Dewan kota permukiman ilegal Israel Maale Adumim telah mengajukan petisi ke Pengadilan Distrik Al-Quds untuk menerapkan skema pembangunan di area E1 yang menghubungkan Al-Quds Timur dan Tepi Barat, surat kabar Israel Hayom melaporkan. Surat kabar itu mengatakan petisi itu datang dalam konteks memberikan tekanan pada partai-partai politik Israel yang saat ini melakukan konsultasi untuk membentuk pemerintahan sayap kanan baru dengan agenda yang jelas untuk mempromosikan pembangunan permukiman di Tepi Barat.
Ia menambahkan bahwa skema untuk konstruksi telah disetujui pada 1998 dan dua rencana rinci telah disiapkan, tetapi tidak dipublikasikan sampai Februari 2020. Lingkungan permukiman tersebut direncanakan akan mencakup 3.500 unit rumah baru yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 12 kilometer persegi. Menurut surat kabar tersebut, pembangunan telah tertunda selama beberapa tahun sejak daerah tersebut dianggap sebagai zona penyangga antara utara dan selatan Tepi Barat. Penduduk Palestina melihat pembangunan di daerah tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menggagalkan pembentukan negara Palestina yang layak.
Pada September, situs web berbahasa Ibrani Walla melaporkan bahwa pemerintah Israel telah menunda pembahasan rencana pembangunan permukiman yang “sangat sensitif” di area E1 atas permintaan pemerintah AS. Sumber tersebut menjelaskan bahwa Amerika dan Eropa khawatir bahwa konstruksi di daerah E1 merupakan isu “sangat sensitif”, karena akan menghubungkan permukiman Ma’ale Adumim dengan Al-Quds, menciptakan daerah yang dihuni Israel dengan memotong Tepi Barat, dan mencegah pembentukan negara Palestina dengan kedekatan geografis.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
