Pada 31 Januari, perwakilan dari sembilan negara berkumpul di Den Haag, Belanda, untuk mendeklarasikan aliansi global, bernama The Hague Group, untuk meminta pertanggungjawaban Israel berdasarkan hukum internasional. Ini adalah inisiatif pertama sejak Nakba untuk mengoordinasikan tindakan Israel guna mencegah pelanggaran hukum internasional terhadap rakyat Palestina.
The Hague Group didirikan oleh negara Belize, Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan. Beberapa negara ini telah mengambil langkah besar selama 15 bulan terakhir untuk mempertahankan dan menegakkan hukum internasional, seperti menghentikan ekspor ke Israel dan menarik duta besar mereka dari Israel. Afrika Selatan, secara khusus, mengajukan kasus penting terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida di Gaza.
Akan tetapi, upaya tersebut kurang terkoordinasi, dan di sinilah The Hague Group akan memainkan peran penting, kata Varsha Gandikota-Nellutla, ketua kelompok tersebut. Ia mengatakan kelompok tersebut dibentuk sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan negara-negara terhadap kewajiban hukum internasional yang mengikat–merujuk pada penolakan sejumlah negara barat terhadap surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024, serta ketidakpatuhan terhadap perintah ICJ untuk menghentikan pelanggaran Israel terhadap Konvensi Genosida.
Tahun 2024 menyaksikan sejumlah rekor kasus hukum di Den Haag terkait dengan tindakan Israel di Gaza, termasuk perintah mengikat oleh ICJ dan surat perintah penangkapan ICC untuk Netanyahu dan Gallant. Sementara perintah ICJ ditujukan kepada Israel, negara ketiga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk mencegah dan menghukum genosida, bahkan jika terjadi di luar wilayah mereka. Kewajiban itu dapat ditegakkan dengan mendorong Israel agar tidak melanggar Konvensi Genosida, dan dengan melakukan uji tuntas guna memastikan bahwa ekspor atau bantuan apa pun tidak berkontribusi pada tindakan yang dapat dihukum berdasarkan konvensi.
Jika negara-negara menjunjung tinggi kewajiban hukum internasional mereka dan menegakkan putusan pengadilan internasional seperti ICJ dan ICC, The Hague Group tidak perlu dibentuk, kata Gandikota-Nellutla. Namun, kenyataannya tidak demikian. Negara-negara Barat, terutama AS, terus memberikan dukungan militer dan politik kepada Israel, tanpa memperhatikan ICJ, ICC, Dewan Keamanan PBB, atau Majelis Umum. Ini adalah bagian dari “logika hukuman” yang dianut AS terhadap upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel. “Mari kita perjelas di sini. Ini bukan masalah AS yang ‘meninggalkan’ hukum internasional. Ini masalah AS yang ‘menghancurkan’ segala bentuk hukum internasional,” katanya.
Grup Den Haag berkomitmen untuk membentuk aliansi yang akan melawan tindakan terkoordinasi oleh negara-negara barat dalam mendukung militer dan pemerintahan Israel. Mereka berjanji untuk menegakkan perintah ICJ dan kewajiban hukum internasional lainnya, serta surat perintah penangkapan ICC. Sembilan negara yang diresmikan tersebut hanyalah permulaan, kata Gandikota-Nellutla. Lebih banyak negara diharapkan bergabung dengan blok tersebut dalam beberapa bulan mendatang untuk bersama-sama menegakkan hukum internasional.
Sumber: https://www.middleeasteye.net
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
