Upaya Legalisasi Ibadah Yahudi di Masjid Al-Aqsa dan Proyek Yahudisasi Zionis

Status quo Masjid Al-Aqsa sebagai tempat suci umat Islam, semakin terancam. Pada Rabu, 6 Oktober 2021, pengadilan negara pendudukan Israel membuat keputusan bahwa orang Yahudi dapat melakukan ibadah di Al-Aqsa, selama dilakukan dengan hening atau tanpa suara. Keputusan ini semakin menunjukkan bahwa proyek Yahudinisasi berlangsung dengan intensif di Palestina, khususnya di Masjid Al-Aqsa.

Putusan pengadilan datang setelah Rabi Yahudi, Aryeh Lippo, meminta banding atas perintah pelarangannya secara temporer untuk memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Menjawab banding ini, hakim pengadilan, Bilhha Yahalom, menyatakan bahwa kehadiran jemaah Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa bukan merupakan tindakan kriminal selama ibadah mereka dilakukan tanpa suara. Putusan pengadilan Israel ini merupakan yang pertama kalinya dan menandai sebuah babak baru dalam upaya Yahudi merebut Masjid Al-Aqsa dari tangan umat Islam.

Keputusan ini menuai ancaman keras dari warga Palestina, para cendekiawan muslim, pejabat, para patriark^[1], dan pimpinan agama Kristen^[2], serta dunia internasional^[3]. Besarnya gelombang kecaman tersebut, menyebabkan keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Distrik Israel di Al Quds pada Jumat lalu (8/10)^[4]. Seorang pengacara dan pakar Al-Quds dan Al-Aqsa, Khaled Zabarka mengatakan bahwa keputusan ini merupakan akal-akalan media Israel yang ingin menyesatkan publik.^[5] Pada dasarnya, sistem peradilan Israel tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk mengatur kesucian Masjid Al-Aqsa dan mengubah status quo. Oleh karena itu, sejak awal putusan itu telah batal secara hukum.^[6]

Dunia internasional telah mengakui sejak 1967 bahwa status quo Masjid Al-Aqsa adalah milik umat Islam dan pengelolaannya telah diserahkan kepada Dewan Wakaf Yordania (Awqaf). Dewan segera menanggapi putusan ini dengan mengatakan bahwa tindak semacam itu merupakan pelanggararan terhadap kesucian masjid dan jelas-jelas merupakan bentuk provokasi terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Dewan Wakaf telah berkali-kali memperingatkan tentang bahaya “tur ibadah” yang dilakukan pemukim selama ini ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, dengan kekhawatiran utama bahwa langkah-tersebut merupakan upaya Yahudinisasi melalui berbagai ritual dengan dalih Sukkot atau perayaan hari panen yang mereka lakukan.

Pada bulan lalu, September 2021, Yahudi menandai tiga hari suci terbesar mereka, yaitu Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot. Dalam keseluruhan agenda, pemukim yahudi illegal, dengan pengawalan penuh pasukan Israel, menyerbu Masjid Al-Aqsa di Al-Quds Timur. Misalnya, dalam perayaan Sukkot pada 20—27 September, diperkirakan jumlah mereka mencapai sekitar 3.600 orang^[7], Sedangkan total pada September, jumlah pemukim yang telah menerobos Al-Aqsa mencapai 6.117 orang^[8].

Sementara itu, satu hari setelah berakhirnya Sukkot, pada Selasa (28/9), polisi Israel menghentikan bus yang mengangkut jamaah Muslim dari beberapa kota saat mereka menuju ke Al-Quds. Polisi Israel memeriksa dokumen dan menahan mereka selama berjam-jam sehingga mereka terlambat tiba di Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan salat subuh pada waktunya.

Polisi juga menahan dua jamaah, dan membebaskan mereka beberapa jam kemudian setelah melarang mereka berada di Al-Quds selama tiga hari. Hal ini dilakukan demi memberi ruang bagi para pemukim Israel untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Sejak dini hari tersebut, 151 pemukim ilegal ini telah masuk ke halaman Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan pasukan pendudukan. Pasukan Israel juga secara brutal menyerang beberapa pemuda Palestina di halaman masjid, mencegah beribadah, dan memaksa mereka untuk meninggalkan masjid^[9].

Pemerintah Israel telah mengizinkan para pemukim memasuki masjid sejak 2003, dengan memberikan pengawalan dan perlindungan. Warga Palestina yang membela situs tersebut sebagai wakaf warisan umat Islam, berupaya berjuang untuk mempertahankan status quo Masjid suci tersebut. Hal ini menyebabkan bentrokan hampir selalu terjadi karena tentara Israel menggunakan tindak kekerasan dan terus menangkapi warga Palestina. Tidak jarang mereka menembakkan senjata maupun gas air mata.

Selain menghalangi jamaah muslim untuk beribadah, mengganggu, dan menangkapi mereka, pasukan pendudukan juga seringkali menutup aktivitas ekonomi Palestina di lingkungan masjid. Pada peringatan Yom Kippur yang diperingati pada 16 September 2021, pasukan Israel memblokir jalan-jalan utama di wilayah Al-Quds Timur yang diduduki. Mereka membatasi pergerakan Palestina ke lingkungan tersebut dan membiarkan para pemukim masuk ke Masjid Al-Aqsa.

Kantor berita Palestina melaporkan bahwa pemblokiran jalan bahkan berlangsung sepanjang hari. Tentara Israel memasang balok besi dan semen sebagai penghalang jalan yang menghubungkan wilayah Palestina di utara Al-Quds ke Kota Tua dan di selatan ke Jalan Hebron yang mengarah ke Kota Betlehem dan menghubungkan Al Quds Timur ke sisi baratnya. Sebuah jembatan jalan di Beit Hanina, lingkungan penting Palestina, juga diblokir oleh polisi Israel, mencegah orang masuk dan keluar. Selain itu, toko-toko Palestina di Kota Tua Al Quds juga dipaksa untuk tutup, demi mengikuti libur keagamaan Yahudi dalam Yom Kippur yang mengharuskan orang Yahudi berpuasa dan tidak bekerja^[10].

Provokatif, Sistematis, dan Terang-terangan

Penyerbuan terhadap Masjid Al-Aqsa bukan hanya terjadi pada hari-hari besar yahudi saja, melainkan juga pada saat umat Islam merayakan hari besar. Saat Iduladha yang lalu, tepatnya pada 18 Juli 2021, sejumlah besar pemukim menyerbu pekarangan masjid disertai oleh tentara dengan persenjataan lengkap^[11]. Sebanyak 1.371 pemukim Yahudi Israel terlibat dalam penyerbuan ini, disertai oleh anggota Knesset yang menerobos masuk ke Masjid Al-Aqsa dan bentrok dengan jamaah muslim Palestina di dalam situs suci Islam ketiga. Polisi Israel secara paksa mengevakuasi jamaah muslim untuk membuka jalan bagi para pemukim, diikuti dengan gas air mata dan peluru karet yang ditembakkan kepada jamaah masjid sehingga menyebabkan puluhan warga Palestina terluka dan lemas tercekik gas^[12].

Insiden ini terjadi dua hari menjelang Iduladha yang dirayakan oleh umat Islam, dan pada malam haji tahunan mereka. Wakaf Islam yang mengelola tempat-tempat suci di kompleks itu, mengutuk serangan ini dan mengklaim Israel bertujuan untuk memantik perang agama. Dewan berulang kali memperingatkan bahwa ‘tur’ yang diselenggarakan pemukim ke Al-Aqsa bersifat provokatif, seolah sengaja memancing kemarahan Palestina dan umat Islam dengan perilaku mereka yang jelas-jelas merusak kebebasan beragama dan melanggar perjanjian internasional.

Hal ini diperparah dengan sikap pemerintah Israel yang secara resmi mendukung penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa ini. Setelah Menteri Keamanan Publik Israel, Omer Bar Lev, dan Komisaris Polisi, Yaakov Shabtai, melakukan pertemuan untuk menilai serangan pemukim di Masjid Al-Aqsa pada hari Iduladha tersebut, Bennet memutuskan bahwa pemukim harus terus menyerbu situs suci, terlepas dari ketegangan yang terjadi^[13].

Secara provokatif, sistematis, dan terang-terangan, zionis Israel berupaya menunjukkan kekuatan mereka di Al-Aqsa sebab bagaimana pun, keberadaan Masjid Al-Aqsa yang berada di bawah pengelolaan dan penguasaan umat Islam, akan mengancam eksistensi mereka di Al-Quds.

Rabi Yahudi terkemuka, Shlomo Gorin, mengatakan, “Zionisme dan tujuannya akan selalu rentan selama Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu (Dome of the Rock) tetap tegak di depan mata dan di hati umat Islam. Oleh karena itu keduanya harus disingkirkan dari bumi^[14].”

Dengan demikian, baik otoritas pendudukan maupun pemukim, selalu mencari-cari cara dan alasan untuk dapat menguasai Masjid Al-Aqsa. Para pemukim ini dengan sengaja memprovokasi jamaah muslim dengan melakukan ibadah, mengibarkan bendera zionis Israel di pekarangan masjid, bahkan merayakan perkawinan. Dengan pengawalan penuh pasukan pendudukkan, mereka dengan sengaja menampilkan peribadatan dan identitas mereka di situs yang telah diakui sebagai milik umat Islam ini. Avri Bloch, seorang jurnalis stasiun TV sayap kanan Israel, Channel 20, misalnya, mengirim foto tersenyum bersama istrinya di depan masjid. Seperti Blochs, banyak pemukim yang menerobos ke Al-Aqsa, diapit oleh polisi Israel, bahkan terkadang ditemani oleh menteri, anggota Knesset, dan pejabat senior.

Yahudinisasi Al-Aqsa

Pandangan yang cermat terhadap strategi Israel dan desain kolonial di dalam dan sekitar Kota Suci, membuat proyek zionis menjadi sangat jelas. Ini dimulai oleh Theodore Herzl, pendiri zionisme, ketika ia mengatakan pada konferensi pertamanya di Basel, Swiss, pada 1897, “Jika kita mendapatkan Al-Quds ketika saya masih hidup dan saya dapat melakukan apa saja, maka itu adalah penghapusan untuk hal apa pun di sana yang kini masih terlarang bagi orang Yahudi^[15].”

Sementara David Ben Gurion, perdana menteri Israel pertama, secara terbuka mengklaim bahwa “Palestina tidak masuk akal tanpa Al-Quds, dan Al-Quds tidak masuk akal tanpa Haikal (kuil)”.

Haikal, menurut Yahudi merupakan rumah Tuhan Yahweh, dan berada di atas Sakhrah yang terletak di bawah kubah emas (Masjid Qubba As-Sakhrah). Mereka menyebutnya sebagai Haikal Sulaiman, karena percaya bahwa yang pertama kali membangunnya adalah Nabi Sulaiman pada 960 SM. Padahal, dalam literatur yang dipercaya secara ilmiah dari bukti-bukti sejarah dan jejak arkeologi, Nabi Sulaiman tidaklah membangun kuil, tetapi sebuah masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa yang telah berdiri hingga saat ini. Bahkan sesungguhnya Masjid Al-Aqsa telah ada sejak sebelum masa Nabi Sulaiman, yaitu sejak zaman Nabi Adam^[16].

Yahudi sendiri dikatakan telah melakukan penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa selama lebih dari 50 tahun, namun tidak menemukan apapun. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan Haikal tidak pernah terbukti memiliki jejak arkeologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber-sumber mengenai Haikal Sulaiman yang mereka miliki adalah dari Taurat, yang bahkan kitab-kitab itu menyebutkannya secara berbeda-beda dan saling kontradiktif. Sebagian di antara kelompok Yahudi menyatakan bahwa Haikal Sulaiman berada di As-Sakhrah dan Masjid Qibli, dan yang lain mengatakan letaknya di Tembok Ratapan. Ada pula kelompok Yahudi yang mengatakan haikal tersebut terletak di kota Nablus, bukan di Al-Quds, sementara yang lain mengatakan di wilayah Tel El-Qadhi atau di perbatasan Yordania, juga ada yang mengatakan letaknya di desa Beitin sebelah utara Al Quds. Pendapat-pendapat yang berlainan ini merupakan bukti terbesar mengenai kebohongan isu haikal ini^[17].

Bagaimanapun, pemerintah zionis Israel saat ini yang mendukung serbuan pemukim, dapat dikatakan sebagai kelompok Yahudi yang mempercayai kuil tersebut berada di kompleks Al-Quds dan berpaham ekstrem untuk dapat menguasainya. Ini merupakan mega proyek untuk mengubah Palestina menjadi milik yahudi, dengan menghilangkan segala bentuk identitas Palestina.

Seorang peneliti ahli tentang Al Quds, Dr. Sameer Said, mengatakan, “Yahudinisasi yang dilakukan Israel tidak sebatas pada lanskap dan demografi. Dalam spektrum yang lebih luas, Yahudinisasi merupakan sebuah proses masuknya hal-hal berbau Yahudi kepada sesuatu yang masih asli (murni), dalam hal ini adalah mengubah keadaan Palestina menjadi Yahudi. Yahudinisasi juga merupakan sekumpulan prosedur-prosedur dan strategi-strategi yang dibuat oleh Zionis Israel yang bertujuan menghancurkan empat pilar besar di Al-Quds (dan tempat lainnya di Palestina –ed), yakni: tanah air, manusia, identitas, dan tempat-tempat suci^[18].”

Oleh karena itu, selain berupaya menduduki Al-Aqsa, zionis Yahudi juga berupaya mengubah identitas tanah air Palestina melalui penggusuran dan perubahan nama-nama jalan, serta proyek pembangunan taman dengan tema yahudi. Contohnya, Pemerintah Kota Yerusalem (Al Quds) telah secara resmi mengganti nama Al-Bustan menjadi Gan Hamelekh (Taman Raja), mengklaim bahwa ribuan Tahun yang lalu wilayah tersebut merupakan taman Raja Israel. Mereka juga berencana membangun taman rekreasi dengan tema cerita dan tokoh bibel, di wilayah Al-Bustan, Silwan, Wadi Al-Rababa, Batn Al-Hawa, dan Wadi Hilweh. Sebanyak 3 juta orang Yahudi berencana mengunjungi area tersebut, dengan rute dari Gereja All Nation ke Silwan, lalu Al-Bustan dan Al-Waldi Al-Rababa ke gerbang Yaffa.

Negara pendudukan bersikeras menjalankan proyek Yahudinisasi melalui taman ini. Padahal, data yang dipublikasikan Jerusalem Institute for Political and Public Affairs pada 2021 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kota Al-Quds adalah muslim Palestina (77%), sementara penduduk Yahudi hanya 10%^[19]. Proyek ini sangat dipaksakan, mengingat pelaksanaan dan tujuannya tidak memfasilitasi kepentingan mayoritas penduduk.

Sebab hal itu pula Pemerintah Israel menggusur rumah-rumah Palestina, mengusir para penduduk Al-Quds, terutama di lingkungan Sheikh Jarrah dan Silwan. Kantor berita Palestina melaporkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, zionis Israel telah mengeluarkan perintah untuk menghancurkan 6.817 rumah di wilayah Silwan yang didiami oleh 60.000 warga Palestina^[20].

Sejalan dengan proyek Yahudinisasi, Israel juga terus berupaya mengubah struktur demografi di Palestina. Strategi untuk mendatangkan pemukim baru ke wilayah Palestina yang diduduki terus berlangsung, dengan penambahan jumlah pemukim (imigran) rata-rata 25.000 orang pertahun selama 2010—2019. Sementara itu, data yang dirilis pemerintah Israel pada Minggu (10/10) menunjukkan terjadi peningkatan pemukim sebesar 31 persen pada tahun 2021, yaitu sebanyak 20,360 orang, dari sebelumnya sebanyak 15,598 orang pada 2020. Mereka didatangkan dari berbagai negara, terutama Rusia, Amerika Serikat, Perancis, dan Ukraina. Mereka akan didistribusikan di berbagai wilayah dan permukiman ^[21].

Data terbaru tersebut disampaikan oleh Menteri Imigrasi Israel, Pnina Tamano-Shata, yang mengatakan kegembiraannya saat meluncurkan Pekan Aliyah 2021, “Sebuah perayaan bagi kami untuk memberi hormat kepada olim (imigran) atas kontribusi mereka terhadap Israel. Saya bekerja di pemerintahan untuk memastikan aliyah tidak berhenti sejenak, juga selama pandemi COVID-19 dan karantina wilayah; karena aliyah adalah realisasi mimpi Zionis.” Ia menggunakan istilah religi “aliyah”, yang mengacu pada program untuk mendatangkan para imigran Israel yang akan bermukim di wilayah Palestina yang dipercaya sebagai “tanah yang dijanjikan”.

PM Israel Naftali Bennett, pada Senin (11/10), mengungkapkan rencana untuk membawa setengah juta orang Yahudi ke Israel, sambil mengatakan, “diragukan apakah ada masalah yang lebih penting untuk masa depan kita dan esensi dari Israel dan masyarakat Israel daripada subjek imigrasi Yahudi^[22].”

Negara Pendudukan vs Kolonialisasi Pemukim

Baru-baru ini, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berbicara di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-76 yang diselenggarakan di New York. Abbas memberi Israel waktu hanya satu tahun untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Al-Quds Timur^[23].

Sebaliknya, Naftali Bennet, Perdana Menteri Israel, tidak menyebutkan nama Palestina di dalam pidatonya, kecuali sedikit menyinggung saat menuduh Iran menjadi pihak yang membantu “grup militan”^[24]. Tampaknya pimpinan baru Israel yang merupakan seorang zionis nasionalis konservatif ini berusaha keras untuk konsisten agar tidak menanggapi Palestina sebagai negara, tidak mau mengakuinya secara diplomatik.

“Tidak ada proses diplomatik dengan Palestina,” kata sumber dekat Bennett, segera setelah pertemuan Abbas dan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz pada akhir Agustus, sebuah pertemuan untuk kali pertama antara pejabat tinggi kedua negara sejak 2010^[25]. Pada kampanye yang digaungkannya untuk memenangkan pemilu di Israel, Bennet menyatakan “Tidak akan pernah ada rencana perdamaian dengan Palestina. Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk memastikan mereka tidak akan pernah memiliki negara.”

Tidak ada perdamaian, juga tidak ada perang terbuka. Barangkali itu yang menjadi skenario Naftali Bennett saat ini^[26]. Tanpa ada niatan untuk membuka proses diplomatik atas konflik dan ketidakadilan yang dirasakan oleh warga Palestina, seperti gangguan dan intervensi atas masjid suci Al-Aqsa, terusir dari rumah mereka, terbunuh saat memprotes permukiman ilegal yang dibangun di atas tanah-tanah mereka, diserang oleh pemukim ilegal, ditawan di penjara-penjara Israel, maupun diblokade (Gaza). Kejadian demi kejadian yang merupakan pelanggaran internasional terus terjadi berulang-ulang.

Ilan Pappe menulis dalam bukunya, The Biggest Prison on Earth, bahwa ia tidak merasa nyaman dengan istilah ‘pendudukan’. Salah satu alasannya karena istilah tersebut umumnya dianggap sebagai sarana sementara untuk mengamankan wilayah setelah konflik bersenjata atau perang, yang memiliki awal dan akhir, dan ada peraturan dan keharusan internasional yang sangat jelas yang berasal dari temporalitas tertentu. Sementara Israel di Palestina, sebuah kasus yang luar biasa yang belum jelas ujungnya, yang menurut Pappe menerapkan metode sebuah proyek “penjara besar” yang akan terus ditinggali sebagai bentuk dari “kolonialisasi pemukim”, yaitu sebuah istilah untuk bentuk pergerakan mencari tempat tinggal permanen baru yang dalam banyak kasus mencakup pembersihan etnis penduduk lokal.

Mengacu pada Patrick Wolfe, kolonialisme pemukim adalah sebuah struktur, bukan sebuah peristiwa, sebagaimana yang terjadi di Palestina saat ini. Struktur itu dimulai (di Palestina) pada 1882, mencapai puncak tertentu pada 1948, dilanjutkan dengan keras pada 1967, dan masih berlangsung hingga hari ini^[27].

Sehingga secara sederhana, istilah-istilah berikut lebih cocok untuk menjelaskan apa-apa yang dilakukan Pemerintah “Pendudukan” zionis Israel saat ini, yaitu kolonialisasi pemukim, pembersihan etnis, apartheid, terorisme. Semua dilakukan untuk tujuan Yahudinisasi zionis di Al-Aqsa, Al Quds, dan Palestina secara keseluruhan.

^[1] https://english.wafa.ps/Pages/Details/126408

^[2] https://english.wafa.ps/Pages/Details/126365