Hubungan antara Israel dan pemerintahan Biden telah mencapai titik terendah sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza, setelah AS abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pada Senin (25/3) yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam AS setelah negara tersebut memutuskan untuk tidak menggunakan hak vetonya, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan “kemunduran yang jelas dari posisi konsisten AS” dan bahwa hal tersebut “memberikan harapan kepada Hamas”, di tengah lemahnya perundingan di Doha, Qatar, untuk mencapai kesepakatan penyanderaan.
AS sebelumnya telah memberi isyarat bahwa mereka akan mendukung apa yang disebutnya resolusi tidak mengikat yang menyerukan “gencatan senjata segera” selama bulan suci Ramadan. Meskipun teks tersebut juga menyerukan Hamas dan kelompok Palestina untuk membebaskan sandera yang mereka tangkap, teks tersebut tidak secara langsung menghubungkan nasib mereka dengan gencatan senjata.
Dalam ancaman publik yang luar biasa terhadap pemerintahan Biden tepat sebelum pemungutan suara, kantor Netanyahu mengancam akan membatalkan kunjungan delegasi senior Israel ke Washington, yang dijadwalkan untuk membahas invasi darat ke Rafah di Jalur Gaza selatan. Pekan lalu, AS mengatakan akan memberi Israel “alternatif” selain operasi darat di Rafah.
Kunjungan penasihat keamanan nasional Israel Tzachi Hanegbi dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dibatalkan segera setelah resolusi tersebut disahkan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan “kami agak bingung” dengan pembatalan tersebut, dan menuding Netanyahu memperkeruh keadaan padahal mereka tidak perlu melakukannya.
Para pejabat AS bersikeras setelah pemungutan suara bahwa abstainnya AS tidak menandai perubahan kebijakan. Namun, para analis memperkirakan hal ini bisa menjadi awal dari ketegangan yang lebih besar dengan Israel, karena Netanyahu berjanji untuk terus melakukan invasi ke Rafah meskipun ada peringatan dari AS.
“Inilah Bibi (panggilan Netanyahu),” Merissa Khurma, Direktur Program Timur Tengah di Wilson Center, mengatakan kepada Middle East Eye. “Dia tidak suka dipojokkan dan dia akan terus melawan.”
Pemerintahan Biden berselisih dengan Israel dalam berbagai poin kebijakan. Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 32.000 kematian warga Palestina, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak, menurut pejabat kesehatan Palestina.
Tingginya angka korban yang terbunuh telah memicu kemarahan dalam negeri terhadap Biden di kalangan progresif dan Arab-Amerika menjelang pemilihan presiden AS pada tahun 2024. Netanyahu juga kecewa dengan seruan AS untuk mendukung Otoritas Palestina dan meletakkan dasar bagi dimulainya kembali perundingan mengenai solusi dua negara.
Hingga hari Senin, pemerintahan Biden masih mempertahankan “dry power” – atau menunggu sebelum mengambil tindakan – dan memilih untuk menunjukkan rasa frustrasinya terhadap Israel terutama melalui perantara, gesekan verbal, dan kebocoran media.
Biden menggunakan acara kampanye untuk mengecam Israel dan menyebut kampanye pengebomannya sebagai tindakan “tanpa pandang bulu”. Sementara itu, Gedung Putih membocorkan cerita bahwa presiden AS menyebut Presiden Israel sebagai “bajingan”.
Awal bulan ini, anggota parlemen paling senior dari Partai Demokrat dan sekutu Biden – Senator Chuck Schumer – menyampaikan pidato yang menyerukan pemilihan umum untuk menggantikan Netanyahu.
Meskipun demikian, AS tidak bersedia memberikan pengaruh nyata terhadap Israel dalam upaya mengubah tindakannya di Gaza sesuai keinginannya. Misalnya, tindakan pemerintahan Biden yang terus mengirimkan senjata ke Israel, seringkali mengabaikan Kongres dalam melakukan hal tersebut.
Sejak perang pecah tanggal 7 Oktober, AS juga telah tiga kali melakukan veto terhadap seruan gencatan senjata di PBB. Secara terpisah, Washington juga memblokir amandemen yang menyerukan gencatan senjata yang diajukan Rusia, termasuk dalam resolusi Dewan Keamanan pada bulan Desember.
Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah AS untuk presiden Partai Republik dan Demokrat, mengatakan kepada MEE bahwa keputusan abstain pada hari Senin menandai “titik data empiris pertama” dari AS yang menggunakan pengaruhnya terhadap Israel.
Martin Indyk, mantan Duta Besar AS untuk Israel dan perunding perdamaian mantan Presiden Barak Obama, mengatakan bahwa keputusan AS adalah “memberi sinyal kepada Bibi bahwa rumahnya sedang terbakar dan dia tidak boleh menganggap remeh AS”.
Pemungutan suara pada hari Senin kemarin disambut dengan tepuk tangan di Dewan Keamanan PBB, sebuah momen langka dalam proses ini, yang telah membuat AS terisolasi di panggung dunia dan membela Israel di antara sekutu-sekutu Arab dan Eropanya. Sementara itu, meskipun Israel bergantung kepada AS untuk melakukan campur tangan di PBB, tidak jelas apakah permainan diplomatik pemerintahan Biden di PBB akan memengaruhi Israel dan mencapai tujuan kebijakan luar negeri AS.
Kesepakatan penyanderaan antara Hamas dan Israel yang berujung pada jeda enam minggu dalam pertempuran telah menjadi poros utama kebijakan AS, kata para pejabat dan mantan pejabat AS kepada MEE. Pemerintahan Biden berharap perjanjian tersebut dapat diubah menjadi gencatan senjata abadi yang mengakhiri pertempuran di Gaza dan memungkinkan dimulainya kembali negosiasi mengenai solusi dua negara, dengan penguatan Otoritas Palestina (PA) yang mengatur Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Namun demikian, meskipun AS berharap dapat mengisolasi Netanyahu secara politik, ia bukan satu-satunya pejabat senior Israel yang bersumpah untuk terus melanjutkan perang di Gaza dan melancarkan serangan terhadap Rafah. Mayoritas warga Israel juga mendukung serangan terhadap Rafah, yang menurut Israel merupakan basis tempat batalyon Hamas.
Berbicara di luar Gedung Putih pada Senin, hanya beberapa jam setelah pemungutan suara PBB, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan perang tidak akan berakhir sampai Israel berhasil membebaskan sekitar 130 sandera yang diyakini masih di Gaza. “Jika kita tidak mencapai kemenangan yang tegas dan mutlak di Gaza, perang yang lebih besar di utara akan semakin dekat,” katanya, mengacu pada pertempuran yang sedang berlangsung melawan Hizbullah di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel.
Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, menggunakan resolusi PBB pada hari Senin sebagai pengaruh untuk menyerukan negara-negara agar “menekan” Israel untuk berhenti menyerang Lebanon.
Gallant dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan. Dia diperkirakan akan membahas invasi Rafah dan juga mencari lebih banyak amunisi dan sistem persenjataan sehingga Israel dapat terus melancarkan perangnya.
Indikator penting mengenai apakah AS bersedia meningkatkan tekanannya terhadap Israel dapat muncul pada bulan-bulan berikutnya ketika Antony Blinken diperkirakan akan melakukan penilaian apakah penggunaan sistem senjata AS oleh Israel sesuai dengan hukum internasional dan kemanusiaan.
Netanyahu sudah tidak asing lagi dengan perselisihan dengan para pemimpin AS dan bisa memberikan tekanan pada Biden dengan memanfaatkan dukungannya dari anggota parlemen Partai Republik. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan pekan lalu bahwa ia bermaksud mengundang pemimpin Israel untuk berpidato di sidang gabungan Kongres.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
