Otoritas Gaza Sambut Transisi ke Fase Kedua Gencatan Senjata, Nyatakan Kesiapan Penuh

Kantor Media Pemerintah Gaza (GMO) menyambut pengumuman Amerika Serikat terkait transisi ke fase kedua rencana gencatan senjata yang digagas Donald Trump, serta menyatakan kesiapan penuh untuk menyerahkan kewenangan dan menyelesaikan seluruh prosedur serah terima pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan meski Israel secara terbuka menolak rencana tersebut.

Pekan ini, Amerika Serikat mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza, yang akan berada di bawah Dewan Perdamaian dan dipimpin langsung oleh Donald Trump, sebagai bagian dari rencana 20 poin yang diklaim bertujuan mengakhiri genosida Israel di Gaza. Gedung Putih menjelaskan bahwa rencana tersebut mencakup tiga badan utama: Dewan Perdamaian, sebuah komite teknokrat Palestina untuk mengelola Gaza, serta Dewan Eksekutif Gaza yang berperan sebagai badan penasihat.

Komisioner Jenderal Komite Nasional Pengelolaan Gaza (NGAC), Ali Shaath, menyatakan bahwa komite teknokrat akan berfokus pada pemulihan layanan dasar dan membangun masyarakat yang berorientasi pada perdamaian. Menyusul pengumuman transisi ke fase kedua, GMO menyebut pembentukan komite tersebut sebagai langkah penting untuk mengatasi tantangan administratif dan pelayanan publik di Jalur Gaza.

Pemerintah Gaza menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan prioritas utama untuk menghentikan agresi Israel sepenuhnya, melindungi warga sipil, dan meringankan penderitaan kemanusiaan yang berat. Mereka juga menekankan kesiapan penuh untuk melakukan serah terima kewenangan secara tertib dan terstruktur, guna menjamin perlindungan hak warga dan pegawai sektor publik serta memastikan layanan penting tetap berjalan tanpa gangguan.

Selain itu, ditegaskan bahwa seluruh institusi pemerintahan dan pegawai di berbagai sektor siap bekerja sama dengan NGAC demi kepentingan publik, peningkatan kualitas layanan, serta stabilitas administratif dan kelembagaan. Pemerintah Gaza juga menekankan pentingnya persatuan wilayah Palestina dan kesatuan politik antara Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta menolak segala bentuk pengaturan yang memperdalam perpecahan nasional.

Gerakan Hamas turut menyambut pembentukan komite teknokrat tersebut, menyebutnya sebagai langkah ke arah yang benar dan menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan pengelolaan Gaza.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu—yang diinginkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)—menolak rencana tersebut dan menyebut transisi ke fase kedua sebagai langkah simbolis semata. Ia menegaskan bahwa pengumuman itu tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahannya.

Sumber:
Qudsnen