Pada Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang jatuh setiap 3 Desember, pemerintah (seluruh dunia) harus berkomitmen untuk menempatkan dukungan kesehatan mental berbasis hak sebagai inti dari kebijakan mereka, terutama yang terkait dengan respons krisis. Krisis iklim, Covid-19, konflik bersenjata, dan tantangan lainnya terus memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap kesehatan mental lansia dan penyandang disabilitas. Lebih dari dua tahun setelah dimulainya pandemi, pemerintah di seluruh dunia masih gagal melindungi hak-hak orang lanjut usia, sehingga membebani kesehatan mental mereka. Bahkan hingga hari ini, praktik merantai atau memasung tetap ada di lebih dari 60 negara, hanya karena seseorang memiliki perbedaan kondisi kesehatan mental.
Bencana terkait iklim semakin memengaruhi semua orang, tetapi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia adalah yang paling terkena dampaknya. Perasaan dikucilkan, kemiskinan, kurangnya peringatan dan bantuan yang dapat diakses, serta kecemasan tentang bagaimana bertahan hidup dalam cuaca ekstrem pada masa depan, semuanya berkontribusi meningkatkan kesulitan di antara para penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
Lebih dari 100 juta orang harus mengungsi secara paksa di seluruh dunia karena konflik bersenjata. Selain kerugian psikologis karena terpaksa meninggalkan rumah mereka, para pengungsi sering merasakan tekanan tambahan. Kadang-kadang hal itu datang dari penyesuaian diri dengan tempat asing atau bertemu dengan xenophobia, terutama jika mereka mengalami atau berisiko detensi imigrasi atau deportasi. Menurut penelitian Human Rights Watch di beberapa negara yang terkena dampak konflik, penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan mental.
Untungnya, masih ada ruang untuk berharap karena pemahaman yang berkembang bahwa dukungan kesehatan mental harus berbasis hak asasi manusia. Di tingkat global, ada praktik baik yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Jika pemerintah ingin melindungi lansia dan penyandang disabilitas dari pelanggaran dan krisis yang sedang berlangsung dan pada masa mendatang, dukungan kesehatan mental berbasis hak asasi manusia harus menjadi agenda utama. Pemerintah seharusnya tidak sekadar menghormati hak orang dengan kondisi kesehatan mental dengan melarang praktik berbahaya seperti pemasungan, tetapi juga melindungi mereka dari dampak negatif bencana terkait iklim, perang, dan krisis global lainnya. Pemerintah harus secara aktif mengundang dan memungkinkan partisipasi orang-orang yang berpengalaman dalam menentukan dukungan yang paling memadai dan efektif.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
