Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengalokasikan NIS 2,7 miliar shekel (sekitar 843 juta dolar) dalam lima tahun ke depan untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Media lokal menggambarkan rencana ini sebagai bentuk “aneksasi de facto” karena cakupannya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Laporan harian Yedioth Ahronoth menyebut bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membangun permukiman baru, membuka akses jalan, memperkuat sistem keamanan, dan meresmikan pencatatan tanah. Salah satu langkah terbesar dalam rencana ini adalah pemindahan tiga pangkalan militer Israel ke wilayah Tepi Barat bagian utara, yang dinilai sebagai perubahan signifikan dalam strategi Israel.
Rencana ini juga mencakup pembentukan “kluster penyerapan”—setiap lokasi terdiri dari 20 rumah mobil—untuk memfasilitasi kedatangan para pemukim ilegal dan membentuk permukiman baru. Pemerintah juga akan mengalirkan NIS 300 juta ke semua permukiman baru, termasuk hibah pendirian dan dana operasional.
Selain itu, permukiman yang sudah ada akan menerima NIS 434 juta untuk peningkatan infrastruktur, dan NIS 300 juta lainnya dialokasikan untuk dewan regional pemukim. Langkah-langkah ini secara keseluruhan bertujuan memperkuat kontrol Israel di Tepi Barat.
Salah satu komponen paling penting adalah pembentukan unit pendaftaran tanah dengan anggaran NIS 225 juta. Selama ini, transaksi tanah di Tepi Barat dicatat oleh Administrasi Sipil Israel, bukan dalam pencatatan tanah resmi negara. Dengan rencana baru ini, seluruh catatan tanah akan dipetakan dan dipindahkan ke pencatatan khusus Tepi Barat. Unit baru ini akan mempekerjakan 41 staf dan menargetkan legalisasi sekitar 60.000 dunam lahan pada 2030.
Dana tambahan lainnya meliputi NIS 140 juta untuk membuka akses baru, terutama bagi kebutuhan militer, serta NIS 150 juta dalam tiga tahun untuk meningkatkan armada bus sekolah lapis baja di seluruh Tepi Barat. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga diperkirakan menambahkan anggaran untuk keamanan permukiman, termasuk pembangunan tembok, sistem kamera, dan peralatan pertahanan lainnya.
Menurut Yedioth Ahronoth, strategi ini “mengubah pendekatan Israel di Tepi Barat dan menciptakan realitas yang akan sulit dibatalkan oleh pemerintahan mana pun pada masa depan.”
Smotrich menyatakan di platform X bahwa “Yudea dan Samaria (Tepi Barat-red.) adalah sabuk keamanan Israel,” serta menyebut dirinya bangga memimpin “revolusi” yang membatalkan gagasan pembagian wilayah dan pendirian negara Palestina. Sang menteri ekstremis ini telah berulang kali bersumpah menolak berdirinya negara Palestina dan sebelumnya menyerukan aneksasi sekitar 82% wilayah Tepi Barat.
Organisasi anti-permukiman Peace Now memperkirakan terdapat 500.000 pemukim ilegal di Tepi Barat dan 250.000 lainnya di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur). Dalam keputusan bersejarah pada Juli tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi seluruh permukiman di Tepi Barat dan Al-Quds bagian timur.
Sumber: MEMO, AA
