Tiga menteri Israel secara terbuka menyerukan pemukiman kembali Jalur Gaza. Dua menteri mendukung serangan militer baru terhadap Hamas dan satu menteri lainnya mengusulkan deportasi warga Palestina dari wilayah tersebut. Pernyataan mereka muncul di tengah upaya perpanjangan gencatan senjata rapuh yang untuk sementara menghentikan perang Israel di Gaza.
Meskipun kerangka gencatan senjata mengarah pada penarikan penuh Israel dari Gaza, beberapa faksi sayap kanan, termasuk pejabat pemerintah, melihat perang ini sebagai kesempatan bagi rezim pendudukan untuk merebut wilayah tersebut secara permanen dan membangun kembali permukiman ilegal di sana.
Proposal ini semakin mendapat perhatian setelah mantan Presiden AS Donald Trump menyarankan bahwa warga Palestina di Gaza harus dipindahkan agar AS dapat membangun kembali wilayah tersebut menjadi “Riviera di Timur Tengah.” Ide ini mendapat penolakan keras dari dunia Arab dan negara-negara lain yang menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi, yang merupakan anggota partai berkuasa, Partai Likud, secara terbuka menyerukan pengusiran paksa penduduk Gaza dalam sebuah video promosi untuk unjuk rasa sayap kanan. Menurut Times of Israel, unjuk rasa yang diselenggarakan oleh kelompok ultranasionalis ini menyerukan pendudukan Gaza, pengusiran warga Palestina, dan pembangunan kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut.
“Kita memiliki kesempatan bersejarah ketika Presiden AS mendukung penghapusan Hamas dan deportasi warga Gaza ke luar Jalur Gaza,” kata Karhi. “Kami telah mengatakan sejak setahun lalu, ‘Paksa dia hingga dia berkata aku menginginkannya (keluar dari Gaza-red.).’ Duduki, deportasi, bangun pemukiman, raih kemenangan total.”
Karhi juga mendesak publik untuk menghadiri unjuk rasa yang dijadwalkan besok malam di Yerusalem. Acara ini dipimpin oleh organisasi ultranasionalis Nachala, yang mendorong ekspansi permukiman ilegal dan pos-pos terdepan di Tepi Barat yang diduduki. Sejak awal agresi 7 Oktober 2023, kelompok ini juga mengusulkan pembangunan permukiman Yahudi di Gaza.
Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, juga mendukung unjuk rasa ini. Dalam sebuah pernyataan video, ia menegaskan bahwa Israel akan melanjutkan aksi militer terhadap Hamas dan mengambil alih Gaza. “Rakyat Israel datang untuk mendukung dan menuntut kemenangan. Kami tidak akan berhenti di tengah jalan; kami akan kembali, menyerang musuh, menghancurkan Hamas, menduduki Jalur Gaza, menghilangkan ancamannya terhadap Israel, dan melanjutkan perjuangan hingga kemenangan,” ujar Smotrich.
Sejak agresi dimulai, Nachala telah menyelenggarakan berbagai unjuk rasa yang mendukung pembangunan permukiman Yahudi di Gaza, termasuk satu aksi pada Januari lalu yang dihadiri oleh 11 menteri pemerintah Israel. Di antara mereka adalah Karhi dan Smotrich, yang berjanji untuk membangun kembali permukiman Israel di jantung Jalur Gaza.
Pada November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).
Selain itu, sebuah LSM AS, Democracy for the Arab World Now (DAWN), telah mengajukan permintaan resmi kepada ICC untuk menyelidiki mantan Presiden AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui dukungan tanpa batas dan tanpa syarat mereka terhadap genosida Israel.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
