Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun kedaulatan Israel di Tepi Barat yang diduduki. Ini bertentangan dengan hukum internasional yang menyatakan Tepi Barat adalah wilayah Palestina yang diduduki.
Berbicara pada pertemuan Partai Zionisme Religius yang dipimpinnya, Smotrich pada Senin (11/11) juga mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilihan presiden AS pekan lalu, menurut harian Israel Yedioth Ahronoth.
Ia berpendapat bahwa kemenangan Trump membawa peluang berharga bagi Israel, dengan mengatakan bahwa dalam masa jabatan pertamanya, yaitu periode 2017–2021, “Trump memimpin langkah-langkah signifikan, termasuk merelokasi Kedutaan Besar AS ke Al-Quds (Yerusalem), mengakui Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel, mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, dan melegitimasi pemukiman di Yudea dan Samaria (nama-nama Alkitab untuk Tepi Barat).”
“Kami hampir menerapkan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) sebelum pemerintahan Biden,” kata Smotrich. “Sekarang, saatnya bertindak.”
Ia juga mengatakan ada konsensus luas dalam koalisi dan oposisi Israel terhadap pembentukan negara Palestina, yang menurutnya akan mengancam keberadaan Israel.
Menteri sayap kanan itu, menentang hukum internasional, menyatakan bahwa “satu-satunya cara untuk menyingkirkan ancaman negara Palestina dari agenda Israel adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat).”
Ia mengatakan telah menginstruksikan Divisi Pemukiman dan Administrasi Sipil, keduanya berada di bawah Kementerian Pertahanan, untuk memulai persiapan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ini.
Smotrich juga mengatakan, “Sekalipun ada yang akan memprotes, termasuk dari negara-negara Arab, kami telah membuktikan melalui Perjanjian Abraham bahwa ketika Israel bersikap tegas, maka ia akan memperoleh dukungan dan pengakuan.”
Kemudian, Smotrich menulis juga di X (Twitter) “2025 – Tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria.”
Ini bukan pertama kalinya Smotrich mengangkat isu ini. Pada Juni, ia mengonfirmasi laporan dari The New York Times bahwa ia memiliki “rencana rahasia” untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki Israel dan menggagalkan segala upaya untuk menggabungkannya ke dalam negara Palestina di masa mendatang.
Pada 19 Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dengan menegaskan bahwa permukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki harus dibongkar.
Dalam pendapat penasihat mengenai konsekuensi pendudukan Israel di wilayah Palestina, pengadilan memutuskan bahwa wilayah Palestina yang diduduki merupakan “satu kesatuan teritorial” yang harus dilindungi dan dihormati.
ICJ juga menyatakan bahwa taktik Israel di wilayah tersebut merupakan aneksasi de facto dan menolak perluasan hukum Israel untuk menguasai Tepi Barat yang diduduki dan Al-Quds (Yerusalem) bagian timur.
Harian Israel Hayom juga melaporkan bahwa pejabat senior di pemerintah Israel telah mulai menyusun rencana untuk memperluas kedaulatan atas blok permukiman tertentu di Tepi Barat yang diduduki, menyetujui ribuan unit perumahan, dan mencabut sanksi terhadap pemukim ilegal.
Menurut perkiraan Israel, lebih dari 720.000 pemukim ilegal tinggal di permukiman di Tepi Barat, termasuk Al-Quds (Yerusalem )bagian timur. Namun, berdasarkan hukum internasional, permukiman di Tepi Barat dan Al-Quds bagian timur dianggap ilegal.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
