oleh sebab itu, melalui Rembuk Stunting, Pemkot menjalin kerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait. Mulai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Timur, Organisasi Profesi Kesehatan, serta perguruan tinggi di Kota Surabaya. “Itulah yang kita lakukan dan kita kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) juga. Karena sebelum (pasangan) menikah, sebenarnya stunting kita bisa cegah,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Artinya, pencegahan stunting yang dilakukan di Kota Surabaya, tak hanya saat seorang anak lahir, tetapi sejak pernikahan belum terjadi. “Sebelum mereka (pasangan) menikah, ada rapak nikah di Kemenag. Ada surat rekomendasi juga dari lurah. Nah itu kita bisa tahu datanya siapa saja di situ,” ungkap Eri Cahyadi. Bahkan, ketika sang anak sudah mengenyam pendidikan di tingkat dasar, upaya pencegahan stunting ke depan juga akan dilakukan pemkot. Pencegahan itu di antaranya adalah dengan memberikan tambahan vitamin zat besi kepada sang anak.
Untuk memasifkan upaya pencegahan stunting, pemkot juga menjalin kerja sama dengan seluruh rumah sakit dan bidan. Ketika ada kelahiran bayi, maka pihak rumah sakit maupun bidan akan melaporkannya kepada Pemkot Surabaya. “Nanti ketika bayi lahir, pertama kali kita sudah mendapatkan data berat dan panjang bayi, sehingga bisa diketahui intervensi yang perlu dilakukan. Pada waktu masa kehamilan, sebelum melahirkan, juga kita lakukan,” terangnya. Sementara di saat masa pertumbuhan balita, pemantauan secara berkala juga dilakukan pemkot dengan melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH). Apalagi, melalui Rembuk Stunting dengan melibatkan stakeholder terkait, ia meyakini, Surabaya segera menuju zero kasus
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyebutkan Pemkot Surabaya sebelumnya telah menargetkan penurunan stunting di Surabaya turun di angka 7%. Adapun target ini tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Sesuai target nasional, penurunan stunting di tahun 2024 itu 14%. Sekarang, di Surabaya sudah berada di angka 4,8%. Artinya, kami telah melampaui target yang ada di RPJMD dan nasional,” pungkas Febrina.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto menyampaikan capaian ini tak lantas membuat jajaran Pemkot Surabaya puas. Terlebih di tahun 2023, masih banyak hal-hal yang perlu dikerjakan termasuk, Surabaya zero (nol kasus) stunting.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
