Israel dan Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan rencana bersama untuk menempatkan perusahaan keamanan swasta Amerika-Israel untuk mengelola Gaza dengan cara menempatkan warga Palestina dalam pemeriksaan biometrik, dengan ancaman tidak memberikan bantuan kemanusiaan.
Menurut laporan media, berdasarkan laporan awal oleh jurnalis Israel, Shlomi Eldar, pada pekan ini AS dan Israel berencana menjalankan program percontohan yang dimulai dari Desa Al-Atatra di barat laut Gaza.
Program ini akan melibatkan 1.000 tentara swasta bayaran yang akan membentuk pemeriksaan berlapis di dalam Jalur Gaza. Program tersebut memungkinkan mereka untuk mengendalikan pergerakan penduduk melalui penggunaan biometrik.
Rencana tersebut dilaporkan akan melibatkan pasukan pendudukan Israel untuk membersihkan pejuang perlawanan Palestina dan anggota Hamas dari wilayah-wilayah tertentu. Tentara bayaran akan membangun tembok pemisah di sekitar lingkungan tersebut, sehingga penduduk hanya bisa masuk dan keluar dengan menggunakan identifikasi biometrik.
Kepatuhan terhadap sistem yang dipaksakan ini akan sepenuhnya menentukan penyediaan bantuan kemanusiaan. Mereka yang menolak metode biometrik dilaporkan akan diputus dari daftar penerima bantuan penting tersebut.
Rencana ini juga dilaporkan akan mengalokasikan $90 juta untuk penduduk di daerah tersebut agar dapat membangun kembali rumah mereka, dengan seorang “syekh lokal” ditunjuk sebagai “kepala dewan” di zona tertentu.
Perusahaan keamanan swasta yang berada di garis depan rencana ini adalah Global Development Company (GDC), yang menggambarkan dirinya sebagai “Uber untuk zona perang.”
Dimiliki oleh pengusaha Israel-Amerika, Mordechai Kahana, operasi perusahaan ini melibatkan mantan perwira tinggi militer Israel serta mantan penggerak operasi militer dan intelijen Amerika.
Dalam siaran pers pada Senin (21/10), GDC menyatakan bahwa mereka telah “mengembangkan strategi untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan aman kepada warga sipil di Gaza.”
Pengawalan untuk konvoi bantuan kemanusiaan ini akan disediakan oleh perusahaan keamanan AS yang bertindak sebagai subkontraktor, yang menurut GDC memiliki “pengalaman luas dalam operasi di luar negeri dengan standar tertinggi integritas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepekaan budaya.”
Israel tampaknya juga siap untuk menyetujui rencana ini. Kabinet perangnya telah membahas proposal tersebut pada Minggu, sehingga dilaporkan siap untuk mengesahkan program percontohan ini dalam dua bulan ke depan.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
