Otoritas pendudukan Israel telah menghancurkan dan menyita total 851 bangunan milik Palestina selama 11 bulan pertama tahun ini, sehingga mengusir 966 orang, kata Kantor Koordinasi PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di wilayah pendudukan Palestina (28/12). Jumlah bangunan yang dihancurkan atau disita meningkat satu persen dibandingkan dengan rata-rata bulanan pada 2021, tambahnya dalam laporan bulanan tentang pembongkaran dan pemindahan.
Pada bulan November saja, kata OCHA, terdapat 123 bangunan milik Palestina dihancurkan atau disita di Tepi Barat, termasuk di Al-Quds (Yerusalem) Timur. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 68 persen dibandingkan dengan rata-rata bulanan selama 10 bulan pertama sepanjang 2022 (73 bangunan). Sebanyak 108 bangunan yang ditargetkan pada bulan November berada di Area C Tepi Barat, yang berada di bawah kekuasaan penuh militer Israel, 13 berada di Al-Quds Timur yang diduduki, dan dua berada di Area B Tepi Barat, yang berada di bawah kendali sipil Palestina dan administrasi keamanan Israel. Akibatnya, 109 orang, termasuk 58 anak-anak, mengungsi, dan mata pencaharian atau akses ke layanan, memengaruhi kehidupan lebih dari 382 orang lainnya.
Enam bangunan yang dihancurkan terletak di komunitas Area C dan merupakan bantuan kemanusiaan, dengan nilai 66.867 euro, kata badan PBB tersebut. Struktur lain yang diberikan sebagai bantuan kemanusiaan, dengan nilai 95.865 euro, juga menerima perintah pembongkaran. Di antara yang paling terkena dampak penghancuran di Area C adalah lima komunitas Badui atau penggembala Palestina di Lembah Yordan utara dan di pinggiran Al-Quds, menyumbang 30 persen dari struktur yang ditargetkan selama November.
Dari bangunan yang terkena dampak (dihancurkan dan disita) di Area C pada bulan November, delapan bangunan disita oleh otoritas Israel tanpa peringatan, mencegah pemiliknya untuk mengajukan keberatan terlebih dahulu. Prosedur penyitaan tidak mewajibkan pihak berwenang untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya, sehingga mengabaikan hak orang yang terkena dampak untuk mengajukan keberatan terlebih dahulu.
Selain itu, di komunitas Area C al Maniya (Bethlehem), al Mashru’ Badui dan Isteih (keduanya di Jericho), serta Jalbun (Jenin), otoritas Israel menghancurkan total 11 bangunan berdasarkan Perintah Militer 1797, yang hanya memberlakukan pemberitahuan selama 96 jam. Hal ini mengakibatkan satu rumah tangga yang terdiri atas tujuh orang, termasuk tiga anak, harus mengungsi, dan memengaruhi sembilan rumah tangga lainnya yang terdiri atas 38 orang termasuk 18 anak. Sebanyak 222 bangunan milik Palestina telah dihancurkan berdasarkan perintah ini, yang diberlakukan sejak Juli 2019.
Pada 23 November, otoritas Israel menghancurkan sekolah yang didanai donor Uni Eropa, Isfey al Faqua, yang melayani 21 siswa dari tiga komunitas di Hebron selatan, setelah Pengadilan Tinggi Israel membatalkan perintah sementara yang melarang pembongkaran. Isfey al Fauqa adalah salah satu dari 13 komunitas penggembala yang menanungi 1.150 orang, dengan setengah dari jumlah tersebut adalah anak-anak. Komunitas tersebut terletak di daerah yang ditetapkan oleh otoritas Israel sebagai ‘Firing Zone 918’ di Masafer Yatta, selatan Hebron. Selain itu, pada 29 November, otoritas Israel mengeluarkan perintah pembongkaran, dengan pemberitahuan 96 jam, terhadap sekolah lain yang didanai donor Uni Eropa di Khashem al Karem, Hebron selatan. Pada tanggal 1 Desember, kelompok bantuan hukum mendapatkan perintah pengadilan terhadap pembongkaran, yang berlaku selama 21 hari selama tidak ada pembangunan tambahan yang dilakukan di sekolah tersebut selama periode tersebut.
Di Al-Quds Timur, otoritas Israel menghancurkan dan memaksa orang untuk menghancurkan 13 bangunan, termasuk sembilan rumah, empat di antaranya dihancurkan oleh pemiliknya untuk menghindari pembayaran denda yang dikenakan oleh otoritas Israel. Sejauh ini, pada 2022, proporsi bangunan yang dihancurkan atau ditutup oleh pemiliknya di Al-Quds Timur setelah dikeluarkannya perintah pembongkaran, mencapai 53 persen. Angka tersebut naik dari 27 persen dalam lima tahun sebelumnya. Hal ini dikaitkan dengan undang-undang baru Israel yang membatasi otoritas pengadilan Israel untuk campur tangan dan memungkinkan Pemerintah Kota Yerusalem menekan keluarga untuk menghancurkan properti mereka sendiri.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
