Israel Tolak untuk Membuka Akses Perbatasan Rafah di Tengah Krisis Kemanusiaan yang Memburuk

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang masuk dalam daftar buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menolak membuka kembali perlintasan Rafah antara Gaza dan Mesir hingga jasad tawanan Israel terakhir dikembalikan. Penolakan ini dilakukan meskipun gencatan senjata telah berlaku dan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk. Netanyahu menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan persetujuan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menurut laporan kantor penyiaran publik Kan Israel.

Sebelumnya, sempat beredar laporan bahwa Israel akan membuka kembali perlintasan Rafah setelah Netanyahu kembali dari kunjungannya ke Amerika Serikat, menyusul tekanan dari Trump. Bagi warga Palestina di Gaza, Rafah selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya jalur penghubung dengan dunia luar. Namun, sejak Mei 2024, pasukan Israel menduduki sisi Palestina dari perlintasan tersebut, menghancurkan fasilitas layanan publiknya, menghentikan perjalanan, serta memicu krisis kemanusiaan parah, terutama bagi para pasien. Israel juga mengerahkan pasukan di zona penyangga militer di sepanjang Koridor Philadelphia dan hingga kini masih menduduki sekitar 53 persen wilayah Gaza.

Tahap pertama rencana gencatan senjata Gaza 20 poin yang diusulkan Trump dan mulai berlaku pada Oktober lalu sebenarnya mewajibkan Israel membuka perlintasan Rafah dua arah dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Namun, Israel dilaporkan telah melanggar kesepakatan tersebut lebih dari 1.000 kali, membunuh ratusan warga sipil dan terus membatasi masuknya bantuan penting. Faksi-faksi Palestina di Gaza menyatakan bahwa upaya pencarian jasad tawanan terhambat oleh kehancuran masif di Gaza—sekitar 88 persen bangunan rusak atau hancur—serta larangan Israel terhadap masuknya alat berat. Di saat yang sama, Israel juga mencabut izin operasional 37 organisasi nonpemerintah internasional yang bekerja di Gaza dan Tepi Barat, langkah yang dinilai semakin menghambat penyaluran bantuan penyelamat nyawa.

Sumber:
Qudsnen