Indonesia Kritik OKI Lambat Respon Konflik di Palestina

LSM dan Jaringan Masyarakat Sipil dari Eropa, Asia, Amerika Utara dan Afrika telah menandatangani surat terbuka kepada Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Surat tersebut mengkritik sikap diam OKI atas agresi baru-baru ini terhadap Palestina dan masalah Palestina pada umumnya.

Surat tersebut diorganisasi oleh Decolonial International Network dan The Universal Justice Network, kemudian ditandatangani bersama oleh puluhan organisasi dan negara lainnya, seperti Nigeria, Malaysia, Indonesia, Belanda, Iran, Inggris, Lebanon, dan Pakistan. Menitikberatkan perhatian terhadap tujuan didirikannya OKI pada tahun 1970-an, surat itu menyatakan:

“Pada 21 Agustus 1969, Zionis menyalakan api di masjid Al-Aqsa di Al-Quds (Yerusalem). Amin al-Husseini, mantan Mufti Al-Quds, menyerukan kepada semua kepala negara Muslim untuk mengadakan pertemuan puncak untuk membela Palestina.

Pada 25 September 1969, sebuah pertemuan puncak yang dihadiri kepala negara dari 24 negara berpenduduk mayoritas muslim, berlangsung di Rabat, Maroko. Sebuah resolusi disahkan, menyerukan kerja sama yang erat dan saling membantu antara negara-negara muslim. Enam bulan kemudian pada Maret 1970, Konferensi Menteri Luar Negeri Islam Pertama berlangsung di Jeddah, Arab Saudi. Dua tahun kemudian, yaitu pada 1972, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terbentuk, terinspirasi oleh perlawanan Palestina terhadap penjajahan Zionis.

Hari ini situs OKI mengutuk serangan terhadap Kedutaan Besar Azerbaijan di London dan serangan bom di Kabul Barat, Afghanistan. Tetapi OKI sama sekali diam tentang agresi Israel di Gaza yang berlangsung sejak Jumat, 5 Agustus 2022. Beberapa negara OKI sekarang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Israel, mengkhianati kredo dasar solidaritas mereka dengan orang-orang Palestina yang menderita ketidakadilan.

Kami menyerukan OKI untuk menghormati sejarah solidaritas mereka dengan perjuangan pembebasan Palestina dengan mengeluarkan kecaman tegas atas agresi Israel beberapa hari terakhir. Mereka juga harus memberikan sanksi kepada anggotanya yang telah melanjutkan jalur ‘normalisasi’ dengan rezim apartheid. Tidak ada normalisasi atas kejahatan perang, tindakan dan strategi genosida atau pembersihan etnis yang sedang berlangsung.”

Sumber:

https://www.#

***

Tetaplah bersama Adara Relief International untuk anak dan perempuan Palestina.

Kunjungi situs resmi Adara Relief International untuk berita terbaru Palestina, artikel terkini, berita penyaluran, kegiatan Adara, dan pilihan program donasi.

Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini seputar program bantuan untuk Palestina.