Pada Selasa (16/9), warga Palestina di seluruh dunia memperingati 43 tahun tragedi Sabra dan Shatila, pembantaian brutal yang terjadi pada 16–18 September 1982 di kamp pengungsi Palestina di Lebanon. Meski puluhan tahun telah berlalu, upaya menuntut pertanggungjawaban Israel dan kelompok Lebanon yang terlibat belum membuahkan keadilan berarti bagi para korban.
Selama tiga hari, sekitar 3.500 hingga 5.000 orang—termasuk anak-anak, perempuan, lansia, dan pria tak bersenjata—dibantai secara keji dari total 20.000 penghuni kamp. Tentara Israel saat itu, dipimpin Menteri Pertahanan Ariel Sharon dan Kepala Staf Rafael Eitan, mengepung kamp, menutup akses media, dan menerangi malam dengan tembakan suar, sementara milisi Kataeb (Phalanges) yang dipimpin Elie Hobeika melakukan eksekusi massal dengan senjata tajam dan api.
Pembantaian ini terkait erat dengan kondisi perang saudara Lebanon. Dua hari sebelum tragedi, pemimpin Partai Kataeb sekaligus presiden terpilih Lebanon, Bashir Gemayel, terbunuh akibat ledakan di markas partainya. Milisi Phalangis menuduh PLO sebagai dalang dan melancarkan aksi balas dendam dengan dukungan penuh Israel. Dokumen yang kemudian terungkap menunjukkan mantan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menyetujui rencana Sharon, dan ada koordinasi langsung antara komandan militer Israel serta pimpinan Kataeb sebelum dan sesudah pembantaian.
Tragedi ini memicu kecaman global. Pada 16 Desember 1982, Majelis Umum PBB menyatakan Sabra dan Shatila sebagai tindakan genosida. Komisi independen yang dipimpin Seán MacBride menyimpulkan Israel bertanggung jawab, sementara penyelidikan resmi Israel (Komisi Kahan, 1983) menyatakan Ariel Sharon memikul “tanggung jawab pribadi” atas pembantaian tersebut. Meski demikian, hingga kini tidak ada bentuk keadilan nyata bagi para korban dan penyintas. Sabra dan Shatila tetap menjadi simbol luka mendalam bangsa Palestina: genosida yang dilakukan dalam terang dunia, namun dibiarkan tanpa hukuman.
Sumber: Qudsnen
