Tahun 2025 berakhir sebagai tahun pemecah rekor untuk perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Koalisi sayap kanan Israel menyetujui sejumlah besar permukiman dan proyek perumahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya – sebuah upaya yang menurut kelompok hak asasi manusia bertujuan untuk mencaplok wilayah tersebut dan menghalangi pembentukan negara Palestina.
Menurut organisasi pengawas permukiman Israel, Peace Now, persetujuan yang diselesaikan tahun ini menandai percepatan yang dimulai di bawah pemerintahan saat ini, melampaui periode mana pun sejak Perjanjian Oslo ditandatangani pada tahun 1993.
Rencana 41 permukiman disetujui pada tahun 2025
Peace Now menyatakan bahwa rencana untuk 41 permukiman ilegal baru telah disetujui pada tahun 2025, menjadikannya tahun dengan persetujuan permukiman terbanyak dalam sejarah. Angka tersebut mencakup permukiman yang baru diumumkan dan legalisasi retroaktif terhadap pos-pos terpencil yang sebelumnya tidak sah.
Pada bulan Mei, Kabinet Keamanan Israel menyetujui pembangunan 22 permukiman ilegal baru di tanah Palestina di Tepi Barat – perluasan terbesar dalam beberapa dekade. Langkah tersebut mencakup pembangunan kembali permukiman di Homesh dan Sa-Nur, yang dibongkar di bawah penarikan sepihak Israel dari Jalur Gaza pada tahun 2005.
Pada 21 Desember, Kabinet Keamanan menyetujui rencana tambahan untuk melegalkan 19 permukiman lagi di Tepi Barat, beberapa di antaranya baru didirikan dan lainnya merupakan pos terdepan yang sudah lama berdiri dan kini diberikan status resmi.
Pemerintahan Israel saat ini bergerak cepat setelah menjabat, melegalkan 10 pos terdepan pada awal tahun 2023 dan mengubah sembilan di antaranya menjadi permukiman. Secara keseluruhan, 68 permukiman telah disetujui, dilegalkan, atau dimulai selama tiga tahun terakhir, kata Peace Now.
Tersebar di seluruh Tepi Barat
Ekspansi ini mencakup wilayah geografis yang luas dan merambah ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki permukiman. Pada awal 2023, terdapat kurang lebih 140 permukiman di Tepi Barat. Dengan persetujuan baru-baru ini, jumlah tersebut telah meningkat menjadi 208, sementara total pemukim Israel di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur) dan Tepi Barat sekarang mencapai sekitar 750.000 jiwa.
Ekspansi permukiman juga dipercepat melalui persetujuan pembangunan. Organisasi Peace Now di situs webnya mengatakan bahwa Israel memajukan rencana untuk 28.163 unit perumahan pada 2025 – angka tertinggi yang pernah tercatat.
Pada akhir 2025, Israel menyetujui rencana yang memungkinkan para pemukim untuk kembali ke Sa-Nur, dengan memberikan lampu hijau untuk 126 unit perumahan di lokasi yang dievakuasi pada tahun 2005, menurut media Israel.
Langkah ini dimungkinkan melalui amandemen yang diperkenalkan oleh pemerintah saat ini terhadap Undang-Undang Penarikan Pasukan, yang mencabut pembatasan kehadiran Israel di sebagian wilayah Tepi Barat bagian utara.
Peace Now mengatakan bahwa persetujuan tersebut menandai kembalinya aktivitas permukiman di dalam wilayah Tepi Barat bagian utara, di daerah-daerah Palestina yang padat penduduk, yang sebelumnya bebas dari pemukim.
Menghalangi pembentukan negara Palestina
Perluasan permukiman merupakan inti dari strategi pemerintah untuk mencegah terbentuknya negara Palestina tanpa secara resmi mendeklarasikan aneksasi. Tekanan dari gerakan pemukim telah meningkat, mendorong Israel menuju aneksasi de facto sambil menghindari deklarasi formal karena tekanan internasional dan AS.
Juru bicara B’Tselem, Pusat Informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan, Yair Dvir mengatakan bahwa pembangunan permukiman itu disertai dengan pengusiran paksa warga Palestina.
“Israel terus memajukan pembersihan etnis di Tepi Barat, baik melalui pembangunan dan legalisasi retroaktif pos-pos terdepan dan permukiman baru, maupun melalui pengusiran paksa komunitas Palestina dan pengambilalihan secara kekerasan atas wilayah-wilayah luas tanah Palestina,” katanya kepada Anadolu.
Kekhawatiran untuk tahun 2026
Ke depan, Yonatan Mizrachi dari Tim Pengawasan Permukiman Peace Now mengatakan perluasan permukiman kemungkinan akan berlanjut hingga 2026, tahun pemilihan umum di Israel.
“Kami berasumsi bahwa kemajuan pemukiman, unit rumah, dan dukungan keuangan kepada para pemukim akan berlanjut pada tahun 2026 – mungkin meningkat atau mungkin tidak,” katanya. “Namun yang pasti, pola yang telah kita lihat dalam tiga tahun terakhir akan berlanjut.”
Dia menambahkan bahwa sejak Oktober 2023, puluhan komunitas Palestina terpaksa mengungsi karena kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim. “Seringkali, pos terdepan dibangun di sebelah komunitas Palestina, sehingga membuat situasi lebih tegang bagi warga Palestina untuk tinggal di sana,” katanya. “Kita masih melihat banyak kekerasan yang dilakukan oleh pemukim, sebagian besar berasal dari pos terdepan ilegal.”
Mizrachi memperingatkan bahwa tren tersebut memperdalam ketidakstabilan. “Alih-alih menuju solusi politik yang berarti menarik diri dari Tepi Barat,” katanya, “kita malah semakin terjerumus ke dalam situasi yang lebih bermasalah.”
Sumber : MEMO
