Pemerintah Israel mengklaim memiliki “hak eksklusif” untuk memaksakan kedaulatannya atas Tepi Barat, ungkap sebuah laporan pada Jumat (7/7). Pernyataan tersebut dibuat dalam tanggapan tertulis oleh Sekretaris Pemerintah, Yossi Fox, kepada Adalah, Pusat Hukum untuk Hak-Hak Minoritas Arab di Israel, pada 19 Juni dan isinya dipublikasikan untuk media Israel pada Jumat. Dalam surat itu, Fox mengatakan, “Orang-orang Yahudi memiliki hak eksklusif untuk menentukan sendiri tanah ini (Tepi Barat).”
Adalah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa surat itu merupakan tanggapan atas permintaan LSM agar pihak berwenang menghentikan keputusan mereka yang mengizinkan pembangunan ratusan unit permukiman ilegal di Tepi Barat. Ia menambahkan bahwa tanggapan pemerintah Israel “dengan tegas menolak” hak untuk menentukan nasib sendiri bagi warga Palestina di tanah mereka.
Kepala unit hukum Adalah, Suhad Bishara, mengatakan tanggapan pemerintah Israel bertentangan dengan hukum internasional terkait Wilayah Pendudukan. Diperkirakan sekitar 700.000 pemukim ilegal tinggal di 164 permukiman dan 116 pos terdepan di Tepi Barat. Di bawah hukum internasional, semua permukiman Yahudi di Wilayah Pendudukan dianggap ilegal.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
