Otoritas pendudukan Israel menutup sebuah sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di kota Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki.
Menurut laporan dari Kegubernuran Al-Quds (Yerusalem), pasukan Israel menyerbu Sekolah Dasar Putra Al-Quds yang berafiliasi dengan UNRWA di lingkungan Wadi al-Joz, hingga memaksa staf sekolah untuk menutupnya setelah terlebih dahulu mengevakuasi para siswa.
Langkah ini menyusul perintah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang memerintahkan penerapan larangan terhadap operasi UNRWA di Al-Quds (Yerusalem). Pada 28 Oktober 2024, Knesset Israel menyetujui dua undang-undang yang melarang kegiatan UNRWA di wilayah yang berada di bawah “kedaulatan” Israel dan melarang setiap bentuk kontak dengan badan PBB tersebut.
Selain penutupan sekolah, UNRWA juga menghadapi berbagai tekanan dari Israel. Pada Mei 2024, kantor pusat UNRWA di Al-Quds terpaksa ditutup akibat serangan berulang oleh pemukim ilegal, termasuk insiden pembakaran dua kali dalam satu minggu.
Selanjutnya, pada 10 Oktober 2024, Otoritas Pertanahan Israel mengumumkan penyitaan lahan tempat kantor pusat UNRWA di Sheikh Jarrah dan merilis rencana untuk mengubah lokasi tersebut menjadi permukiman ilegal yang akan menampung 1.440 unit rumah– meskipun semua permukiman Israel di wilayah pendudukan dinyatakan ilegal menurut hukum internasional.
Target lain yang menjadi sasaran Israel adalah Pusat Pelatihan Kalandia (KTC) milik UNRWA. Pada 14 Januari 2024, Otoritas Pertanahan Israel mengeluarkan keputusan yang memerintahkan UNRWA untuk mengosongkan fasilitas tersebut dan membayar denda sebesar 17 juta shekel (sekitar $4,76 juta), dengan alasan penggunaan bangunan tanpa izin.
UNRWA memberikan layanan penting seperti bantuan kemanusiaan, perawatan kesehatan, dan pendidikan kepada lebih dari 110.000 pengungsi Palestina yang terdaftar di Al-Quds (Yerusalem). Badan ini juga mengoperasikan dua kamp pengungsi di kota yang diduduki, yakni Shuafat dan Kalandia. Dengan larangan yang semakin diperketat oleh Israel, ribuan pengungsi kini menghadapi ketidakpastian untuk mengakses layanan dasar yang selama ini mereka andalkan.
Langkah Israel ini semakin memperdalam krisis bagi rakyat Palestina di Al-Quds dan menunjukkan upaya sistematis untuk menghapus keberadaan UNRWA, yang selama ini menjadi simbol perlindungan bagi pengungsi Palestina di bawah naungan PBB.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
