Pada 28 Juli 2022, Otoritas Israel mencabut izin operasional enam sekolah yang terletak di Kota Al-Quds (Yerusalem), dengan dalih buku pelajaran mereka mengandung “hasutan terhadap negara Israel dan tentara Israel”. Menteri Pendidikan Israel, Yfat Shasha Biton, memutuskan untuk memberikan “lisensi sementara” kepada enam sekolah tersebut selama satu tahun, hingga enam sekolah tersebut memodifikasi kurikulumnya sesuai dengan keinginan Israel.
Sekolah-sekolah yang terkena dampak strategi rasis ini yaitu Ibrahimieh College di lingkungan Al-Sawwana di Al-Quds (Yerusalem) dan lima cabang tingkat dasar Sekolah Al-Iman. Sebanyak 288 siswa Ibrahimieh College dan 1.755 siswa di Al-Iman terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat keputusan sepihak ini. Kalau pun dapat melanjutkan pendidikan, mereka terpaksa belajar menggunakan kurikulum Israel, yang sering kali mendiskriminasi mereka sebagai orang Palestina.
Kementerian Urusan Al-Quds (Yerusalem) memperingatkan bahwa tindakan ini merupakan upaya Otoritas Israel untuk memaksakan kurikulum Israel di sekolah-sekolah Al-Quds (Yerusalem). Dia menjelaskan bahwa pemerintah Israel telah gagal membujuk sekolah, siswa, dan para orang tua untuk menerima kurikulum Israel. Oleh karena itu, mereka sekarang memaksakan sekolah-sekolah untuk mengadopsi kurikulum yang menggunakan narasi Israel dan menghapus identitas Palestina.
Direktur Unit Urusan Al-Quds di Kementerian Pendidikan Palestina, Dima al-Samman, juga menyatakan keprihatinannya mengenai tindakan sewenang-wenang Israel ini. Ia mengatakan bahwa hal itu adalah bagian dari upaya Israel untuk memaksa siswa Palestina di Al-Quds untuk menyerah dan akhirnya pindah ke sekolah-sekolah yang mengajarkan kurikulum Israel.
Layaknya serigala berbulu domba, Israel membungkus rencana pembersihan etnis dan penghapusan identitas Palestina dalam hal yang mereka sebut “kurikulum pendidikan”. Mulai dari tingkatan sekolah, materi-materi yang diajarkan, hingga dana sekolah, semuanya telah menggambarkan rasisme dan perbedaan yang nyata antara penduduk Palestina dan Yahudi Israel.
Tingkatan Sekolah
Enam sekolah di Al-Quds yang terancam ditutup oleh Israel seluruhnya adalah sekolah swasta. Selain sekolah swasta, Israel membagi sekolah-sekolah menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan tersebut dibedakan dari pengelolanya dan kurikulum yang digunakan. Ada empat kategori sekolah di Palestina, di antaranya: pertama, Sekolah swasta. Sekolah swasta secara administratif berafiliasi dengan gereja, badan amal, dan individu, serta mengajarkan bahasa dan kurikulum Palestina asli. Seperti enam sekolah yang terletak di Al-Quds, sekolah-sekolah jenis ini sering sekali terancam Yahudinisasi Israel untuk menghapuskan identitas Palestina.
Kedua, Sekolah wakaf. Sekolah wakaf secara administratif berafiliasi dengan Otoritas Palestina dan beroperasi di bawah payung Wakaf Yordania. Sekolah-sekolah ini juga mengajarkan kurikulum asli Palestina.
Ketiga, Sekolah UNRWA. Sekolah UNRWA berafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi. Sekolah-sekolah ini juga mengajarkan kurikulum asli Palestina. Pada Juli 2022, tercatat ada enam sekolah UNRWA di Al-Quds yang berafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi. Ada sekitar 1.800 siswa yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.
Keempat, Sekolah kota. Sekolah kota dijalankan oleh pemerintah Israel. Kurikulum mereka adalah versi amandemen dari kurikulum Palestina atau kurikulum Israel. Ada juga sebutan lain untuk sekolah yang dijalankan oleh individu atas nama Kementerian Pendidikan Israel, sekolah jenis ini dikenal dengan Sekolah kontraktor.
Data pada Juli 2022 menunjukkan bahwa sekitar 45.500 siswa Palestina di Al-Quds bersekolah di 146 sekolah yang berafiliasi dengan payung pendidikan Palestina (sekolah wakaf, sekolah swasta, dan sekolah UNRWA). Sementara itu, sisanya menempuh pendidikan di sekolah yang berafiliasi dengan administrasi Kementerian Pendidikan Israel.
Kurikulum Sekolah
Sejak penjajahan Israel pada 1967 di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Al-Quds Timur, pendidikan diambil alih oleh otoritas Israel di bawah administrasi militernya. Di wilayah Tepi Barat dan Gaza, kurikulum yang boleh digunakan hanya kurikulum Yordania dan Mesir, sementara kurikulum Palestina sama sekali dilarang untuk digunakan.
Israel juga memodifikasi kurikulum Palestina dengan mengadaptasi dari kurikulum Israel (Ibrani). Mata pelajaran umum dikembangkan dengan sedikit dan/atau tanpa ada pembahasan mengenai Palestina sama sekali. Buku-buku juga diterjemahkan bertahun-tahun setelah materi Israel dalam bahasa Ibrani diterbitkan. Ini mengakibatkan guru-guru di sekolah Palestina memiliki pilihan yang jauh lebih sedikit dalam buku teks dan bahan ajar daripada guru-guru Yahudi di sekolah Israel. Di kelas bahasa Ibrani, siswa Palestina juga wajib untuk mempelajari teks-teks agama Yahudi termasuk Tanach (Alkitab Yahudi) dan Talmud. Materi ini bahkan termasuk mata pelajaran wajib dalam ujian matrikulasi (bagrut) untuk kelulusan akhir sekolah menengah.
Dari 1967 hingga 1993, seluruh buku pelajaran yang berkaitan dengan kurikulum Palestina, Yordania, dan Mesir, secara gradual mulai dilarang dari sekolah-sekolah. Banyak kata-kata dan bagian-bagian yang berkaitan dengan Palestina dihapus. Israel memberikan tekanan sebagai strategi untuk melemahkan rakyat Palestina, tidak jarang dengan melakukan penutupan terhadap sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Palestina dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.
Akibat hal ini, anak-anak di Palestina tidak dapat mendapatkan pendidikan yang optimal di sekolah. Kondisi yang tidak stabil juga membuat anak-anak datang ke sekolah tetapi tidak bisa belajar apa pun akibat kondisi psikologis mereka yang terganggu. Tidak sedikit siswa yang kemudian memutuskan untuk untuk meninggalkan sekolah untuk mencari pekerjaan di “Israel”. Memiliki sumber pendapatan lebih awal juga mendorong mereka untuk menikah di usia dini dan tidak lagi mementingkan pendidikan.
Mengenai pemaksaan kurikulum ini, Direktur Unit Urusan Al-Quds di Kementerian Pendidikan Palestina, Dima al-Samman, mengatakan “Bahaya kurikulum Israel atau ‘Palestina yang terdistorsi‘ terletak pada pemalsuan sejarahnya. Ini mencoba untuk menghilangkan kesadaran nasional anak-anak Al-Quds (Yerusalem) dan menciptakan rasa rendah diri di dalam diri mereka.”
Kementerian pendidikan mengklaim bahwa Israel menyita buku-buku dari sekolah-sekolah yang berisi konten memuliakan para tawanan Palestina dan para pejuang yang melawan Israel, seruan tanggung jawab Israel atas krisis air di Palestina, pembunuhan, deportasi, dan pembantaian militer yang Israel lakukan. Tindakan ini tidak lain merupakan upaya Israel untuk terus melakukan pembersihan etnis dan membuat anak-anak Palestina tidak bisa mengenal identitas mereka sendiri.
Dana Sekolah
Pada Juni 2022, Israel menawarkan sekolah-sekolah swasta Palestina uang sebesar satu juta shekel sebagai imbalan untuk menambahkan kelas yang mengajarkan kurikulum Israel. Sekolah-sekolah swasta sering kali menjadi sasaran Yahudinisasi Israel karena sekolah tersebut masih mengajarkan bahasa dan kurikulum Palestina. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya perhatian dan dukungan bagi sekolah-sekolah ini, terutama dari segi finansial.
Tercatat ada 250 sekolah di Al-Quds (Yerusalem), yang 52% di antaranya merupakan milik Israel dan departemen pendidikannya, sisanya merupakan milik Kementerian Pendidikan Palestina, UNRWA, dan sekolah swasta. Jumlah sekolah-sekolah Palestina yang sedikit, terancam akan hilang seiring dengan sulitnya keadaan dan desakan Israel untuk menerima dana mereka, dengan syarat harus menggunakan kurikulum Israel.
Ziad Shamali, kepala Persatuan Orang Tua Siswa Sekolah Al-Quds, mengatakan, “Sebagian besar dari 80 sekolah swasta Palestina di Al-Quds sekarang menerima dana dari Kementerian Pendidikan Israel, sama seperti sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan Kotamadya Israel. Shamali menjelaskan bahwa “Pendanaan ini datang bersama syarat pembukaan ruang kelas yang mengajarkan kurikulum Israel dan bukan kurikulum Palestina. Kurangnya dana akibat tidak adanya sponsor dari Kementerian Pendidikan dan pemerintah Palestina memaksa sekolah-sekolah itu untuk menerima dana Israel yang bersyarat.”
Shamali mengatakan bahwa Israel, melalui medianya yang kuat dan menyesatkan, mendorong orang tua untuk memasukkan anak-anak mereka untuk menggunakan kurikulum Israel. Mereka mempromosikan bahwa kurikulum pendidikan Israel akan menawarkan keuntungan masa depan dalam pekerjaan, pendaftaran di universitas Israel, dan penghargaan bagi anak-anak.
Sementara itu, peneliti Al-Quds, Rasem Obeidat menegaskan bahwa “Israel mengalokasikan 875 juta shekel dari 2 miliar dalam rancangan anggaran lima tahun (2018—2023) untuk mengontrol pendidikan di Al-Quds. Mereka mengendalikan 80% dari proses pendidikan di Al-Quds dan membuka sekolah secara berkelanjutan untuk mengajarkan kurikulum Israel.”
Obeidat menunjukkan bahwa “sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina akan memudar dan menghilang karena tidak adanya peran signifikan dari Otoritas, Organisasi Pembebasan, dan Kementerian Pendidikan. Sementara sekolah UNRWA perlahan menghilang, hanya ada lima sekolah tersisa di kota yang hanya mengajar sekitar 2.000 siswa.”
Kesimpulan
Pendidikan yang baik seharusnya merupakan hak dasar bagi setiap anak, tak terkecuali anak-anak Palestina. Dunia akademik menjunjung tinggi kebebasan dan kemanusiaan alih-alih pemaksaan kehendak dan rasisme. Apa yang Israel lakukan terhadap pendidikan di Palestina tak lain hanyalah bentuk rasa takut mereka akan terbentuknya generasi penerus bangsa Palestina yang terdidik. Oleh karena itu, Yahudinisasi pendidikan adalah upaya mereka untuk mencegah hal tersebut. Israel berusaha membuat anak-anak Palestina ‘membenci’ pendidikan, bahkan hingga meninggalkannya.
Oleh karena itu, Palestina membutuhkan uluran tangan dari kita semua untuk kembali memulihkan pendidikan di sana. Apabila kita hanya diam menyaksikan Yahudinisasi Israel yang semakin hari semakin menjadi, bukan mustahil apabila mereka akan ‘menghabisi’ identitas Palestina dari sekolah-sekolah, meninggalkan tanda tanya pada anak-anak Palestina mengenai asal muasal mereka. Orang-orang Palestina tidak akan pernah melupakan jati dirinya, maka sudah sepantasnya kita juga tidak melupakan mereka dan terus membersamai mereka hingga mendapatkan seluruh haknya.
Salsabila Safitri, S.Hum.
Penulis merupakan Relawan Departemen Penelitian dan Pengembangan Adara Relief International yang mengkaji tentang realita ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Palestina, khususnya tentang anak dan perempuan. Ia merupakan lulusan sarjana jurusan Sastra Arab, FIB UI.
Sumber:
Fadi Baidoun, Baha Elshatali, Loujine Khoury (2020). Education Cluster Strategy Palestine 2020-2021.
Felix Sanchez Broco, Jumana Trad (2011). Education in Palestine Territories. https://safa.ps/p/330078
https://www.#/20220729-palestine-condemns-israels-revocation-of-school-licences-in-jerusalem/
https://www.#/20190123-on-the-judaisation-of-education-in-jerusalem/
https://www.#/20211214-israel-origin-of-discriminatory-two-level-schooling-exposed/
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/8/how-israel-occupies-education-in-east-jerusalem
https://www.middleeasteye.net/news/israel-withdraws-permanent-licences-palestinian-schools-jerusalem
***
Tetaplah bersama Adara Relief International untuk anak dan perempuan Palestina.
Kunjungi situs resmi Adara Relief International untuk berita terbaru Palestina, artikel terkini, berita penyaluran, kegiatan Adara, dan pilihan program donasi.
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini seputar program bantuan untuk Palestina.
Donasi dengan mudah dan aman menggunakan QRIS. Scan QR Code di bawah ini dengan menggunakan aplikasi Gojek, OVO, Dana, Shopee, LinkAja atau QRIS.
Klik disini untuk cari tahu lebih lanjut tentang program donasi untuk anak-anak dan perempuan Palestina.
