Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), menyatakan bahwa saat ini adalah momen krusial bagi UNRWA dan jutaan pengungsi Palestina, seraya meminta Negara Anggota PBB untuk mencegah implementasi legalisasi pelarangan Israel terhadap UNRWA untuk beroperasi dan mendesak kelanjutan pendanaan untuk badan tersebut.
“Dengan menentang Piagam PBB, resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan, serta perintah Mahkamah Internasional yang mengikat, Israel secara sepihak berupaya mengubah parameter yang telah lama ditetapkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina,” kata Lazzarini di hadapan Komite Keempat Majelis Umum PBB.
Bulan lalu, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang bisa mengakhiri operasi UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki dalam waktu kurang dari tiga bulan, lanjutnya, seraya menegaskan bahwa pembubaran UNRWA akan menyebabkan runtuhnya respons kemanusiaan PBB yang sangat bergantung pada infrastruktur UNRWA.
“Pembubaran UNRWA tidak akan mengakhiri status pengungsi warga Palestina – status ini tetap ada secara independen dari UNRWA – namun, hal ini akan sangat merugikan kehidupan dan masa depan mereka,” tambah Lazzarini.
Sebagai badan PBB yang unik, UNRWA diberi mandat untuk langsung menyediakan layanan publik, termasuk pendidikan bagi lebih dari setengah juta anak dan layanan kesehatan primer, serta menyediakan layanan pembangunan manusia bagi pengungsi Palestina di tengah ketiadaan negara Palestina.
Selama agresi, UNRWA juga menyediakan bantuan kemanusiaan bagi semua yang membutuhkan. UNRWA kini menjadi korban agresi di Gaza. Setidaknya 243 staf UNRWA telah terbunuh, lainnya ditahan dan dilaporkan mengalami penyiksaan. Lebih dari dua per tiga fasilitas UNRWA telah rusak atau hancur, jelas pejabat PBB tersebut.
Selain serangan di wilayah Palestina yang diduduki, UNRWA juga menghadapi kampanye disinformasi global yang sengit, dengan lobi intens dari pemerintah Israel dan kelompok afiliasinya yang menargetkan parlemen dan pemerintah di negara-negara donor utama.
Lazzarini menekankan pentingnya agar mandat UNRWA berakhir secara bertahap dalam kerangka solusi politik, sementara di wilayah Palestina yang diduduki, layanan tersebut diserahkan kepada administrasi Palestina yang berdaya.
Ia meminta Negara Anggota PBB untuk tetap mendanai UNRWA dan tidak menahan atau mengalihkan dana dengan asumsi bahwa badan tersebut tidak lagi bisa beroperasi, serta mendesak pemanfaatan semua alat hukum dan politik yang ada untuk memastikan bahwa tatanan internasional yang berbasis aturan tetap ditegakkan.
Selain itu, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ilze Brands Kehris juga menggambarkan situasi kemanusiaan dan hak asasi di Gaza sebagai bencana dan menuding tentara Israel melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional secara sistematis.
Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, Kehris melaporkan bahwa 70% korban terbunuh di Gaza adalah anak-anak dan perempuan, dengan total korban terbunuh lebih dari 43.000 dan 100.000 terluka, sebagian besar adalah anak-anak usia 5-9 tahun. Ia juga mencatat hampir 1,9 juta orang telah mengungsi, termasuk mereka yang rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
