Israel semakin terbuka dalam wacananya untuk menganeksasi wilayah Tepi Barat yang diduduki. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dilaporkan telah menyampaikan rencana tersebut kepada Menlu AS Marco Rubio dalam pertemuan di Washington, sementara isu ini juga dibahas dalam rapat kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Menurut media Israel, terdapat konsensus di dalam pemerintahan terkait aneksasi, meski masih ada perbedaan mengenai waktu pengumuman dan area yang akan dicaplok. Opsi yang dipertimbangkan termasuk permukiman ilegal tertentu, Lembah Yordan, atau proyek besar E1 yang akan memutus Tepi Barat menjadi dua bagian serta mengisolasi Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur).
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional setelah Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada menyatakan dukungan untuk pengakuan negara Palestina. Aneksasi dipandang sebagai respons Israel terhadap upaya tersebut.
Palestina dan komunitas internasional menolak keras rencana ini. Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 menegaskan bahwa pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Al-Quds bagian timur adalah ilegal, dan semua permukiman harus segera ditarik. PBB serta banyak negara memperingatkan bahwa ekspansi permukiman dan rencana aneksasi menghancurkan prospek solusi dua negara.
Sejak agresi Israel ke Gaza pada Oktober 2023, situasi di Tepi Barat juga memburuk. Sedikitnya 1.016 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 7.000 lainnya terluka akibat serangan tentara dan pemukim Israel. Sementara itu, anggota koalisi sayap kanan Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, terus mendorong agar aneksasi resmi dilakukan pada 2025 dengan dalih klaim sejarah dan agama.
Sumber:
Middle East Monitor, The New Arab
