Para pemimpin senior pemukim Israel telah mendesak kabinet keamanan untuk mengevakuasi penduduk kamp pengungsi Palestina dan wilayah lain yang mereka putuskan sebagai benteng kelompok bersenjata, lapor Times of Israel.
Tuntutan para pemukim tersebut mencakup pembongkaran besar-besaran dan operasi militer yang mereka gambarkan sebagai strategi untuk memerangi kelompok bersenjata Palestina “persis seperti yang telah kami lakukan di Jalur Gaza.”
Dalam surat yang ditujukan kepada kabinet keamanan Israel, Yisrael Ganz, kepala Dewan Yesha, bersama 14 wali kota Israel dari otoritas permukiman dan dewan regional, juga mengusulkan pembatasan pergerakan warga Palestina di jalan-jalan utama Tepi Barat karena masalah keamanan.
Seruan ini muncul setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan militer Israel untuk meningkatkan pertahanan di permukiman Tepi Barat dan jalan-jalan utama. Pada bulan Agustus, saat menjabat sebagai menteri luar negeri, Katz menganjurkan “relokasi sementara” warga Palestina di Tepi Barat selama operasi “anti-teror” skala besar di bagian utara wilayah yang diduduki.
Israel telah menghadapi tudingan penggusuran paksa terhadap warga Palestina di Gaza, dengan melakukan penghancuran besar-besaran atas infrastruktur sipil, serta penolakan yang terus berlanjut bagi sebagian besar warga yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Politisi sayap kanan Israel terkemuka, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, juga mendorong kebijakan yang bertujuan untuk “mendorong” warga Palestina untuk keluar dari Gaza.
Selain itu, dalam surat mereka, para pemimpin pemukim mengklaim bahwa meningkatnya kekerasan di Tepi Barat memerlukan tindakan tegas dan agresif, termasuk dengan memindahkan penduduknya.
“Setelah memindahkan penduduk, infrastruktur terorisme harus dibongkar persis seperti yang telah kami lakukan di Jalur Gaza, artinya: setiap bangunan yang ditunjuk harus dihancurkan, setiap kelompok pejuang harus disingkirkan. Bentuk pertempuran, dari penyerbuan hingga operasi darat, akan memberikan tekanan yang efektif dan menuntut harga yang signifikan dari organisasi pejuang.”
Surat itu tidak menyebutkan ke mana warga Palestina yang terusir akan direlokasi atau tindakan apa yang akan diambil setelah operasi militer yang diusulkan. “Ini saatnya untuk meninggalkan sikap defensif dan mengambil tindakan ofensif yang agresif, efektif, dan mematikan di Yudea dan Samaria (Tepi Barat-red.),” kata para pemukim fanatik.
Para pengkritik Israel mengemukakan bahwa memindahkan warga negara ke wilayah yang diduduki melalui agresi bersenjata merupakan kejahatan perang. Mereka juga mengingatkan negara apartheid itu bahwa perlawanan terhadap pendudukan militer adalah sah menurut hukum internasional, dan bukan “terorisme” sebagaimana yang diklaim Israel dan sekutunya di Barat. Israel dibangun di atas terorisme milisi Zionis menjelang dan sejak Nakba 1948 .
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
