Penangguhan Kegiatan Belajar di Hebron Selatan akibat Penutupan Militer Israel

Kegiatan belajar mengajar di 29 lembaga pendidikan di wilayah Al-Khalil (Hebron) selatan, Tepi Barat yang diduduki, terpaksa dihentikan akibat penutupan militer Israel yang masih berlangsung. Direktorat Pendidikan Al-Khalil mengumumkan pada Selasa bahwa penangguhan ini mencakup 18 sekolah negeri, delapan sekolah swasta, dan tiga taman kanak-kanak.

Dalam pernyataannya, Direktorat Pendidikan menjelaskan bahwa pasukan pendudukan Israel memberlakukan penutupan total di wilayah itu sejak 19 Januari 2026. Penutupan tersebut menyebabkan pembatasan pergerakan yang sangat ketat dan menghambat siswa serta tenaga pendidik untuk mencapai sekolah mereka dengan aman.

Dampak penutupan tidak hanya dirasakan oleh sekolah-sekolah di wilayah selatan Al-Khalil, tetapi juga meluas ke delapan sekolah negeri di komunitas sekitar akibat keberadaan pos pemeriksaan dan penghalang jalan militer. Kondisi ini menyebabkan hampir lumpuhnya mobilitas warga dan mengganggu kelangsungan proses pendidikan.

Berdasarkan data resmi pendidikan, tingkat ketidakhadiran siswa yang tinggal di wilayah tersebut mencapai 22,7 persen. Sementara itu, sekitar delapan persen guru tidak dapat mencapai tempat kerja mereka, yang secara signifikan memengaruhi keteraturan dan keberlanjutan proses belajar mengajar.

Penutupan ini juga menghalangi akses pendidikan bagi 657 siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan yang dikelola UNRWA, serta 524 siswa yang terdaftar di sekolah swasta di wilayah itu.

Sumber-sumber pendidikan melaporkan bahwa sejumlah sekolah mengalami penggerebekan berulang oleh pasukan pendudukan Israel. Aksi tersebut disertai dengan intimidasi dan teror terhadap siswa serta staf pengajar, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak aman dan mengganggu stabilitas psikologis para peserta didik.

Direktorat Pendidikan Hebron dan Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi memperingatkan bahwa penutupan militer yang terus berlanjut menimbulkan ancaman serius terhadap hak anak-anak Palestina untuk mendapat pendidikan, serta membahayakan stabilitas akademik dan psikologis siswa di seluruh wilayah Al-Khalil (Hebron).