Pemerintah Israel mengalokasikan 152 juta shekel atau sekitar 51 juta dolar AS untuk menyiapkan rencana pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat. Kelompok pemantau permukiman, Peace Now, menyebut dana tersebut akan Israel gunakan untuk menyusun rencana pembangunan 69 permukiman ilegal dan pos permukiman baru.
Menurut Peace Now, keputusan itu Israel setujui melalui pemungutan suara via telepon oleh para menteri pekan lalu. Selain itu, pemerintah Israel juga tengah menyiapkan rancangan anggaran lebih dari 1 miliar shekel atau sekitar 337 juta dolar AS guna membangun dan memperluas permukiman di wilayah pendudukan.
Dana tersebut akan mereka berikan kepada Kementerian Perumahan Israel. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan tahap awal perencanaan sejumlah permukiman ilegal yang telah pemerintah legalkan antara 2023 hingga 2025. Pada saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan proyek ekspansi permukiman di berbagai wilayah Tepi Barat. Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.
Baca juga : “Israel Berencana Menghapus Perguruan Tinggi Vokasi UNRWA di Al-Quds (Yerusalem) bagian Timur”
Saat ini, sekitar 750.000 pemukim Israel tinggal di 141 permukiman ilegal dan 224 pos permukiman di Tepi Barat. Jumlah ini termasuk sekitar 250.000 pemukim yang tinggal di 15 permukiman ilegal di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur).
Sementara itu, berbagai organisasi hak asasi manusia terus menyoroti peningkatan aktivitas permukiman dalam beberapa tahun terakhir. Selain memperluas permukiman ilegal, pasukan dan pemukim Israel juga meningkatkan penggerebekan, penangkapan, pembunuhan, penghancuran properti, serta pengusiran warga Palestina di Tepi Barat dan Al-Quds bagian timur.
Peace Now menilai langkah terbaru ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperluas kehadiran Israel di wilayah pendudukan. Ini terjadi meskipun pembangunan permukiman ilegal tersebut dianggap melanggar hukum internasional oleh sebagian besar komunitas internasional.
Sumber: Palinfo
