Mesir dan Yordania Tidak akan Terima Pengungsi Palestina Lagi

Ketika warga Palestina yang putus asa di Gaza mencoba mencari perlindungan di bawah pengeboman Israel yang berlangsung tanpa henti, beberapa orang bertanya mengapa negara tetangga Mesir dan Yordania tidak menerima mereka. Kedua negara, yang masing-masing mengapit Israel dan berbagi perbatasan dengan Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, telah menjawab dengan penolakan keras. Yordania sudah memiliki populasi Palestina yang besar.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi melontarkan pernyataan terkerasnya pada Rabu (18/10), dengan mengatakan bahwa perang saat ini tidak hanya ditujukan untuk melawan pejuang Palestina yang menguasai Jalur Gaza, “tetapi juga upaya untuk mendorong penduduk sipil agar bermigrasi ke Mesir.” Dia memperingatkan hal ini dapat merusak perdamaian di wilayah tersebut. Raja Yordania Abdullah II memberikan pesan serupa sehari sebelumnya, dengan mengatakan, “Tidak ada pengungsi di Yordania, tidak ada pengungsi di Mesir.”

Penolakan mereka berakar pada ketakutan bahwa Israel ingin memaksa pengusiran permanen warga Palestina ke negara mereka dan membatalkan tuntutan Palestina untuk menjadi negara. El-Sissi juga mengatakan eksodus massal akan berisiko membawa militan ke Semenanjung Sinai Mesir, tempat mereka mungkin melancarkan serangan terhadap Israel, sehingga membahayakan perjanjian perdamaian kedua negara yang telah berusia 40 tahun.

Sejarah Pengungsi Palestina

Pengungsian telah menjadi tema utama sejarah Palestina. Pada perang tahun 1948 sekitar pembentukan Israel, diperkirakan lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari wilayah yang sekarang menjadi Israel. Orang-orang Palestina menyebut peristiwa itu sebagai Nakba, yang berarti “malapetaka”.

Pada perang Timur Tengah tahun 1967, ketika Israel merebut Tepi Barat dan Jalur Gaza, 300.000 warga Palestina lainnya melarikan diri, sebagian besar ke Yordania. Para pengungsi dan keturunan mereka kini berjumlah hampir 6 juta orang, sebagian besar tinggal di kamp-kamp dan komunitas di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Diaspora telah menyebar lebih jauh, dengan banyak pengungsi yang tinggal di negara-negara Teluk Arab atau negara-negara Barat.

Setelah pertempuran terhenti pada perang tahun 1948, Israel menolak mengizinkan pengungsi kembali ke rumah mereka. Sejak itu, Israel menolak tuntutan Palestina agar para pengungsi dikembalikan sebagai bagian dari perjanjian damai, dengan alasan bahwa hal itu akan mengancam mayoritas warga Yahudi di negara tersebut.

Mesir khawatir sejarah akan terulang kembali dan sejumlah besar pengungsi Palestina dari Gaza akan menetap selamanya di Mesir.

Tidak Ada Jaminan Kembali

Salah satu alasan belum dibukanya perbatasan adalah tidak adanya skenario yang jelas mengenai bagaimana perang ini akan berakhir. Israel mengatakan mereka bermaksud menghancurkan kelompok pejuang Palestina karena aksi mereka di selatan Israel. Namun, tidak ada indikasi mengenai apa yang mungkin terjadi setelahnya dan siapa yang akan memerintah Gaza.

El-Sissi beranggapan bahwa pertempuran bisa berlangsung bertahun-tahun jika Israel berpendapat bahwa mereka belum cukup menumpas militan Palestina. Dia mengusulkan agar Israel menampung warga Palestina di Gurun Negev, yang bertetangga dengan Jalur Gaza, hingga operasi militernya berakhir.

“Ketidakjelasan Israel mengenai niatnya di Gaza dan evakuasi penduduk merupakan suatu permasalahan,” kata Riccardo Fabiani, Direktur Proyek Afrika Utara Crisis Group International. “Kebingungan ini memicu ketakutan di lingkungan sekitar.”

Mesir telah mendorong Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, dan Israel mengatakan pada Rabu (18/10) bahwa mereka akan mengizinkannya, meskipun tidak disebutkan kapan. Menurut PBB, Mesir, yang sedang menghadapi krisis ekonomi yang meningkat, telah menampung sekitar 9 juta pengungsi dan migran, termasuk sekitar 300.000 warga Sudan yang tiba tahun ini setelah melarikan diri dari perang di negara mereka.

Namun, negara-negara Arab dan banyak warga Palestina juga mencurigai Israel mungkin menggunakan kesempatan ini untuk memaksakan perubahan demografis permanen guna menghancurkan tuntutan Palestina akan status negara di Gaza, Tepi Barat, dan Al-Quds (Yerusalem) Timur, yang juga direbut Israel pada tahun 1967.

El-Sissi mengulangi peringatannya pada Rabu (18/10) bahwa eksodus dari Gaza dimaksudkan untuk menghilangkan perjuangan Palestina. “Semua preseden sejarah menunjukkan fakta bahwa ketika warga Palestina terpaksa meninggalkan wilayah Palestina, mereka tidak diperbolehkan kembali lagi,” kata H.A. Hellyer, rekan senior di Carnegie Endowment for International Peace. “Mesir tidak ingin terlibat dalam pembersihan etnis di Gaza.”

Kekhawatiran negara-negara Arab dipicu oleh bangkitnya partai-partai sayap kanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang terus angkat suara mengenai penghapusan warga Palestina. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, retorika mereka menjadi semakin tidak terkendali, dengan beberapa politisi sayap kanan dan komentator media menyerukan militer untuk menghancurkan Gaza dan mengusir penduduknya. Salah satu anggota parlemen mengatakan Israel harus melakukan “Nakba baru” di Gaza.

Sumber:

https://apnews.com

***