Warga Palestina di Jalur Gaza menghadapi ancaman kelaparan parah setelah pemerintah sayap kanan Israel memutuskan untuk memblokir masuknya barang dan bahan bakar pada 2 Maret, bertepatan dengan dimulainya bulan suci Ramadan. Keputusan ini meningkatkan kekhawatiran akan kembalinya kondisi kelaparan ekstrem yang dialami selama 15 bulan genosida Israel.
Langkah Israel diambil setelah berakhirnya fase pertama perjanjian gencatan senjata yang berlangsung selama 42 hari. Israel menanggapi penolakan Hamas terhadap proposal Amerika Serikat untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata, sementara Hamas menuntut implementasi fase kedua yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza—sesuatu yang tampaknya ingin dihindari oleh Israel.
Pemblokiran ini diperkirakan akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, terutama karena terjadi saat umat Muslim memasuki bulan Ramadan.
Di pasar Abu Iskandar, Kota Gaza, Mohammed Al-Firani (42 tahun), kepala keluarga dengan enam anggota, tampak sibuk membeli sayuran dan bahan makanan dalam jumlah besar.
“Keputusan Israel untuk menghentikan pasokan barang ke Gaza adalah pertanda kelaparan yang lebih parah. Orang-orang di sini takut dengan apa yang akan terjadi, jadi mereka membeli bahan makanan dalam jumlah melebihi kebutuhan harian,” ujar Al-Firani kepada The New Arab.
“Yang paling menyakitkan adalah keputusan ini diambil saat bulan Ramadan, ketika orang-orang membutuhkan sayuran dan bahan makanan untuk menyiapkan iftar,” tambahnya.
Pedagang sayur, Hassan Abu Rami, juga menyuarakan kekhawatirannya. “Begitu Israel mengumumkan penghentian pasokan, pasar langsung kacau. Orang-orang berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok secara panik. Harga-harga naik dengan cepat, seolah-olah kita berada di ambang kelaparan baru,” katanya.
Harga sayuran melonjak drastis, dengan harga tomat naik dari 12 shekel (sekitar US$3,3) menjadi 22 shekel (sekitar US$6). Selain itu, banyak jenis sayuran mulai sulit ditemukan karena tingginya permintaan.
Abu Rami berusaha meyakinkan pelanggannya bahwa stoknya masih tersedia, tetapi ia khawatir kondisi ini tidak akan bertahan lama. “Jika perbatasan tetap ditutup, tidak akan ada sayuran yang tersisa, dan harga akan terus naik hingga tidak ada yang mampu membeli,” ujarnya.
Selain itu, pemblokiran Israel menyebabkan harga gas melonjak drastis. Satu kilogram gas kini berharga 100 shekel (sekitar US$27), naik dari sebelumnya 40 shekel (sekitar US$11).
Hala Al-Fakhouri (34), yang tinggal di tenda pengungsian di Gaza City, cemas karena mungkin harus kembali menggunakan kayu bakar setelah pasokan gas habis. “Musim dingin lalu, kami terpaksa menggunakan kayu setelah gas habis. Asapnya membuat kami sesak napas, anak-anak mengalami alergi, dan menyalakannya di tengah tenda sangat berbahaya,” katanya.
Saat ini, ia berusaha menghemat gas yang tersisa, tetapi sadar bahwa itu hanya soal waktu sebelum benar-benar habis. “Kami hampir tidak bisa menemukan makanan, dan sekarang memasak pun menjadi masalah. Saya tidak ingin kembali ke masa ketika kami harus memasak dengan kayu, tapi tampaknya kami tidak punya pilihan lain,” ujarnya.
Al-Fakhouri juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa keputusan Israel ini bisa menjadi awal dari eskalasi baru antara pasukan Israel dan faksi bersenjata Palestina, jika para mediator, terutama Mesir dan Qatar, gagal membawa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan.
Dalam wawancara singkat dengan The New Arab, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Thawabtah, menegaskan bahwa Israel melanggar komitmennya dalam perjanjian gencatan senjata.
Thawabtah menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menggunakan kelaparan sebagai alat tekanan politik terhadap warga Gaza agar mereka tidak dapat bertahan hidup di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa salah satu bentuk pelanggaran Israel adalah dengan tidak mengizinkan masuknya 50 truk bahan bakar per hari sebagaimana disepakati, melainkan hanya mengizinkan 23 truk per hari. Selain itu, Israel juga melarang sektor komersial mengimpor bahan bakar, meskipun perjanjian mencantumkan izin untuk itu.
Israel hanya mengizinkan masuknya 15 unit rumah portabel dari total 60.000 unit yang telah disepakati dan hanya membawa sekitar 50 persen dari tenda yang dibutuhkan untuk pengungsi. Selain itu, Israel terus mencegah masuknya alat berat yang diperlukan untuk membersihkan reruntuhan dan mengevakuasi jenazah, dengan hanya mengizinkan sembilan kendaraan masuk, meskipun Gaza setidaknya membutuhkan 500 kendaraan.
“Ini adalah bukti nyata bahwa Israel berniat menggagalkan perjanjian dan merampas hak-hak dasar rakyat Palestina,” tegas Thawabtah. Ia pun mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak guna menghentikan pelanggaran ini dan memastikan implementasi penuh dari perjanjian gencatan senjata.
Sementara itu, Ketua Komite Internasional untuk Mendukung Hak-hak Rakyat Palestina sekaligus pakar hukum internasional, Dr. Salah Abdel-Ati, mengecam keputusan Israel yang menghentikan pasokan barang ke Gaza sebagai kejahatan perang. Ia menegaskan bahwa penggunaan kelaparan sebagai alat tekanan politik dan senjata perang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional.
Abdel-Ati mengutip Pasal 54 Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa tahun 1977, yang secara tegas melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode perang serta melarang penghancuran atau penghalangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan bantuan kemanusiaan.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa tindakan Israel juga melanggar Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang dalam Pasal 8 mengklasifikasikan “kelaparan yang disengaja terhadap populasi sipil” sebagai kejahatan perang. Statuta ini menegaskan bahwa upaya menghalangi pasokan kebutuhan dasar atau menyerang infrastruktur sipil merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Abdel-Ati menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas terhadap Israel dengan menerapkan sanksi internasional terhadap para pejabat Israel dan membawa mereka ke pengadilan internasional atas kejahatan yang mereka lakukan.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
