Hanya beberapa meter dari rumah-rumah terakhir di Bardala, sebuah desa Palestina di ujung utara Tepi Barat yang diduduki, tentara Israel menggusur jalan dan menggali parit yang memisahkan desa dari lahan penggembalaan di perbukitan sekitarnya. Tentara Israel mengklaim proyek ini dilakukan demi keamanan setelah seorang warga Israel terbunuh pada Agustus lalu, namun tidak menjelaskan detail konstruksi yang sedang dilakukan.
Warga Bardala khawatir tindakan ini akan semakin membatasi akses mereka ke lahan pertanian dan menggembala, mengancam sumber penghidupan bagi sekitar 10.000 domba dan kambing. Kemunculan pos-pos pemukim Israel di sekitar desa sejak tahun lalu semakin memperburuk situasi, memaksa komunitas Badui meninggalkan wilayah mereka akibat intimidasi.
Kondisi ini mencerminkan strategi yang lebih luas dalam memperketat kontrol Israel atas Lembah Yordan, bagian dari perluasan permukiman ilegal yang semakin menggerus kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat. Menurut hukum internasional, seluruh permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal, bahkan pos-pos pemukim liar juga melanggar hukum Israel sendiri.
Di Bardala, petani seperti Ibrahim Sawafta khawatir bahwa dengan adanya patroli militer dan pos pemukim, mereka akan kehilangan akses ke lahan penggembalaan. Jika mereka tidak dapat menggembalakan ternaknya, satu-satunya pilihan adalah menjualnya, yang berarti kehilangan mata pencaharian. “Bardala akan menjadi penjara kecil,” katanya.
Perubahan ini juga memperketat kontrol Israel atas mobilitas warga Palestina, dengan dalih keamanan. Tentara Israel menyatakan bahwa area di luar jalan yang baru dibangun ditetapkan sebagai zona tembak hidup, dengan hanya satu jalur yang diawasi tentara. Namun, warga Palestina melihatnya sebagai upaya sistematis untuk mengusir mereka dari tanah mereka.
Sejak agresi di Gaza dimulai, lebih dari 43 pos pemukim baru telah dibangun di Tepi Barat, dengan setidaknya tujuh di antaranya berada di Lembah Yordan. Pos-pos ini biasanya diawali dengan pendirian karavan dan tempat penampungan sementara sebelum berubah menjadi permukiman permanen.
Palestina dan organisasi hak asasi manusia melihat meningkatnya kekerasan pemukim terhadap warga Palestina sebagai bagian dari strategi yang didukung oleh politisi pro-pemukim Israel. Pembentukan Administrasi Permukiman oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menegaskan upaya Israel untuk mempercepat aneksasi de facto Tepi Barat.
Pemerintah Netanyahu juga mendapat dorongan dari kemungkinan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Trump sebelumnya telah mengakui Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel, bertentangan dengan hukum internasional. Beberapa penasihatnya bahkan mendukung aneksasi penuh Tepi Barat, meskipun hal itu dapat menghambat rencana normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi.
Bagi warga Bardala, dan banyak desa Palestina lainnya, pembangunan jalan dan permukiman baru ini bukan sekadar penggusuran lahan, tetapi bagian dari pola yang lebih besar, yakni peminggiran dan pembersihan etnis yang telah berlangsung sejak Nakba 1948.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
