Sekitar 45.000 pelajar Palestina di Al-Quds bagian timur mulai mempelajari kurikulum Israel pada tahun ajaran 2026–2027. Aturan ini berlaku bagi siswa kelas satu dan kelas tujuh di 105 sekolah kota.
Jumlah tersebut mencakup sekitar 38 persen dari total 120.000 populasi pelajar di sekolah-sekolah Al-Quds bagian timur. Hal ini menandai babak baru karena untuk pertama kalinya kurikulum Israel dipaksakan kepada siswa sejak wilayah itu diduduki pada tahun 1967.
Secara historis, lembaga pendidikan di Al-Quds bagian timur menggunakan kurikulum Yordania yang telah menjadi warisan administratif sejak sebelum tahun 1967. Pasca-berdirinya Otoritas Palestina pada era 1990-an, sebagian sekolah mulai mengadopsi kurikulum resmi Palestina.
Namun, dinamika berubah sejak 2018 ketika pemerintah Israel mulai mengaitkan tawaran pendanaan operasional pendidikan dengan syarat penerapan kurikulum Israel. Data dari Knesset menunjukkan peningkatan.
Pada 2023–2024, hanya 61 sekolah atau 23 persen yang mengadopsi kurikulum Israel. Angka tersebut meningkat menjadi 105 sekolah atau 36 persen pada 2026.
Baca juga: Sekolah Palestina di Al-Quds Terancam Ditutup Akibat Pembatasan Israel
Hamas mengecam kebijakan tersebut dan menyebut pendidikan sebagai bagian penting dalam Internalisasi identitas Al-Quds. Menurut Hamas, kurikulum Israel dapat memengaruhi kesadaran generasi Palestina.
Di tengah hal tersebut, sekolah swasta Palestina menghadapi kendala lain. Sejumlah sekolah terpaksa menangguhkan kegiatan belajar karena Israel tidak memperpanjang izin masuk bagi guru dan staf dari Tepi Barat.
Lembaga Pendidikan Kristen di Al-Quds menyebut lebih dari 70 guru dan pekerja mereka terdampak. Kekurangan staf kemudian menghambat persiapan pendidikan, administrasi, kesehatan, kebersihan, serta keamanan.
Sekolah-sekolah tersebut akan kembali mengajar setelah seluruh izin guru dan staf diterbitkan atau diperpanjang. Kondisi ini menunjukkan tekanan terhadap pendidikan Palestina tidak hanya melalui kurikulum Israel, tetapi juga melalui pembatasan akses tenaga pendidik.
Sumber: MEMO, Palinfo, The Arab News
