Saat perang Israel di Gaza semakin brutal dan menyebar ke kawasan Timur Tengah, para analis media dan pegiat HAM mengecam kurangnya akuntabilitas internasional serta peran media Barat dalam membentuk persepsi publik terhadap agresi tersebut.
Dalam diskusi yang digelar oleh International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) di London, para ahli menuding media arus utama Barat berkontribusi pada penyangkalan dan distorsi kekejaman di Gaza. Laporan Centre for Media Monitoring (CFMM) menunjukkan bahwa BBC, misalnya, telah lebih dari 100 kali menghapus referensi pada genosida dalam pemberitaannya.
Faisal Hanif dari CFMM menyoroti ketimpangan bahasa: istilah “pembantaian” digunakan 18 kali lebih sering untuk merujuk pada serangan Hamas dibandingkan dengan serangan Israel terhadap warga Palestina. Hal ini menunjukkan bias retoris yang mengakar.
Profesor Omar al-Ghazzi dari LSE menyebut fenomena ini sebagai “perang terhadap sejarah.” Ia memperingatkan bahwa narasi media hari ini akan membentuk pemahaman generasi mendatang tentang tragedi Gaza.
Jurnalis Inggris-Israel Rachel Shabi mengkritik media internasional karena menerima narasi Israel mentah-mentah, termasuk tuduhan bahwa jurnalis Palestina merupakan bagian dari Hamas, serta membenarkan larangan masuknya jurnalis asing ke Gaza atas alasan “keamanan”.
“Bahkan ketika suara Palestina diangkat, penderitaan mereka diperlakukan dengan kecurigaan, seakan mereka harus membuktikan kebenaran kesaksiannya sendiri,” kata Shabi.
Sejarawan Avi Shlaim menyebut apa yang dilakukan Israel sebagai propaganda agresif yang menuduh setiap kritik sebagai antisemitisme. Sementara itu, profesor Martin Shaw menyebut fenomena ini sebagai bentuk “penyangkalan genosida implikatif”—mengakui kekejaman tapi tidak mengambil tindakan apa pun.
“Media mulai bergeser, tapi masih jauh tertinggal dari kenyataan,” ujar Shaw. “Bahkan jika media dan pemerintah mengakui genosida sedang terjadi, mereka tetap tidak bertindak.”
Wadah Khanfar, mantan direktur Al Jazeera, menyatakan bahwa Barat berupaya merancang ulang Timur Tengah sambil meminggirkan suara Arab. Ia mengecam PM Israel Benjamin Netanyahu sebagai sosok arogan yang menganggap bisa menentukan masa depan kawasan seorang diri. Khanfar memperingatkan bahwa agresi Israel dapat menyeret dunia ke dalam “zaman kegelapan baru.”
Mantan negosiator perdamaian Israel, Daniel Levy, mempertanyakan arah strategis negaranya. Ia menyinggung penurunan semangat wajib militer di kalangan warga Israel dan menyebut bahwa “semakin banyak warga Israel yang merasa kampanye militer ini membawa Israel menuju kehancuran.”
Tayab Ali dari ICJP menambahkan bahwa sistem hukum internasional, meski ideal di atas kertas, masih diterapkan secara tebang pilih. Ini memperkuat keyakinan Israel bahwa pelanggarannya tidak akan dihukum.
““Pilih-pilih seperti ini memperkuat keyakinan Israel bahwa hak-haknya akan tetap dilindungi—bahkan ketika melakukan pelanggaran terhadap rakyat Palestina,” kata Al,” dan memperlemah tatanan hukum internasional.”
