Jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah melampaui 1.000 orang. Hingga Minggu malam (14/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.016 orang meninggal dunia, sekitar 7.600 orang luka-luka, dan sedikitnya 212 orang masih hilang. Bencana ini berdampak pada 52 kabupaten/kota dan menyebabkan kerusakan ratusan ribu rumah serta ribuan fasilitas publik.
Sejumlah wilayah, terutama di Aceh, masih terisolasi akibat akses darat yang terputus. Pemerintah pusat terus menyalurkan bantuan, termasuk lebih dari 383 ton logistik dalam sepekan terakhir, dengan dukungan jalur udara. Seiring meningkatnya korban dan meluasnya dampak bencana, pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat: Sumatra Barat hingga 22 Desember, Sumatra Utara hingga 24 Desember, dan Aceh hingga 25 Desember 2025.
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak di Aceh dan Sumatra Utara serta mengakui adanya keterlambatan dalam penanganan bencana di beberapa daerah. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada warga dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan, termasuk penyediaan hunian sementara dan permanen bagi korban.
Namun, keluhan dari para pengungsi masih bermunculan. Warga di sejumlah lokasi pengungsian melaporkan keterbatasan listrik, jaringan komunikasi, dan krisis air bersih yang memaksa mereka membeli air dengan harga mahal. Banyak pengungsi menyatakan kelelahan dan mendesak pemerintah untuk menghadirkan bantuan yang lebih nyata.
Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan terus memantau dan terlibat aktif dalam respons pascabencana di Sumatra. Melalui kerja sama dengan pemerintah Indonesia, PBB memberikan dukungan teknis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah Aceh secara resmi meminta dukungan UNDP dan UNICEF untuk memperkuat pemulihan pascabencana.
Data Pemerintah Aceh mencatat hampir dua juta jiwa terdampak di provinsi tersebut, dengan lebih dari 430 korban meninggal dunia dan kerusakan besar pada rumah, fasilitas umum, sekolah, rumah ibadah, serta infrastruktur jalan dan jembatan. UNDP dan UNICEF menyatakan tengah melakukan asesmen kebutuhan dan siap mendukung respons pemerintah, khususnya pada tahap pemulihan awal dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak.
Sumber: The Jakarta Post, Tempo
