Zionis Israel pada Ahad (20/8) telah mencairkan dana sebesar 3,2 miliar shekel Israel ($843 juta) untuk merebut lebih banyak wilayah di Al-Quds (Yerusalem) Timur, lapor Anadolu Agency. Pada hari yang sama, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga mengumumkan alokasi 120 juta shekel ($31,6 juta) untuk memperkuat keamanan di permukiman ilegal khusus Yahudi di Yerusalem.
Rencana tersebut telah Israel susun untuk lima tahun, dari 2024–2028. Dana sebesar itu mencakup pendanaan pembangunan ekonomi, proyek transportasi umum, energi dan listrik, limbah, keberlanjutan, budaya, serta inisiatif lokal dan pendidikan.
Pendanaan tersebut juga katanya akan meningkatkan jumlah siswa yang memperoleh ijazah sekolah menengah atas. Namun, alokasi dana pendidikan yang mereka siapkan sebenarnya bertujuan untuk memaksakan kurikulum Israel kepada siswa Palestina. Jika terjadi, itu akan merombak total sistem pendidikan di Al-Quds (Yerusalem) Timur yang menggunakan kurikulum Palestina.
Sementara itu, dana peningkatan keamanan permukiman Israel mencakup pembangunan kantor polisi; mengalokasikan program baru untuk kepolisian; mengerahkan lebih banyak kamera keamanan; meningkatkan keamanan pendudukan di permukiman Al-Quds (Yerusalem) dan jalan-jalannya; juga meningkatkan gaji dan jumlah personel polisi.
Dalam sebuah pernyataan setelah rapat kabinet, Netanyahu mengatakan: “Kami mengambil keputusan yang akan mendukung penduduk Yerusalem Timur. Keputusan ini akan mengubah wajah kota Yerusalem. Ini akan menghasilkan pembangunan infrastruktur besar-besaran, kesehatan, kesejahteraan, keamanan pribadi, pekerjaan dan peningkatan jumlah penduduk yang berhak atas sertifikat matrikulasi [sekolah menengah].” Dia menambahkan, “Kami sedang membangun Yerusalem, memperkuat pemerintahan, dan mempersatukan Yerusalem.”
Netanyahu membuat pernyataan tersebut setelah Rapat Pleno Knesset Israel menyetujui pembacaan awal dua rancangan undang-undang. Rancangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap sekolah dan guru di Israel, termasuk di Al-Quds (Yerusalem) Timur.
Selain itu, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menambahkan bahwa rencana tersebut akan memperkuat kedaulatan Israel atas Al-Quds (Yerusalem) Timur. Ia mengatakan bahwa “Yerusalem bersatu bukan hanya slogan. Itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk setiap penduduk, tanggung jawab untuk pengembangan dan kemakmuran Yerusalem sebagai ibu kota abadi kita.”
Sementara itu, Smotrich, anggota inti dari pemerintah sayap kanan Netanyahu, menangguhkan pembayaran setidaknya 200 juta shekel ($52,75 juta) untuk pendanaan kota Arab. Ia berdalih bahwa dana tersebut bisa saja berakhir di tangan “elemen kriminal dan teroris”.
Penduduk Arab-Palestina yang telah melawan pembersihan etnis oleh Israel sejak tahun 1948, merupakan seperlima dari populasi wilayah jajahan Israel. Selama beberapa dekade, mereka terus menghadapi diskriminasi oleh warga Yahudi. Kesenjangan itu termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, kota-kota yang penuh sesak dan kekurangan infrastruktur, serta sekolah-sekolah yang tidak didanai dengan baik. Mereka mengatakan ini adalah hasil dari aturan pemerintah yang sengaja mendiskriminasi mereka.
Sumber:
https://internasional.republika.co.id
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
#Palestine_is_my_compass
#Palestina_arah_perjuanganku
#Together_in_solidarity
#فلسطين_بوصلتي
#معا_ننصرها
