Puluhan ekonom terkemuka Israel memperingatkan bahwa rencana untuk kembali menduduki Jalur Gaza secara penuh akan mendorong negara itu ke dalam krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam pernyataan yang dilaporkan media Israel Walla pada Senin (15/9), lebih dari 80 akademisi dan mantan pejabat senior Kementerian Keuangan serta Bank Israel menegaskan bahwa langkah tersebut akan “melemahkan fondasi keuangan Israel” sekaligus menimbulkan ancaman langsung bagi keamanan nasional.
Mereka menilai, biaya administrasi Gaza ditambah belanja militer akan mencapai puluhan miliar shekel dan memaksa pemerintah menaikkan pajak, memangkas layanan publik, serta berisiko menurunkan peringkat kredit Israel. Risiko lain yang disebutkan antara lain pelarian modal, penurunan produktivitas, meningkatnya beban utang, berkurangnya investasi, hingga potensi brain drain yang dapat melemahkan daya saing negara. Para ekonom juga memperingatkan kemungkinan sanksi dari mitra dagang Eropa yang akan memperburuk kondisi.
“Ekonomi yang berada di bawah tekanan seperti itu tidak akan mampu menopang upaya perang dalam jangka panjang,” bunyi pernyataan tersebut.
Beberapa tokoh yang ikut menandatangani pernyataan itu antara lain Manuel Trajtenberg (mantan Kepala Dewan Ekonomi Nasional), Zvi Eckstein (mantan Deputi Gubernur Bank Israel), Avi Ben-Bassat dan Yarom Ariav (mantan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan), serta Michel Strawczynski (mantan Kepala Riset Bank Israel).
Peringatan ini muncul ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menolak proposal gencatan senjata yang mencakup pertukaran tawanan dengan Hamas. Sejumlah analis Israel menyebut pemerintah Netanyahu tengah mengarah pada administrasi militer jangka panjang di Gaza, meski belum ada rencana pascaperang yang jelas.
Sementara itu, sejak Oktober 2023, militer Israel terus melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza yang telah membunuh hampir 65.000 warga Palestina dan menghancurkan wilayah yang kini menghadapi kelaparan. Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).
Sumber:
Anadolu Agency, MEMO
