Hari-hari bersejarah yang penting biasanya diperingati dengan perayaan yang penuh sukacita dan kemeriahan. Akan tetapi, setiap tahunnya, warga Palestina memperingati dua tanggal yang penuh dengan luka dan duka. Dua tanggal tersebut selalu membuka kembali ingatan menyakitkan tentang kehilangan tempat tinggal, orang-orang tercinta, dan harapan akan masa depan. Dua tanggal tersebut diperingati setiap 15 Mei yang dikenal sebagai Hari Nakba, malapetaka tahun 1948, dan 6 Juni yang merupakan peringatan Hari Naksa, malapetaka tahun 1967.
Naksa yang secara harfiah berarti ‘kemunduran’ merupakan peristiwa yang mengacu pada pengusiran warga Palestina dari Tepi Barat, Al-Quds (Yerusalem) bagian timur, dan Gaza selama perang tahun 1967. Tragedi ini juga menandai dimulainya penjajahan militer ilegal Israel di wilayah-wilayah tersebut. Bagi sebagian besar warga Palestina, Naksa merupakan jalinan episode bencana berkelanjutan yang ditandai dengan serangan militer setiap hari, penghancuran rumah, penyitaan tanah, perluasan permukiman Yahudi, dan pengusiran paksa warga Palestina dari tanah airnya sendiri.
Benang Merah dari Nakba 1948 Hingga Naksa 1967
Setelah terjadinya Nakba pada 1948, sekitar 150.000 warga Palestina tetap tinggal di wilayah yang direbut paksa oleh Israel, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa melarikan diri ke Lebanon, Suriah, Yordania, dan wilayah Palestina yang masih berada di bawah kendali negara Arab.
Misalnya saja, sebelum tahun 1948 Gaza memiliki populasi sekitar 80.000 penduduk, namun populasinya meningkat hampir tiga kali lipat dengan masuknya lebih dari 200.000 pengungsi yang sebagian besar berasal dari Distrik Jaffa dan Beersheba yang terdampak Nakba secara langsung. Warga Palestina dari Haifa dan wilayah Galilea melarikan diri ke utara menuju Suriah dan Lebanon. Warga yang berasal dari wilayah pesisir, termasuk beberapa wilayah di Jaffa dan Haifa serta Distrik Ramleh dan Al-Quds (Yerusalem) melarikan diri ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Tepi Barat atau menyeberangi Sungai Yordan ke tepi timur Yordania.
Pada 1950, Tepi Barat secara resmi dianeksasi ke Yordania dan dikelola oleh Yordania hingga tahun 1967. Sementara itu, tentara Mesir berada di Gaza dan mempertahankan kendali administratif di Jalur Gaza sejak 1949 hingga 1967, kecuali untuk periode singkat pada 1956.
Pada 1951, UNRWA mencatat sebaran pengungsi Palestina yang terdaftar di beberapa wilayah, yakni Gaza (199.789 pengungsi), Lebanon (106.753 pengungsi), Suriah (80.499 pengungsi), dan Yordania–termasuk Tepi Barat (465.450 pengungsi). Segera setelah Nakba 1948 di Palestina, Israel membentuk pemerintahan militer di wilayah “negara Yahudi baru” di tanah yang merupakan tempat tinggal warga Palestina, dengan tujuan untuk mencegah kembalinya pengungsi Palestina ke rumah-rumah mereka.
Sejak akhir Nakba 1948 hingga krisis Suez 1956, pasukan Israel dilaporkan telah membunuh sekitar 5.000 pengungsi Palestina yang berusaha kembali ke rumah mereka di “Israel”. Pada 1957, Israel menyetujui sekitar 8.000 permohonan reunifikasi warga Palestina dengan kerabat mereka di “Israel”. Namun, puluhan ribu permohonan harus ditolak karena menurut Israel diajukan tanpa bukti domisili yang sah. Dalam kebanyakan kasus, dokumen tersebut hilang atau hancur selama pembantaian tahun 1948.
Ketika pemerintahan militer Israel berkuasa sejak 1948 hingga 1966, kota-kota dan desa-desa Yahudi didirikan di atas tanah yang diambil alih dari warga Palestina. Pada kisaran waktu tersebut, permukiman Yahudi di wilayah jajahan meningkat lebih dari dua kali lipat. Meskipun tidak ada kota atau desa baru yang didirikan, hunian yang berada di kota dan desa Palestina dijadikan sebagai tempat tinggal bagi ratusan ribu orang Yahudi yang bermigrasi dari seluruh dunia. Seperti yang bisa ditebak, rumah-rumah tersebut merupakan properti penduduk Palestina yang direbut paksa setelah Israel mengusir atau membunuh seluruh penghuninya.
Gencatan senjata antara pasukan Israel dan Arab pada 1949 sama sekali tidak mengakhiri siklus pengungsian dan perampasan rumah warga Palestina. Pengungsi Palestina yang menjadi warga negara baru tidak diizinkan kembali ke desa mereka dan bertani di tanah mereka. Israel juga mengusir warga Palestina yang tinggal di wilayah perbatasan. Penduduk Palestina di desa yang tersisa–sebagian besar sudah tidak berpenghuni akibat perang–juga diusir. Pada pertengahan tahun 1950-an, tercatat sekitar 15 persen dari total penduduk Palestina di wilayah jajahan Israel telah diusir.
Sejumlah undang-undang pertanahan kemudian disusun untuk memungkinkan Israel memperkuat kendali atas sebagian besar tanah di wilayah tersebut. Pada awal tahun 1960-an, Israel telah mengambil alih separuh tanah milik warga Palestina yang masih berada di wilayah yang telah menjadi jajahan Israel. Tanah yang diklasifikasikan sebagai ‘Tanah Israel’ berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1960 tersebut tidak dapat dialihkan, baik melalui penjualan maupun cara lainnya.
Pada 1967, sebanyak 2,4 juta orang Yahudi mempunyai akses terhadap tanah seluas 18.000 km persegi, sementara 390.000 warga Palestina yang tersisa hanya mempunyai akses terhadap tanah seluas 700 km persegi, terlepas dari fakta bahwa tanah tersebut merupakan hak yang diwariskan dari nenek moyang mereka
Pada 1967, peristiwa Naksa terjadi. Seakan belum puas dengan Nakba 1948, Zionis kembali melancarkan serangan untuk mengambil alih wilayah-wilayah Palestina yang tidak dapat mereka rebut pada 1948.
Naksa merupakan tragedi pengusiran besar-besaran yang terjadi pada 5 Juni 1967, ketika Zionis melancarkan serangan terhadap Mesir, Yordania, Irak, dan Suriah. Setelah merobohkan pertahanan udara negara-negara tersebut, Zionis mengambil alih Al-Quds (Yerusalem) bagian timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, serta Dataran Tinggi Golan Suriah dan Semenanjung Sinai Mesir. Dengan adanya wilayah negara Arab lain yang juga dicaplok Israel, dapat dikatakan bahwa Naksa bukan hanya tragedi yang melibatkan Palestina, tetapi juga seluruh negara Arab.
Meskipun demikian, sebagai negara yang secara langsung terjajah oleh Zionis Israel, Palestina menerima dampak paling buruk dari peristiwa Naksa. Sebanyak 300.000 penduduk Palestina yang berada di wilayah-wilayah Palestina yang tersisa akibat Nakba, kembali terusir dari tempat tinggal mereka. Diambil alihnya kota suci Al-Quds (Yerusalem) dan Masjid Al-Aqsa, semakin memperburuk kondisi Palestina.
Pemindahan Paksa di Al-Quds (Yerusalem), Kota Suci Tiga Agama
Kurang lebih satu pekan yang lalu, tepatnya pada Senin (26/05), media-media Palestina melaporkan bahwa lebih dari 1.500 pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds (Yerusalem) bagian timur untuk menandai hari pendudukan kota Al-Quds oleh Israel. Para pemukim melakukan ritual Talmud di halaman masjid pada hari itu. Sejumlah pemukim juga berusaha membawa gulungan Taurat melalui daerah Gerbang Al-Magharibah, sebelah barat Masjid Al-Aqsa yang diberkahi.
Bendera Israel dikibarkan di daerah timur masjid ketika pemukim menari secara provokatif sementara pasukan Israel mendirikan penghalang besi di sekitar Gerbang Damaskus dan daerah-daerah Kota Tua untuk lebih membatasi masuknya warga Palestina. Al-Quds (Yerusalem), Kota Suci yang diklaim oleh tiga agama besar di dunia, dinodai secara terang-terangan oleh pemukim Israel yang bertindak sesuka mereka di Masjid Al-Aqsa.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, juga ikut menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa, yang kehadirannya memicu gelombang kecaman. “Sebenarnya ada sejumlah besar orang Yahudi yang berbondong-bondong ke sini, dan saya bersukacita menyaksikan hal ini,” kata Ben-Gvir dalam video yang merekam dirinya di dalam kompleks masjid. “Hari ini, orang-orang Yahudi dapat berdoa dan bersujud di sini. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk itu,” tambahnya.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang juga hadir dalam perayaan tersebut, menyerukan pembangunan kembali sebuah kuil Yahudi di lokasi Masjid Al-Aqsa. Dalam pidatonya, Smotrich mengatakan “Kami menaklukkan Tanah Israel, membebaskan Gaza, menyelesaikan Gaza, dan mengalahkan musuh,” ujar Smotrich kepada massa yang segera meneriakkan “kematian bagi orang-orang Arab!” “Dengan bantuan Tuhan, kami akan memperluas perbatasan Israel, membawa penebusan penuh, dan membangun kembali Bait Suci di sini,” katanya.
Penodaan Masjid Suci Al-Aqsa oleh para pemukim dan pejabat Israel bukanlah hal baru. Hampir setiap hari mereka selalu membuat kekacauan di area masjid, dan biasanya semakin parah ketika ada hari besar atau perayaan khusus Yahudi. Al-Quds (Yerusalem) yang sering disebut-sebut sebagai “Kota Suci 3 Agama”, nyatanya kini telah menjadi lokasi yang ingin dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Yahudi Zionis. Selain menodai Masjid Al-Aqsa, orang-orang Israel juga semakin gencar menghancurkan rumah penduduk Palestina dan membangun permukiman serta fasilitas khusus Yahudi di sana, dengan tujuan untuk menguasai secara sepihak tanah suci Al-Quds (Yerusalem).
Pada akhir Mei lalu, otoritas pendudukan Israel mengumumkan akan segera membuka sebuah “klub olahraga” di lingkungan Ras Al-Amoud, wilayah Silwan, yang terletak di selatan Masjid Al-Aqsa. Klub tersebut akan dibangun di dalam kawasan permukiman ilegal “Ma’ale HaZeitim” — yang didirikan secara paksa di lingkungan Ras al-Amoud milik warga Palestina.
Pemerintah Provinsi Al-Quds (Yerusalem) menegaskan bahwa proyek ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi legitimasi internasional. Mereka menyatakan bahwa proyek yang disebut sebagai “klub olahraga” itu sejatinya adalah bagian dari skema permukiman besar yang bertujuan untuk mengusir warga Al-Quds (Yerusalem) dari tanah dan lingkungan tempat tinggal mereka.
Selain “mengganti” bangunan-bangunan Palestina dengan permukiman ilegal Yahudi, Israel juga melakukan ekokolonialisme di Al-Quds (Yerusalem). Dana Nasional Yahudi (Jewish National Fund/JNF) dilaporkan telah menanam lebih dari 250 juta pohon sejak awal abad ke-20. Sebagian besar tanaman ini merupakan jenis konifer nonpribumi seperti pohon Aleppo yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar.
Penanaman ini, menurut para kritikus, bukan sekadar proyek penghijauan, melainkan bentuk ekokolonialisme untuk menutupi jejak desa-desa Palestina yang dihancurkan setelah pendirian Israel. Beberapa lokasi seperti Hutan Hakdoshim dan Taman Nasional Castel dibangun di atas reruntuhan desa-desa Palestina seperti al-Qastal, Aqqur, dan Dayr ‘Amr—daerah-daerah yang kini dilalap api akibat kebakaran pada akhir April lalu.
Baru-baru ini, otoritas pendudukan Israel juga memaksa tiga keluarga Palestina di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur) untuk menghancurkan rumah mereka sendiri. Perintah ini berlaku bagi dua keluarga di lingkungan Sur Baher dan satu keluarga di Wadi al-Joz. Mereka diberi waktu dua pekan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri, dengan ancaman denda selangit jika pembongkaran dilakukan oleh pihak Israel.
Osama Dabash, salah satu pemilik rumah yang terdampak, mengatakan bahwa ia telah tinggal di rumah tersebut selama lebih dari 45 tahun. Anggota keluarganya terdiri dari 23 orang, dan mereka semua terancam menjadi tunawisma akibat perintah pembongkaran rumah oleh Israel. Keluarga Firas Abu Farha di Wadi al-Joz, yang terdiri dari lima orang juga bernasib sama setelah rumah mereka diperintahkan untuk dihancurkan.
Menurut laporan dari Palestinian Information Centre dan Gubernur Al-Quds (Yerusalem), taktik penghancuran rumah ini merupakan bagian dari kampanye luas otoritas pendudukan Israel untuk mengusir warga Palestina dari Al-Quds (Yerusalem) dan menghapus keberadaan mereka di kota tersebut.
Sepanjang kuartal pertama 2025, tercatat sebanyak 91 operasi penghancuran bangunan dan pembuldozeran dilakukan oleh Israel di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur). Dari jumlah tersebut, 26 di antaranya adalah pembongkaran yang terpaksa dilakukan sendiri oleh pemilik rumah. Dalam banyak kasus, warga Palestina lebih memilih membongkar rumah mereka sendiri daripada membayar biaya tinggi jika pembongkaran dilakukan oleh otoritas Israel.
Selain itu, Israel juga melakukan 53 penghancuran dengan alat berat dan 12 operasi perataan lahan yang menargetkan tanah dan jalan milik warga Palestina — semuanya dengan dalih tidak memiliki izin bangunan. Padahal, izin bangunan hampir mustahil diperoleh warga Palestina karena aturan diskriminatif yang diberlakukan oleh pemerintah Israel di Kota Al-Quds. Selama periode yang sama, Gubernur Al-Quds juga mendokumentasikan 53 pelanggaran lainnya, termasuk 19 surat perintah pembongkaran, 31 kasus perampasan tanah, dan tiga perintah pengusiran.
Di sisi lain, ribuan unit perumahan untuk pemukim Yahudi terus dibangun di atas tanah yang dirampas dari warga Palestina dan diberikan akses yang mudah, beserta fasilitas-fasilitas yang lengkap. Sementara itu, warga Palestina dipersulit dengan prosedur yang mahal dan persyaratan yang tak masuk akal hanya untuk mendapatkan izin membangun di tanah milik mereka sendiri. Ini adalah potret nyata dari upaya pemindahan paksa dan pembersihan etnis yang berlangsung senyap di kota yang diklaim suci oleh tiga agama besar dunia.
Legitimasi Pendudukan Israel terhadap Tanah Palestina di Tepi Barat
Pusat Informasi Palestina melaporkan pada pertengahan Mei bahwa kabinet keamanan Israel telah menyetujui keputusan yang bertujuan untuk menerapkan pendaftaran tanah skala besar di Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak wilayah itu berada di bawah penjajahan pada 1967.
Keputusan Israel ini akan mengarah pada pendaftaran akhir hak milik di Area C Tepi Barat – daerah yang berdasarkan Perjanjian Oslo ditempatkan di bawah kendali eksklusif Israel. Keputusan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dapat memperparah diskriminasi terhadap warga Palestina, yang kemungkinan akan menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan hak atas tanah mereka.
Selain itu, kabinet keamanan menginstruksikan pembentukan militer Israel untuk menghentikan “dengan cara apa pun” proses pendaftaran tanah paralel yang diprakarsai oleh Otoritas Palestina (PA). Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan keputusan itu akan memperkuat permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Michael Sfard, seorang pengacara dalam hukum hak asasi manusia internasional dan hukum perang, mengatakan bahwa “Tidak ada kemungkinan bahwa hak-hak setiap orang Palestina akan diakui,” “Warga Palestina tidak memiliki akses terhadap informasi dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan hak-hak mereka,” tambahnya.
Tak lama setelah itu, sekitar akhir bulan Mei, Kabinet Keamanan Israel “diam-diam” telah menyetujui pembangunan 22 permukiman ilegal baru di tanah Palestina di Tepi Barat, lapor surat kabar Israel Yedioth Ahronoth. Keputusan itu termasuk membangun kembali permukiman ilegal Homesh dan Sa-Nur, yang telah dibongkar di bawah “rencana pelepasan” sepihak Israel pada 2005 dari Jalur Gaza.
Laporan itu menambahkan bahwa proposal tersebut diajukan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Pemerintah Palestina mengatakan bahwa persetujuan pemerintah Israel terhadap 22 permukiman ilegal baru di Tepi Barat merupakan “eskalasi berbahaya yang menyeret wilayah itu ke dalam siklus kekerasan dan ketidakstabilan.”
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara kepresidenan, menyatakan: “Persetujuan rahasia pemerintah Israel untuk mendirikan 22 permukiman baru di Tepi Barat, termasuk di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur), merupakan eskalasi serius dan tantangan terhadap legitimasi internasional dan hukum internasional.”
Sebelumnya pada awal Mei, pasukan pendudukan Israel yang terdiri dari personel Administrasi Sipil, tentara, dan polisi perbatasan, telah menyerbu komunitas Palestina Khirbet Khalet a-Dabe’ di wilayah Masafer Yatta, di selatan Al-Khalil (Hebron), dengan membawa buldoser dan ekskavator.
Mereka menghancurkan sebagian besar desa tersebut, termasuk sepuluh rumah, lima tenda, dan sejumlah fasilitas penting lainnya. Akibatnya, sedikitnya 49 warga Palestina—termasuk 27 anak-anak—kehilangan tempat tinggal.
Selain rumah-rumah, pasukan Israel juga meratakan 11 bangunan sanitasi, dua dapur, 11 tangki air, lima sumur, tiga kandang ternak (termasuk satu gua), satu ruang tamu komunitas, satu ruang listrik, jaringan panel surya, serta infrastruktur air. Hanya empat rumah dan satu bangunan sekolah yang tersisa, karena masih dalam proses hukum.
Khalet a-Dabe’ termasuk dalam kawasan Masafer Yatta yang sejak 1980-an ditetapkan Israel sebagai “zona tembak militer tertutup”, guna mengusir penduduk asli dan membuka jalan baru bagi pemukim Yahudi. Sejak itu, Israel melarang pengembangan wilayah, memutus akses air dan listrik, serta berulang kali menghancurkan rumah, jalan, dan fasilitas umum yang dibangun warga. Serangan rutin dari para pemukim, dengan perlindungan militer, juga semakin memperburuk kondisi komunitas ini.
Di samping penghancuran bangunan, Tepi Barat juga telah menjadi zona merah penyerangan dan penangkapan rutin yang dilakukan oleh pasukan Israel. Sekitar 1.000 warga Palestina telah terbunuh akibat serangan pasukan Israel di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut Pusat Informasi Palestina dalam laporannya pada bulan Mei. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa 6.989 warga Palestina terluka akibat serangan militer Israel yang terjadi setiap hari di Tepi Barat. Lebih dari 17.779 warga Palestina telah ditangkap, dan 85 telah dipindahkan secara paksa.
Laporan itu juga menyoroti bahwa sekitar 18.121 pos pemeriksaan dan pembatasan militer telah diberlakukan, mencatat 7.756 penutupan penuh atau sebagian terhadap kota-kota Palestina dan 1.375 warga Palestina menjadi sasaran interogasi dan penahanan lapangan.
Pasukan Israel juga telah melakukan 5.643 insiden penembakan dan menghancurkan 1.156 rumah. Selain serangan, setidaknya 410 kegiatan perluasan permukiman juga telah didokumentasikan sejak Oktober 2023, serta 3.721 serangan pemukim tercatat di Tepi Barat.
Naksa, Kemunduran Penegakan HAM yang Terus Terjadi
Setiap harinya, warga Palestina sedikit demi sedikit kehilangan bagian dari tanah air mereka sendiri. Penghancuran rumah, pemindahan paksa, pembangunan permukiman ilegal, juga penyerangan dan penangkapan yang membuat tempat tinggal mereka tidak terasa aman merupakan bagian dari proyek pembersihan etnis yang dilakukan oleh Israel untuk menguasai tanah Palestina secara keseluruhan dari penduduk aslinya.
Di Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem), tentara Israel telah menghancurkan 152 bangunan milik warga Palestina hanya dalam sebulan, berdasarkan data Komisi Perlawanan terhadap Permukiman dan Tembok Kolonial pada bulan April. Selain itu, otoritas Israel meninjau 27 rencana pembangunan di dalam permukiman ilegal di Tepi Barat dan Al-Quds bagian timur, yang jika direalisasikan akan merampas sekitar 3.030 dunam (sekitar 750 hektare) lahan Palestina.
Praktik penghancuran rumah dan proyek-proyek pembersihan etnis lainnya tidak hanya mencabut hak atas tempat tinggal, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan psikologis mendalam bagi keluarga yang terdampak. Satu keluarga yang tadinya memiliki rumah untuk pulang, dalam sekejap dipaksa menjadi tunawisma akibat aturan sewenang-wenang Israel. Dan ini terus terjadi setiap hari di Palestina, di tengah kesenyapan dunia yang menyaksikan kemunduran penegakan hak asasi manusia yang terjadi terus menerus terhadap warga Palestina.
Salsabila Safitri, S.Hum.
Penulis merupakan Relawan Departemen Penelitian dan Pengembangan Adara Relief International yang mengkaji tentang realita ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Palestina, khususnya tentang anak dan perempuan. Ia merupakan lulusan sarjana jurusan Sastra Arab, FIB UI dan saat ini sedang menempuh pendidikan magister di program studi linguistik, FIB UI.
Sumber:
From the 1948 Nakba to the 1967 Naksa. BADIL Occasional Bulletin No.18.
https://www.trtworld.com/middle-east/why-do-palestinians-observe-naksa-36999
https://www.aljazeera.com/features/2018/6/4/the-naksa-how-israel-occupied-the-whole-of-palestine-in-1967
https://www.#/20250520-israel-forces-3-palestinian-families-to-demolish-their-homes-in-jerusalem/
https://www.#/20250505-israel-demolishes-over-150-palestinian-structures-in-occupied-west-bank-in-april/
https://www.#/20250507-israel-military-demolishes-palestinian-village-in-masafer-yatta-to-make-way-for-jewish-settlers/
https://www.#/20250512-israel-approves-new-method-of-land-theft-in-west-bank/
https://www.#/20250509-1000-palestinians-killed-7000-injured-in-west-bank-since-october-2023/
https://www.#/20250513-un-cautions-israel-that-registering-occupied-west-bank-land-could-legitimize-the-occupation/
https://www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/israel-orders-demolition-106-homes-west-bank-refugee-camp-residents?nid=421833&topic=Israel%2527s%2520war%2520on%2520Gaza&fid=544279
Jerusalem Governorate: The Israeli sports club project in Silwan violates international law
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-demolishes-over-150-palestinian-structures-in-occupied-west-bank-in-april/3557761
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/un-cautions-israel-that-registering-occupied-west-bank-land-could-legitimize-the-occupation/3566533
https://www.btselem.org/video/20250507_israel_demolished_most_of_the_houses_in_khirbet_khilet_a_dabe_in_masafer_yatta_southern_hebron_hills#full
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-cabinet-secretly-approves-22-new-illegal-settlements-in-occupied-west-bank-report/3581381
