Israel kembali mengundang kecaman internasional setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengungkapkan rencana membangun sebuah “kota kemanusiaan” di wilayah Rafah yang hancur akibat agresi. Rencana ini dinilai oleh banyak pakar hukum dan aktivis sebagai cetak biru pemindahan paksa massal warga Palestina dari Jalur Gaza, bahkan digambarkan sebagai bentuk kamp konsentrasi modern.
Dalam pernyataannya kepada media Israel dan laporan Haaretz, Katz menyebut bahwa sekitar 600.000 warga Palestina, baik yang tinggal maupun yang mengungsi di wilayah al-Mawasi, Gaza selatan akan dipindahkan secara paksa ke lokasi yang disebutnya sebagai “kota kemanusiaan.” Namun, warga yang memasuki wilayah tersebut harus melalui proses “penyaringan keamanan” untuk memastikan mereka bukan bagian dari kelompok Hamas. Setelah masuk, mereka tidak akan diizinkan keluar dari area tersebut, yang akan dijaga secara ketat oleh militer Israel dari kejauhan.
Katz menyebut bahwa pembangunan fasilitas ini dapat dimulai bersamaan dengan gencatan senjata 60 hari yang sedang dibahas oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Presiden AS, Donald Trump. Tujuan akhirnya, menurut Katz, adalah menampung seluruh dua juta warga Palestina Gaza dalam satu area tertutup tersebut.
Rencana ini mengingatkan pada skenario kamp interniran atau bahkan kamp konsentrasi. Mark Seddon, mantan koresponden PBB dan akademisi, bersama aktivis HAM Palestina Ihab Hassan, menyamakan rencana ini dengan pembangunan kamp konsentrasi bagi warga Palestina. Sementara itu, sejarawan Holocaust dari Universitas Ibrani Yerusalem, Prof. Amos Goldberg, menegaskan bahwa apa yang sedang dirancang bukanlah kota, melainkan kamp transit untuk pembersihan etnis. “Kota adalah tempat yang memiliki rumah sakit, sekolah, universitas, kebebasan bergerak, dan pekerjaan. Ini bukan itu,” ujarnya. “Ini tidak akan menjadi tempat yang layak huni, sebagaimana area ‘aman’ yang sekarang pun tidak layak huni.”
Pengacara HAM terkemuka Israel, Michael Sfard, mengecam rencana Katz sebagai “rencana operasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.” Ia menunjukkan kontradiksi antara pernyataan Katz dan surat dari Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, yang sebelumnya menyatakan bahwa pengungsian massal bukan bagian dari operasi militer. “Saat Anda mengusir seseorang dari tanah airnya di tengah perang, itu adalah kejahatan perang. Dan bila dilakukan secara masif seperti ini, itu menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Sfard.
Rencana ini juga menuai kritik internasional. Di Inggris, anggota parlemen Ellie Chowns menyatakan kengeriannya dengan rencana ini dan mendesak pemerintah Inggris untuk menggunakan segala instrumen diplomatik, hukum, dan ekonomi untuk menghentikan kekejaman tersebut serta menegakkan hukum internasional dan hak-hak warga Palestina.
Beberapa pejabat Israel menyebut rencana ini sebagai bagian dari proyek bersama dengan Amerika Serikat. Netanyahu menyatakan bahwa dirinya tengah bekerja sama dengan Trump dan beberapa negara lain untuk menampung warga Palestina yang “ingin keluar” dari Gaza. Trump sebelumnya bahkan menyebut hal ini sebagai bentuk “pilihan bebas”, mengatakan bahwa siapa pun boleh tinggal jika mau, atau pergi jika ingin.
Namun, banyak pakar hukum dan pengamat menyatakan bahwa dalam situasi penuh tekanan, pengepungan, dan pengeboman seperti yang dialami Gaza, tak ada yang bisa disebut sebagai “migrasi sukarela”. Dalam konteks ini, pemindahan paksa yang diselimuti oleh istilah “humanitarian” justru menjadi bentuk baru kolonialisme dan pembersihan etnis.
Rencana kamp ini juga terkait dengan proyek bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung AS, meski GHF membantah telah mengusulkan dokumen rencana pemindahan. Lebih dari 600 warga Palestina dilaporkan telah ditembak mati di lokasi distribusi bantuan GHF sejak 27 Mei, membuat titik-titik distribusi ini dijuluki sebagai “jebakan maut.”
Sumber:
https://www.theguardian.com/world/2025/jul/07/israeli-minister-reveals-plan-to-force-population-of-gaza-into-camp-on-ruins-of-rafah\
https://www.newarab.com/news/katz-proposes-rafah-concentration-camp-gazas-palestinians
