Penahanan terhadap warga Uighur dan sebagian besar etnis minoritas muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang dapat dianggap sebagai kejahatan Cina terhadap kemanusiaan, kata kantor hak asasi manusia PBB. Laporan ini sebenarnya telah lama ada namun tertunda hingga akhirnya terbit pada Rabu malam lalu.
Laporan setebal 45 halaman itu meminta Beijing untuk segera membebaskan “semua individu yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang”. Dokumen tersebut, yang diterbitkan 13 menit sebelum masa jabatan Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet berakhir, muncul 4 tahun setelah Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta orang ditahan dalam jaringan pusat penahanan di seluruh Xinjiang.
Pemerintah Amerika Serikat serta parlemen di Inggris, Kanada, dan Perancis, sejak saat itu melabeli perlakuan Cina terhadap Uighur sebagai “genosida”. Dalam laporannya, Michelle Bachelet tidak menyebutkan kata “genosida”, tetapi menyimpulkan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan” di Xinjiang dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-‘ekstremisme’ oleh Pemerintah. “Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap etnis Uighur dan kelompok muslim lainnya merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya.
Beijing pada awalnya menyangkal keberadaan pusat-pusat penahanan itu, tetapi kemudian mengatakan bahwa itu adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (VETC) yang diperlukan untuk mengatasi “ekstremisme” di antara orang-orang Uighur.
Orang-orang Uighur mengatakan mereka telah menghadapi sejumlah pelanggaran mulai dari sterilisasi paksa hingga pemisahan dan penghinaan keluarga, termasuk dipaksa untuk makan daging babi atau tinggal bersama “pengasuh” keluarga Cina Han. Orang-orang Uighur juga diyakini secara luas menjadi korban kerja paksa di industri kapas di Xinjiang.
Kelompok hak asasi manusia terkemuka, termasuk Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International menyambut baik rilis laporan yang telah lama tertunda tersebut. Sophie Richardson, kepala urusan Cina di HRW, mengatakan bahwa laporan itu mengungkap pelanggaran hak asasi yang dilakukan Cina dan menunjukkan temuan yang menjelaskan mengapa Beijing berjuang mati-matian untuk mencegah publikasi laporan ini.
Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, mengatakan, “Harus ada pertanggungjawaban atas kejahatan pemerintah Cina terhadap kemanusiaan, termasuk melalui identifikasi dan penuntutan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab.”
Sumber:
https://www.icij.org/investigations/china-cables/read-the-china-cables-documents/
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/1/un-potential-crimes-against-humanity-in-chinas-xinjiang
***
Tetaplah bersama Adara Relief International untuk anak dan perempuan Palestina.
Kunjungi situs resmi Adara Relief International untuk berita terbaru Palestina, artikel terkini, berita penyaluran, kegiatan Adara, dan pilihan program donasi.
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini seputar program bantuan untuk Palestina.
Donasi dengan mudah dan aman menggunakan QRIS. Scan QR Code di bawah ini dengan menggunakan aplikasi Gojek, OVO, Dana, Shopee, LinkAja atau QRIS.
Klik disini untuk cari tahu lebih lanjut tentang program donasi untuk anak-anak dan perempuan Palestina.
