Pusat Hak Asasi Manusia Gaza (GCHR) menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan The New Humanitarian yang mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mendukung upaya Israel yang bertujuan untuk menundukkan dan melaparkan warga Palestina di Jalur Gaza.
Dalam pernyataannya pada Selasa (7/10), GCHR mendesak PBB untuk segera membuka penyelidikan independen dan transparan terhadap temuan tersebut. Salah satu pejabat yang disebut dalam laporan itu adalah Suzanna Tkalec, Wakil Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, yang diduga oleh rekan-rekannya dan para pekerja kemanusiaan di Gaza telah memfasilitasi politisasi bantuan oleh Israel, melemahkan koordinasi kemanusiaan, serta menyingkirkan UNRWA dari perannya sebagai lembaga utama penyalur bantuan.
GCHR menegaskan bahwa kesaksian mengenai persetujuan Tkalec terhadap campur tangan Israel dalam distribusi bantuan, keengganannya menentang pembatasan akses kemanusiaan, serta kecenderungannya mengulang narasi Israel tanpa verifikasi harus segera diinvestigasi. Lembaga itu juga menyoroti bahaya politisasi bantuan yang berpotensi menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan dalam strategi Israel untuk menundukkan rakyat Palestina dan merampas kebutuhan dasar mereka.
Lebih jauh, GCHR menilai bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza yang kian memburuk merupakan hasil dari taktik sistematis Israel yang setara dengan genosida, sebagaimana telah diakui oleh berbagai lembaga HAM internasional. Lembaga tersebut menuntut agar PBB mengembalikan standar netralitas dan integritas dalam misi kemanusiaannya serta memulihkan peran UNRWA untuk menjalankan mandatnya membantu rakyat Palestina.
Sementara itu, di tengah krisis yang terus berlanjut, sumber senior di Gerakan Hamas mengungkapkan bahwa dalam perundingan di Sharm El-Sheikh, pihaknya menegaskan agar pembebasan tawanan Israel dilakukan bersamaan dengan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Menurut sumber tersebut kepada Al Jazeera, pembahasan pada hari kedua perundingan berfokus pada peta penarikan pasukan dan jadwal pembebasan tawanan. Delegasi Hamas menuntut agar setiap tahap pembebasan tawanan dikaitkan dengan tahap penarikan militer Israel secara bertahap, dengan syarat akhir bahwa pembebasan tawanan terakhir hanya akan dilakukan bersamaan dengan penarikan total pasukan pendudukan. Hamas juga menekankan pentingnya jaminan internasional untuk memastikan berakhirnya perang secara permanen dan penarikan penuh Israel dari Gaza.
Baik desakan GCHR terhadap PBB maupun tuntutan Hamas dalam negosiasi ini mencerminkan semakin mendesaknya kebutuhan akan akuntabilitas internasional dan penyelesaian menyeluruh atas genosida yang telah membunuh puluhan ribu warga Palestina serta melumpuhkan sistem kesehatan dan kemanusiaan di Gaza.
Sumber: palinfo
