![Foto yang diambil pada 25 Juni 2020 ini menunjukkan pemandangan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di permukiman Israel Givat Zeev, dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki. – Israel bermaksud mencaplok permukiman Tepi Barat dan Lembah Yordan, sebagaimana diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump, dengan langkah-langkah awal dijadwalkan akan dimulai pada 1 Juli. [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]](https://adararelief.com/wp-content/uploads/2025/09/GettyImages-1222903438-1.webp)
Keputusan Inggris, Portugal, Australia, dan Kanada untuk mengakui negara Palestina memicu reaksi keras dari pejabat Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa “tidak akan ada negara Palestina” dan menyebut langkah negara-negara Barat itu sebagai “hadiah bagi Hamas”. Ia juga mendorong percepatan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat, meski menuai kritik internasional.
Sejumlah menteri Israel bahkan terang-terangan menyerukan aneksasi penuh atas wilayah pendudukan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak pembongkaran total Otoritas Palestina serta aneksasi segera Tepi Barat. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan bahwa “hari-hari ketika Inggris dan negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir”, seraya menuntut penerapan kedaulatan Israel atas “Yudea dan Samaria”, istilah yang digunakan Israel untuk Tepi Barat. Menteri Kebudayaan Miki Zohar menyebut pengakuan itu “tidak berarti” dan menuduh Barat bersikap antisemit.
Selain itu, Menteri Ekonomi Nir Barakat menyerukan pembubaran Otoritas Palestina dan menggantinya dengan kepemimpinan lokal di bawah pemerintahan yang bersedia bergabung dengan Abraham Accords. Sementara itu, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer mengusulkan aneksasi Lembah Yordan, yang memicu penolakan keras dari Palestina maupun Yordania.
Menurut laporan, Israel juga mempertimbangkan sanksi terhadap negara-negara yang mengakui Palestina, termasuk pencabutan izin masuk diplomat ke Ramallah serta penutupan konsulat mereka di Al-Quds (Yerusalem). Namun, Tel Aviv disebut masih menunggu restu Washington sebelum mengambil langkah resmi, mengingat dampak serius yang mungkin ditimbulkan di panggung internasional.
Perkembangan ini terjadi di tengah genosida Israel di Gaza yang telah membunuh lebih dari 65.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Blokade bantuan kemanusiaan telah memperparah kelaparan, merenggut nyawa lebih dari 400 orang akibat kelaparan, termasuk ratusan anak-anak.
Sumber: MEMO
