Ketika dunia fokus pada serangan Israel di Gaza, pemerintah Israel mengambil kesempatan untuk memperluas permukiman ilegalnya di Tepi Barat yang dijajah. Israel telah menyetujui pembangunan 3.500 unit rumah di tiga permukiman ilegal berbeda di Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak 7 Oktober.
Perkembangan ini terjadi menyusul pengumuman dari pemukim sayap kanan dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang mengatakan Israel akan memperluas permukimannya sebagai pembalasan atas penembakan yang dilakukan di pemukiman tersebut pada bulan Februari.
Sementara itu, Gubernur Nablus Ghassan Daghlas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan yang dilakukan oleh pemukim telah meningkat sejak 7 Oktober dalam berbagai bentuk, seperti membunuh atau melukai warga, perluasan pemukiman, perampasan tanah, serta penjarahan dan perusakan properti warga Palestina.
“Ini semua terjadi di bawah pengawasan tentara Israel,” kata Daghlas.
“Nablus juga menjadi sasaran pengepungan besar-besaran. Hal ini terjadi karena tekanan pemukim yang ingin menghancurkan kota Nablus karena merupakan ibu kota ekonomi Palestina di Tepi Barat,” lanjutnya.
“Komunitas internasional harus mematuhi hukum dan mengekspos Israel sebagai penjahat. Jika tidak ada tekanan internasional yang nyata terhadap negara pendudukan, maka situasi ini akan meledak,” tambahnya.
Omar Ashour, seorang profesor di Institut Studi Pascasarjana Doha, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengumuman Israel untuk membangun 3.500 unit permukiman di Tepi Barat yang dijajah hanya bertujuan untuk meningkatkan kekerasan terhadap warga Palestina.
“Ini pada dasarnya membawa kita ke babak eskalasi serupa. Artinya, penyelesaian damai atas konflik ini semakin jauh,” kata As our.
Ashour menambahkan bahwa peningkatan aktivitas permukiman akan menghadapi semakin banyak perlawanan Palestina.
“Beberapa di antaranya akan berupa kekerasan, dan kita akan melihat siklus lainnya,” katanya. “Saat ini kami sedang melihat sebuah siklus yang akan semakin meningkat dalam hal intensitas, skala, dan cakupannya.”
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Qatar, dan beberapa negara lain, mengecam rencana Israel untuk memperluas permukiman.
Dalam siaran pers yang dibagikan di X, Kementerian Qatar mengatakan upaya Israel untuk “melakukan Yahudisasi sebagian besar Tepi Barat” merupakan “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional” dan melemahkan potensi solusi dua negara. Mereka menyerukan masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan praktik perluasan permukiman tersebut.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
